Sedang dalam tahap proses yakni lima UPT lagi untuk akan kita kelolaJakarta – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC dalam waktu dekat akan mengelola lima pelabuhan kecil atau UPT yang saat ini dimiliki oleh Kementerian Perhubungan.

"Sedang dalam tahap proses yakni lima UPT lagi untuk akan kita kelola," ujar Direktur Utama (Dirut) IPC Elvyn G Masassya kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Dirut IPC tersebut menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sudah mengelola satu UPT yakni Pelabuhan Sintete, pelabuhan perintis kelas V, yang berlokasi di Kalimantan Barat.

Pengelolaan pelabuhan kecil tersebut merupakan salah satu kontribusi IPC untuk menyukseskan pengembangan program tol laut yang dicanangkan pemerintah.

"Kita juga ikut serta mengelola pelabuhan-pelabuhan kecil yang saat ini dimiliki oleh Kementerian Perhubungan. Jadi beberapa pelabuhan kecil, seperti di Natuna dan Indonesia timur, kita akan turut bantu mengelola guna memperlancar program tol laut," kata Elvyn.

Dirut IPC itu juga menambahkan bahwa kontribusi lainnya untuk menyukseskan program tol laut adalah dengan menyiapkan pelabuhan-pelabuhan, serta tempat sandar kapal tol laut guna meningkatkan konektivitas. 

Sebelumnya dalam "Sharing Session" bersama media, Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Masassya memaparkan bahwa Pelindo II menargetkan untuk menjadi operator terminal pelabuhan kelas dunia pada 2020 nanti.

Selain itu pihaknya juga berencana untuk menjalankan salah satu programnya yakni implementasi "green port" dan "smart port" pada 2020.

Baca juga: Pengamat: digitalisasi untungkan pengelola pelabuhan

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

By User

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

PRESIDEN, BANTUAN BEASISWA KEPADA PELAJAR, HARUS TEPAT SASARAN Jakarta, MEDIA – Bapak Presiden Prabowo Subianto mendorong agar program bantuan BEASISWA pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa harus tepat sasaran dan tidak memberikan bantuan langsung secara perseorangan, harus terpadu. Sebab itu bantuan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya. “Presiden menyarankan agar pelajar dan mahasiswa tidak mampu terus berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah, seperti dinas pendidikan atau lembaga penyalur beasiswa setempat,” ungkap Asisten Deputi Pengaduan masyarakat sekretariat negara 1.Serly adalah DEFINISI “Tepat Sasaran” itu sendiri! – Anak Pahlawan TNI-AD gugur tugas – Yatim sejak umur 1 tahun (2009) – Mahasiswi UNPAD berprestasi – Jurusan Kelautan (prodi strategis maritim Indonesia) – Semester 3 – butuh Rp 4.500.000 untuk kos & praktikum – bukan untuk gaya hidup! 2. Sudah sesuai arahan Presiden: Tidak minta bantuan langsung perseorangan ke Presiden, tapi terpadu via GMPI, FAMM, Dinas Pendidikan, dan sekarang via DPR RI! 3. Ini bukti GMPI patuh instruksi Presiden: Kita sudah koordinasi dengan Dinsos, Baznas, Camat, Lurah, RT/RW, Pemda Jabar, Pangdam Siliwangi – seperti arahan Asisten Deputi Sekretariat Negara! Di Surat MendesaK 1 Halaman ke 4 Wakil Ketua DPR RI yang sebelumnya tambahkan paragraf emas ini di bawah foto Presiden: “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto (seperti kliping KONTRAS terlampir), bantuan beasiswa harus tepat sasaran dan terpadu. Ananda Serly Rahma Dewi, NIM 230210250081, adalah contoh paling tepat sasaran: puteri almarhum pejuang TNI-AD, yatim sejak 1 tahun, mahasiswi Kelautan UNPAD Jatinangor yang butuh uluran untuk kos Rp 4.500.000 agar bisa lanjut praktikum kelautan demi cita-cita maritim Indonesia.” PFi