Fraksi DPRD kota Depok terima gugatan FUBD. Foto/ist
Jakarta – Warga kota Depok, menggugat mandatori vaksin anak anak yang diwajibkan bagi setiap sekolah yang berpenduduk sebanyak 2.484 juta orang dan berumur antara 5 -14 tahum sekitar 197.000 jiwa, dikutif dari sensus tahun 2020 silam.
Unjuk rasa warga ke DPRD setempat berlangsung alot Selasa lalu, dan akhirnya diterima oleh Mandatori vaksin perwakilan rakyat yang berdialog antara rakyat dan perwakilannya.
Sekwan DPRD Dra Kania Parwati, MSI, yang menerima Forum Umat Bersatu Depok dari jumlah yang unjuk rasa hanya bisa diterima untuk dialogis 10 orang, akhirnya menjadi 14 orang, setelah bersitegang, dibatasi sebab pandemi Covid -19.
Pertemuan antara pengunjuk rasa dengan DPRD, yang dihadiri oleh beberapa fraksi darI PKS, Gerindra, Golkar dan PPP, berlangsung di ruang Paripurna DPRD kota Depok, Selasa (8/2).
Alhamdulillah respon baik pengunjuk rasa diterima oleh mandatori DPRD yang menyimpulkan dialogis secara ilmiah itu diputuskan tidak diwajibkan vaksin di setiap sekolah di kota Depok Jawa Barat.
Ketua Forum Umat Beragama Depok (FUBD). Habib Abdul Aziz Assegaf mengatakan kepada wartawan di sela sela unjuk rasa, ” Kita menolak mandatori vaksin anak yang diwajibkan bagi pelajar di setiap sekolah di kota Depok”
Sementara, tambahnya, proses screening tidak dijalankan sesuai aturan Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) organisasi kesehatan dunia sehingga banyak korban pada anak anak khususnya.
Kita tidak tidak menolak vaksin tetapi jadikanlah di setiap sekolah sebuah mubah yang berminat silahkan vaksin bagi yang tidak ya jangan dipaksa atau dikeluarkan dari sekolah, ” terangnya serius.
“Itulah yang kami tuntut dan menggugat wakil rakyat dan kami ber audensi dengan DPRD komisi D dan dinas kesehatan kota depok yang familiar, ” katanya.
Hasil dialogis secara ilmiah itu, nampaknya menyambung dan menerima sehingga mereka sepakat tidak ada paksaan vaksin terhadap anak anak yang berumur antara 6 hingga 12 tahun.
FUBD yang terhimpun dari beberapa ormas dan LSM serta HMI di kota Depok puas dengan kebijakan Mandatoris DPRD, demikian keterangan dari ketua FUBD Assegap yang dikutif wartawan di Depok, Jumat (11/2). (RIS).