PENINJAU MUSCAB SAS BERDATANGAN KE PEKAN BARU

Selamat Datang Peserta Muscab SAS Pekan Baru. Foto/Ist.

*‎بِسۡـــــــــمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡـمَـٰنِ ٱلرَّحِـــــــيمِ*

PENINJAU MUSCAB SAS BERDATANGAN KE PEKAN BARU

P.Baru, (Media) – Serombongan warga peninjau Muscab SAS sudah berdatangan dari berbagai DPC dan utusan DPP SAS ke kota Pekan baru.

Bahkan Pj gubernur Riau dan walikota Pekan baru, sudah menyampaikan karangan bunga “welcome” untuk perantau yang hadir dan mengucapkan Selamat Ber Musyawarah.

Pemilihan calon ketua DPC SAS yang akan ber kompetisi dengan nomor urut kesatu H Irwanto Rusli, SE, Kedua H Risman Datuk Permato Kayo, ketiga H Sabri, Keempat H Yon Heri Kuto dan kelima Bundo kandung Hajja Fitri Rusli SE

Panitia yang sangat antusias mengundang segenap warga SAS untuk hadir kepada Dunsanak, warga SAS Pekan Baru dan keluarga besar DPC SAS di tanah air dan luar negeri yang bermukim khususnya di kota pekan baru.

Berikut undangan untuk sumando dan MONDAN, anak Suliek Aie untuk dapat datang ke Mesjid Gunung Merah.

MUSCAB SAS diselenggara kan di Mesjid Gunung Merah kan kota PEKANBARU pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023. Kehadiran keluarga besar SAS Pekanbaru untuk menyaksikan pemilihan secara DEMOKRASI kepengurusan SAS Pekan Baru untuk periode 2023-2027.

Demikian undangan ini kami sampaikan besar harapan kami Kepada Dunsanak KASADONYO untuk dapat hadir dalam acara ini

Semoga Allah memberkan Rahmat kepada kita semua.

آمِّيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْ
*Hormat kami*
TTD
*PANITIA MUSCAB* *SAS PEKANBARU*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah Hukum Nasional Politik Terkini Umum

Karna Sobahi,Mantan Bupati Majalengka,menyatakan bahwa konstruksi Pasar Sigasong secara aturan sudah ditempuh melalui prosedur, mekanisme, dan tahapan yang sesuai.

BANDUNG_ Pewartanasional.com |  Mantan Bupati Majalengka, Karna Sobahi, menyatakan bahwa konstruksi Pasar Sigasong secara aturan sudah ditempuh melalui prosedur, mekanisme, dan tahapan yang sesuai.   Hal ini disampaikan Karna Sobahi, pada awak media beberapa saat setelah pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Jawa Barat selesai dilakukan, Kamis (25/07/2024).   ” Hari ini saya diberi kesempatan oleh Kejati untuk menjelaskan 14 keputusan saya saat menjabat Bupati, yaitu satu tentang Perbup dan 13 tentang Keputusan Bupati mengenai Pasar Sigasong, ” ucapnya.   Saya sampaikan rincian dari mulai siapa yang merumuskan, mengkaji, membuat nota dinas, membuat disposisi, dan yang maraf surat itu sampai ke meja Bupati. Karena semuanya dilalui dengan mekanisme seperti itu.   Selanjutnya, untuk memastikan Perbup dan Surat Keputusan Bupati itu benar dan tidak ada yang menyimpang, saya meminta bantuan Irsus empat Kemendagri, yaitu Pak Arsan Latif yang saat ini menjadi tersangka.   Sehingga, mekanisme yang dijalankan di Majalengka pada saat itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.   ” Dimana semua tahapan telah melalui kajian terlebih dahulu, mulai dari pemrakarsa, kemudian ke Kabag PU, lanjut ke Asda satu, dan terakhir ke Sekda. Sehingga muaranya itu ada di sekda semuanya, ” jelas mantan Bupati Majalengka tersebut.   Artinya, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati terkait Pasar Cigasong yang saya keluarkan pada saat itu telah dikaji secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk ditandatangani.   Terkait masalah ada pemberian dana ke Pemda, Karna Sobahi pun menolaknya dan minta untuk dikembalikan di sertai bukti rekaman video penyerahannya.   ” Saya pernah didatangi seseorang yang mau memberikan dana ke Pemda, tapi masih direkening kuasa direksi. Saya dengan tegas bilang, JANGAN, ” imbuhnya.   Segera kembalikan, dan tolong pada saat mengembalikan, ada rekaman video saat penyerahannya kembali, alhamdulillah bukti itu semua ada.   Beliau pun mengungkapkan keheranannya mengapa Pasar Cigasong bisa menjadi ramai.   ” Kerugian negara sepeserpun tidak ada, tanah sejengkalpun tidak dirugikan, dan Pasar Cigasong tidak jadi. Artinya tidak ada sepeserpun uang dari APBD yang digunakan untuk Pasar Cigasong, ” ungkapnya.   Karna Sobahi memohon pihak Kejati untuk mempertimbangkan kembali atas hukuman yang diberikan kepada anaknya, yaitu Irfan.   ” Saya memohon, atas nama pribadi, keluarga, dan ayahnya Irfan kepada pihak Kejati Jawa Barat untuk meninjau kembali putusan terhadap Irfan, karena anak saya sebelum dijatuhi vonis sudah dihukum duluan dan sekarang sudah 4 bulan, ” harapnya.   Beliau memastikan akan selalu kooperatif dan hadir untuk menjadi saksi dalam persidangan, baik untuk saksi Arsan, Andi, dan juga Maya.   ” Saya sudah disumpah, saya akan hadir di pengadilan untuk menjadi saksi walaupun pada waktu kampanye nanti, ” tegasnya.   Pada intinya, saya sangat menghargai proses hukum ini. Dan saya apresiasi atas penyidik Kejati Jabar yang telah bekerja bagus dan profesional, bahkan memberikan didikan kepada saya, ” pungkas Karna Sobahi, mantan Bupati Majalengka yang pada Pilkada Tahun 2024 ini akan kembali mencalonkan diri menjadi Bupati Majalengka untuk periode 2024-2029. ( Yudi )

Read More
Nasional Politik Terkini Umum

Masyarakat Timur Demo Minta KPU Batalkan Hasil Rekapitulasi Ulang Jakarta Utara

DKI||Pewartanasional.com||Jakarta. Masyarakat Indonesia timur yang tergabung dalam aksi penyelemat demokrasi hari ini menggeruduk KPU soal rekapitulasi ulang pemilihan anggota DPRD DKI, KPU Kota Jakarta Utara Terkait Putusan MK Nomor 09-01-1411/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dinilai mereka hal ini cacat formil dan tidak sesuai dengan amar putusan Mahakam Konstutusi. Aksi yang dihadiri oleh ribuan warga masyarakat ini memblokade jalan imam bonjol dan meminta agar perwakilan mereka diterima oleh pihak KPU RI. ” 20% warga DKI ini etnis ras malanesia yakni dari NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua,” Ujar kordinator aksi Sandri Rumanama, (17/7) Terpantau, aksi yang berjalan kurang lebih 3 jam di depan KPU-RI dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan masa melakukan orasi silah berganti dan membakar ban bekas di depan jalan. Masa juga berteriak agar KPU-RI tidak mengasahkan hasil pleno rekapitulasi ulang jakarta utara ksrena dianggap cacat. “Jangan sampai disahkan masa KPU mengsahkan hasil proses yang inskonstitusional”. Teriak masa Dari pihak KPU-RI menerima perwakilan masa dan berdiskusi setekah itu massa melakukan longmarch menuju BAWASLU-RI. ” Jangan mengakali dan mengjabari hak kami, kami sial mati demi harga diri kami”. Ucap roger perwakilan masyarakat papua dalam orasinya di Bawaslu-RI Masa menuntuk agar BAWASLU memberikan rekomendasi untuk menganulir proses rekapitulasi ulang yang dianggap cacat hukum di KPU Jakarta Uatara. “Bawaslu kami berharap jangan menutup mata atas persoalan ini, prosesnya tidak konstitusional, tidak sesuai dengan amar putusan Mahkama Konstitusi”. Tutur Kordinator Lapangan Sandri Rumanama.(Bar/Adegun)

Read More
Hukum Kriminal Nasional Politik Umum

IJW Endus Ada Keterlibatan Oknum Aparat Pembakaran Satu Keluarga Wartawan Rico di Karo, Sumut

Sumut||Pewartanasional.com||Karo. Hasil investigasi jaringan Indonesian Journalist Watch (IJW) di Kabupaten, Karo, Sumatera Utara, diduga ada keterlibatan oknum aparat dalam kasus pembakaran Wartawan Rico Sempurna Pasaribu (47) bersama Isteri, Anak dan Cucu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Investigasi IJW di Kabupaten Karo, saat ini memang marak pelanggaran hukum, antara lain Peredaran Narkoba, Judi Togel, Joker Karo (Judi Leng) dan Ikan-Ikan. Kemudian Penebangan kayu hutan lindung deleng Sibuaten dekat Hutan Siosar Wilayah Tanah Karo. Disebutkan IJW menduga pembakaran rumah Wartawan Rico terkait dengan pemberitaan tentang Narkoba, Judi Togel dan Penebangan Kayu illegal itu. Karena sebelum pembakaran rumahnya yang ikut menewaskan tiga orang keluarganya, Rico disebut sempat memperoleh ancaman lewat telpon sebanyak empat Kali. “IJW menduga ada keterlibatan oknum aparat, baik TNI dan Polri. Para oknum tersebut disebut membeckingi praktek Judi, Narkoba dan penebangan kayu illegal. Itu ada upeti (setoran) mingguan yang turut mengalir keberbagai pihak antara Rp.70-100 juta per minggu. Ini sudah mafia. Gangster,” tegas Ketua Umum, HM. Jusuf Rizal,SH berdarah Batak-Madura itu kepada media di Karo, Sumatera Utara. Karena itu, lanjut pria keluarga ABRI (anak kolong) itu, hasil investigasi IJW akan disampaikan ke Presiden, Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kapolda Sumut, Pangdam Bukit Barisan, Kompolnas dan Komnas Hak Asasi Manusia guna dapat ditindaklanjuti untuk penyelidikan lebih lanjut guna diproses hukum sesuai pelanggaran hukumnya. “Kasus pembunuhan wartawan Rico dengan membakar rumahnya, merupakan yang paling sadis. Sebelumnya, ada juga wartawan yang kritis, tapi paling dihajar hingga babak belur. Dan aparat Kepolisian setempat tidak banyak bertindak,” tambah Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi kelahiran Kotanopan, Tapsel itu. IJW juga meragukan kasus ini tidak akan tuntas jika hanya ditangani di Polres Karo. Kasus ini harus ditarik dan ditangani oleh Polda Sumut mengingat diduga melibatkan oknum TNI dan Polisi setempat. Karena tidak mungkin yang sapu yang kotor membersihkan yang kotor. “IJW bersama insan pers lain akan terus mengawal kasus ini. Siapapun pelakunya harus dihukum mati. Tindakan pembakaran itu diadab, sadis dan tidak berperikemanusiaan. Semestinya jika tulisan dianggap tidak benar ada hak jawab. Bukan membunuh wartawan,” tegas Jusuf Rizal Ketua LBH LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat).(Adegun).

Read More
Powered by WordPress | WP Magazine by WP Mag Plus