Yayasan Dalang, FWJI, PPRI Dan Direktur Eksekutif APKASI Sepakat Dukung Kelola Sampah di Kabupaten se-Indonesia

Tangerang, Pewartanasional.com | APKASI merupakan singkatan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. APKASI dideklarasikan pada tanggal 30 Mei 2000 oleh 26 bupati yang mewakili 20 provinsi yang ada dari seluruh Indonesia pada saat itu dihadapan Menteri Dalam Negeri, Surjadi Soedirdja dan Menteri Negara Otonomi Daerah selaku Wakil Ketua DPOD, Ryaas Rasyid. (apkasi.org).

Pada tanggal 20 – 22 Juli 2023 APKASI menyelenggarakan acara pameran perdagangan, pariwisata & investasi terbesar di Indonesia yang bertempat di ICE BSD, Kabupaten Tangerang – Banten. Acara ini diikuti oleh seluruh perwakilan Kabupaten yang ada di Indonesia.

Diakhir penyelenggaraan acara perwakilan Yayasan Dalang Daur Ulang Sinergi Indonesia bersama perwakilan FWJI (Forum Wartawan Jaya Indonesia & PPRI Indonesia (Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen Indonesia) Ade Gunawan hadir dalam acara pameran yang diadakan di ICE BSD, Direktur Eksekutif APKASI – Sarman Simanjorang M. Si juga terlihat hadir dihari penutupan acara beserta jajaran APKASI.

Pada moment tersebut perwakilan Yayasan Dalang, FWJI & PPRI Indonesia bertemu dengan Direktur Eksekutif APKASI – Sarman Simanjorang M. Si dan terjadi percakapan di stand pemerintah kabupaten Banyumas – Provinsi Jawa Tengah yang terkait tema acara pameran perdagangan, pariwisata dan investasi terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh APKASI.

Dalam dialog tersebut Direktur Eksekutif APKASI – Sarman Simanjorang menyampaikan ketertarikannya dengan stand pameran dari pemerintah kabupaten Banyumas yang menyajikan pameran bertemakan program sulap sampah berubah jadi uang atau disingkat menjadi ” BERUANG “.

Dialog ini melibatkan perwakilan dari pemerintah kabupaten Banyumas yang diwakili oleh Akhmad Saefudin serta Ade Gunawan dan rekan yang mewakili 3 organisasi yaitu Yayasan Dalang, FWJI & PPRI Indonesia. Aditya & Akhmad Saefudin menyampaikan secara khusus perihal program sulap sampah berubah menjadi uang dan buah duren hasil pertanian unggulan dari kabupaten Banyumas.

Akhmad Saefudin mewakili Aditya Sigit Pratomo – Direktur BUMD Pemerintah saat pertemuan memperlihatkan dan menjelaskan hasil produk dari pengelolaan sampah berubah jadi uang antara mulai dari biji plastik, papan, balok, konblok, genteng, bahan bakar, maggot beserta produk lainnya. Akhmad Saefudin menjelaskan bahwa semua produk ini benar – benar dari hasil akhir pengolahan sampah plastik maupun sampah organik yang ada dan diproduksi oleh Kabupaten Banyumas. Akhmad Saefudin juga menjelaskan hal terkait dengan duren & olahan duren yang menjadi produk unggulan hasil dari prodak pertanian di Banyumas. Hal ini yang menarik Direktur eksekutif APKASI bersama Ade Gunawan & rekan – rekan dari Yayasan Dalang Daur Ulang Sinergi Indonesia + FWJI & PPRI Indonesia.

Sedangkan Direktur Eksekutif APKASI – Sarman Simanjorang menambahkan bahwa APKASI sebagai wadah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia akan terus mendorong perdagangan, pariwisata dan investor lebih maju dan lebih terpromosikan dalam acara kali ini, bukan hanya secara nasional tapi juga internasional untuk bisa bekerjasama dengan seluruh kabupaten di seluruh indonesia begitu pula dengan potensi dan peluang yang ada di kabupaten Banyumas, tutup Sarman Simanjorang

Dan diakhir percakapan Ade Gunawan menyampaikan kami, bahwa Yayasan Dalang, FWJI dan PPRI Indonesia sepakat dan siap untuk saling bersinergi & berkolaborasi bersama – sama APKASI untuk mensupport dan mempromosikan seluruh potensi yang ada di setiap kabupaten melalui media massa online dan cetak secara nasional khusus bagi yang menjadi peserta dalam acara APKASI kali ini dan khususnya pengelolaan daur ulang sampah yang ada di pemerintahan Kabupaten Banyumas bisa menjadi contoh Kabupaten terbaik dalam pengelolaan daur ulang sampah. (Ade Gunawan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Internasional Nasional Olahraga Umum

HAKORDIA | DPC ORMAS BIDIK Kabupaten Sumedang siap menjadi Penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan suara dalam melawan korupsi

Sumedang _ Pewartanasional.com | DPC ORMAS BIDIK SUMEDANG ,Sejarah Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati pada 9 Desember ini dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran untuk mengakhiri dampak buruk korupsi dan untuk menumbuhkan kesadaran publik terkait bahaya laten korupsi. Peringatan Hakordia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatukan pandangan negara-negara bahwa korupsi merupakan musuh bersama karena dampak buruk yang ditimbulkannya dan merupakan bentuk komitmen dunia dalam melawan korupsi, serta untuk meningkatkan kesadaran dan peran Konvensi dalam memberantas dan mencegahnya. PBB menyoroti pentingnya hubungan antikorupsi dan perdamaian, keamanan dan pembangunan.   Pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media, dan warga negara di seluruh dunia bergabung untuk memerangi kejahatan tindakan korupsi. Melalui Hakordia, negara-negara ingin menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah menjadi kejahatan yang luar biasa, sekaligus untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai dan melakukan pemberantasan korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi dan menyetujui Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), berperan aktif dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia setiap tahun.     Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (BIDIK) adalah Bentuk Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai fungsi Sosial Kontrol, ORMAS BIDIK mempunyai Misi yaitu mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dari segala macam bentuk tindak pidana korupsi sesuai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.   Bagi ORMAS BIDIK, penetapan Hari Antikorupsi Sedunia untuk menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik. Penetapan Hari Antikorupsi Sedunia ini pun dirasa krusial untuk menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik. Hal yang tak kalah penting, penetapan Hari Antikorupsi Sedunia juga sebagai langlah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberantas dan mencegah praktik korupsi.   Dalam peringati Hakordia, ORMAS BIDIK siap menjadi media aspirasi masyarakat dalam menyampaikan suara dalam melawan korupsi, serta menjadi eskalator untuk suara-suara masyarakat lainnya yang memberikan makna bahwa perjuangan melawan korupsi ada, masih ada dan akan terus ada suara masyarakat dalam melawan korupsi. Red

Read More
Artikel Daerah Hukum Nasional Olahraga Umum

Polemik Isu pemberitaan, Kades Cikahuripan menyikapi dengan bijak dan siap berikan klarifikasi

Pewartanasional.com, Sumedang– Isu tak sedap menyoroti Kepala desa Cikahuripan Cimanggung Sumedang. Melalui berita yang beredar di Media Online, seolah – olah kepala desa Cikahuirpan Vr melakukan Mark Up anggaran Tahun 2023. Padahal Fakta di lapangan dengan data berbeda jauh dan perlu ada klarifikasi tentang muatan isi Berita. Jum’at (6/12/2024) “Kepala desa Cikahuripan dan tokoh masyarakat, membantah isi berita tersebut, yang secara kebetulan mengetahui kegiatan realisasi anggaran tahun 2023. Tahap satu, Dua dan Tiga. Seperti keterangan kepala desa Vr bahwa anggaran SAB senilai 114 lebih tersebut, betul tahun 2023. Tapi untuk wilayah di 4 Rw, 01,7,05 dan Rw 11 sebesar 114.906.800. Ini rinciannya, anggaran tahap Satu sebesar 72.453.400, tahap Dua 108.680. 100 dan tahap Tiga 114.906.800. Di bagi 4 Rw, Menurut pengakuan Vr terkait pembangunan TPT yang dianggap anggarannya tidak diterapkan. Padahal kita alihkan lokasinya, karena hasil pertimbangan bersama, “Pada awal pengajuan, rencana pembangunan TPT di titik A, karena lokasi titik B masuk skala prioritas, Maka pembangunanya kita pindahkan terang kepala desa, dan sebelum kegiatan berlangsung terlebih dahulu kami sudah melakukan musyawarah dengan tokoh setempat, Terkait bantuan Kambing dan bantuan ke Teras Hijau. Itu perlu kami jelaskan dengan data dan saksi serta orang yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Baik ketua Bumdes beserta pengurusnya. Siap kami hadirkan untuk memberikan kesaksian dan memberikan penjelasan, Lebih lanjut kata  Vr Kami ingin memberikan hak jawab dan koreksi serta hak sanggah kami  di Media Online Satunews.id. “Isi rilis berita tersebut perlu ada klarifikasi, dan harus diluruskan. Demi menjaga nama baik kami selaku kepala desa, Berita tersebut sudah menjadi Opini masyarakat beranggapan jelek terhadap kinerja kepala desa. Dengan kerendahan hati supaya sipemberita bisa memberikan ruang secara terbuka melalui konprensi Pers untuk meluruskan isi berita, Pungkasnya Tentunya sesuai UU Pers No.40 tahun 1999 yang tercantum di pasal 15 ayat (2) UU Pers berkaitan dengan Hak jawab. Serta sesuai kode etik jurnalistik di pasal 10 menyatakan bahwa wartawan berhak segera mencabut dan meralat berita dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat dengan disertai permintaan maaf kepada pembaca dan pemirsa. Adapun Pers yang tidak melayani hak jawab ataupun hak koreksi bisa dikenakan pidana ataupun denda paling banyak 500 juta.   Yudi / Red

Read More
Umum

PEMANTAU INDEPENDEN PILKADA OLEH KB APTSI DIAKUI KPUD JAKARTA

Sekjend KB APTSI tanda tangani surat mitra KPUD Jakarta. PEMANTAU INDEPENDEN PILKADA OLEH KB APTSI DIAKUI KPUD JAKARTA Jakarta, Media – Sejumlah 200 dari target 2000 calon pemantau Independen Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta sudah mengikuti training dan diakui oleh KPUD DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia ( KB APTSI). Menurut Pejabat KPUD Wahyu Dinata, KB APTSI sudah memenuhi syarat dan ter Akreditasi untuk menjadi Mitra KPUD DKI Jakarta. Kerjasama KB APTSI sebagai Mitra dengan KPUD, sudah dikoordinasikan dan disepakati oleh unsur terkait yang sudah dibahas dalam rapat secara berkelanjutan sejak 4 bulan silam. KB APTSI tergabung dari berbagai alumni Perguruan Tinggi dan organisasi Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia ( KB APTSI) Jakarta, adalah perkumpulan Cendekiawan berasal dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di tanah air. Mereka membentuk wadah ini untuk menjadi mata dan telinga masyarakat, serta memantau aktivitas birokrasi yang selama ini diduga lamban dan cenderung ke pelanggaran Adneg, kata Sekjend KB APTSI Dra Hj Febrianas Aziz di kantor KPUD Kramat Jakarta Pusat, Senen (26/11) ” Jika bisa mudah ya harus dipersulit dan jika sulit ya harus dipermudah. Itulah yang terjadi di berbagai instansi pemerintahan karena secara umum ASN masih belum menguasai Adneg secara makro. Hanya ” Clerical Work”, ungkapan Presiden Prabowo Subianto setiap memberi.pengarahan kepada calon pejabat negara dan pejabat pemerintah. “Inilah fungsi dan peran organisasi KB APTSI, yang bekerja Independen untuk mendukung program pemerintah yang bertugas demi kepentingan nasional, “ungkap wakil dari ketua umum KB APTSI, Drs H Hendra Zon. Akt.MM.rt

Read More