Halal Bi Halal & Diskusi Tepi Kolam Relawan Jokowi & PSI, Media Bertanya Bro Kaesang & PSI Menjawab

Jakarta||pewartanasional com||Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra kedua Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Bro Kaesang Pangarep hadiri halal bihalal Rumah Juang Relawan Jokowi (RJ2) di Jalan Kemang Selatan, Jakarta Selatan, pada Jum’at siang jam 14.30 wib (19/04/2024).

Kehadiran Bro Kaesang turut didampingi Juru Bicara PSI, Bro Dedek Prayudi (Uki) dan politikus PSI, Sis Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka & Sis Cheryl Anelia Tanzil.

Adapun halal bihalal tersebut dihadiri oleh sejumlah Bro & Sis para pendukung pasangan Capres-cawapres terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan relawan Jokowi dan sejumlah anggota partai PSI serta partai lainnya.

“Pertama-tama saya sampaikan Minal Aidzin Wal Faidzin buat semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri,” kata Bro Kaesang saat memberikan sambutannya.

Selain itu, Bro Kaesang juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh Bro & Sis para relawan Jokowi yang telah mendukung memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Partai Solodaritas Indonesia (PSI) dinyatakan tidak lolos ke Senayan lantaran gagal meraup 4 persen suara sah secara nasional dalam Pemilu 2024. Ketua Umum PSI – Bro Kaesang Pangarep tak ambil pusing. Menurutnya, perjuangan PSI masih dapat dibuktikan pada Pilkada yang akan berjalan pada November nanti. Dia juga mengucapkan rasa syukurnya atas kemenangan paslon 02 Prabowo-Gibran yang meraup suara 58 persen.

“Karena sudah berjuang saya juga ingin mengucapkan terima kasih, kemarin sudah berjuang juga buat kami, buat PSI. Walaupun kami belum bisa masuk ke Senayan enggak masalah, balik lagi perjuangannya karena juga belum selesai,” ujar Bro Kaesang.

Namun, Bro Kaesang mengatakan meskipun partai berlambang bunga mawar itu tak lolos ke tingkat DPR, dia mengatakan, PSI berhasil mendapatkan 180 kursi DPRD.

“Walaupun kami di tingkat nasional enggak masuk ke Senayan, tapi Alhamdulillah anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota yang dari awalnya 2019 ada 72 Alhamdulillah sekarang kita punya 180,” ucapnya.

Menurutnya, modal tersebut cukup nantinya dipersiapkan dalam Pilkada 2024. Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) dia berharap kursi tersebut diisi oleh orang-orang yang berkompeten.

Kita masih punya pilkada, dimana pilkada ini harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten kalau bisa ya, kalau dari saya pribadi sebagai Ketum PSI ya kalau bisa isinya orang PSI semua,” ulas Bro Kaesang.

Diakhir diskusi, Bro Ade Gunawan perwakilan dari FWJI (Forum Wartawan Jaya Indonesia) & PPRI (Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen) Indonesia bertanya pada Kaesang perihal perkembangan & permasalahan organisasi kewartawanan & media massa (PWI & Dewan Pers) dengan organisasi media lainnya dengan meminta tanggapan dari Bro & Sis dari Partai PSI khususnya yang saat ini sedang hangat terjadi yaitu permasalah hukum terkait ukw & korupsi yang dilakukan oleh oknum dari organisasi kewartawan & Media massa.

Bro Kaesang menanggapi dengan santai nanti saya coba lihat dan cari tahu sambil mempelajari dahulu takut kalau saya jawab nanti salah. Kemudian Bro Kaesang mempersilakan Sis Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka & Sis Cheryl Anelia Tanzil untuk membantu menjawab.

Cheryl Anelia Tanzil pun melanjutkan untuk menjawab bahwa banyak organisasi media & kewartawaan yang saat ini ada dan terus berkembang. Ini menunjukan bahwa negara memberikan banyak ruang kebebasan untuk berekspresi dan tidak dibatasi oleh pemerintah, seperti halnya organisasi hukum yang lebih dari satu organisasi begitu pula dengan Media dan kewartawanan harus lebih banyak lagi bila hal tersebut dibatasi maka itu berarti menutup ruang untuk berdemokrasi. Dan untuk hal tersebut juga Partai PSI juga memerlukan teman – teman wartawan dan media ke depan untuk mengembangkan sayap partai dibidang media tanpa harus mempunyai KTA Partai PSI tapi dapat membantu perjuangan Partai PSI tanpa harus mencederai kode etik profesi masing – masing dan kami harap teman – teman bersedia bergabung sebagai bagian sayap partai PSI dibidang media tersebut, tutup Cheryl Anelia Tanzil.

Kemudian Bro Kaesang beserta para pengurus Partai PSI pamit mohon diri karena harus menghadiri acara halal bi halal di tempat lainnya dan acara tetap dilanjutkan dengan Bro Dedek Prayudi dari PSI dan Bro Indra Budi Iswantoro dari Dewan Jaminan Nasional untuk membahas khusus tentang program Partai PSI yaitu ” BPJS gratis ” . Dan acara berakhir pada jam 17.00 wib. ( Ade Gunawan FWJI & PPRI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah Hukum Nasional Politik Terkini Umum

Karna Sobahi,Mantan Bupati Majalengka,menyatakan bahwa konstruksi Pasar Sigasong secara aturan sudah ditempuh melalui prosedur, mekanisme, dan tahapan yang sesuai.

BANDUNG_ Pewartanasional.com |  Mantan Bupati Majalengka, Karna Sobahi, menyatakan bahwa konstruksi Pasar Sigasong secara aturan sudah ditempuh melalui prosedur, mekanisme, dan tahapan yang sesuai.   Hal ini disampaikan Karna Sobahi, pada awak media beberapa saat setelah pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Jawa Barat selesai dilakukan, Kamis (25/07/2024).   ” Hari ini saya diberi kesempatan oleh Kejati untuk menjelaskan 14 keputusan saya saat menjabat Bupati, yaitu satu tentang Perbup dan 13 tentang Keputusan Bupati mengenai Pasar Sigasong, ” ucapnya.   Saya sampaikan rincian dari mulai siapa yang merumuskan, mengkaji, membuat nota dinas, membuat disposisi, dan yang maraf surat itu sampai ke meja Bupati. Karena semuanya dilalui dengan mekanisme seperti itu.   Selanjutnya, untuk memastikan Perbup dan Surat Keputusan Bupati itu benar dan tidak ada yang menyimpang, saya meminta bantuan Irsus empat Kemendagri, yaitu Pak Arsan Latif yang saat ini menjadi tersangka.   Sehingga, mekanisme yang dijalankan di Majalengka pada saat itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.   ” Dimana semua tahapan telah melalui kajian terlebih dahulu, mulai dari pemrakarsa, kemudian ke Kabag PU, lanjut ke Asda satu, dan terakhir ke Sekda. Sehingga muaranya itu ada di sekda semuanya, ” jelas mantan Bupati Majalengka tersebut.   Artinya, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati terkait Pasar Cigasong yang saya keluarkan pada saat itu telah dikaji secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk ditandatangani.   Terkait masalah ada pemberian dana ke Pemda, Karna Sobahi pun menolaknya dan minta untuk dikembalikan di sertai bukti rekaman video penyerahannya.   ” Saya pernah didatangi seseorang yang mau memberikan dana ke Pemda, tapi masih direkening kuasa direksi. Saya dengan tegas bilang, JANGAN, ” imbuhnya.   Segera kembalikan, dan tolong pada saat mengembalikan, ada rekaman video saat penyerahannya kembali, alhamdulillah bukti itu semua ada.   Beliau pun mengungkapkan keheranannya mengapa Pasar Cigasong bisa menjadi ramai.   ” Kerugian negara sepeserpun tidak ada, tanah sejengkalpun tidak dirugikan, dan Pasar Cigasong tidak jadi. Artinya tidak ada sepeserpun uang dari APBD yang digunakan untuk Pasar Cigasong, ” ungkapnya.   Karna Sobahi memohon pihak Kejati untuk mempertimbangkan kembali atas hukuman yang diberikan kepada anaknya, yaitu Irfan.   ” Saya memohon, atas nama pribadi, keluarga, dan ayahnya Irfan kepada pihak Kejati Jawa Barat untuk meninjau kembali putusan terhadap Irfan, karena anak saya sebelum dijatuhi vonis sudah dihukum duluan dan sekarang sudah 4 bulan, ” harapnya.   Beliau memastikan akan selalu kooperatif dan hadir untuk menjadi saksi dalam persidangan, baik untuk saksi Arsan, Andi, dan juga Maya.   ” Saya sudah disumpah, saya akan hadir di pengadilan untuk menjadi saksi walaupun pada waktu kampanye nanti, ” tegasnya.   Pada intinya, saya sangat menghargai proses hukum ini. Dan saya apresiasi atas penyidik Kejati Jabar yang telah bekerja bagus dan profesional, bahkan memberikan didikan kepada saya, ” pungkas Karna Sobahi, mantan Bupati Majalengka yang pada Pilkada Tahun 2024 ini akan kembali mencalonkan diri menjadi Bupati Majalengka untuk periode 2024-2029. ( Yudi )

Read More
Nasional Politik Terkini Umum

Masyarakat Timur Demo Minta KPU Batalkan Hasil Rekapitulasi Ulang Jakarta Utara

DKI||Pewartanasional.com||Jakarta. Masyarakat Indonesia timur yang tergabung dalam aksi penyelemat demokrasi hari ini menggeruduk KPU soal rekapitulasi ulang pemilihan anggota DPRD DKI, KPU Kota Jakarta Utara Terkait Putusan MK Nomor 09-01-1411/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dinilai mereka hal ini cacat formil dan tidak sesuai dengan amar putusan Mahakam Konstutusi. Aksi yang dihadiri oleh ribuan warga masyarakat ini memblokade jalan imam bonjol dan meminta agar perwakilan mereka diterima oleh pihak KPU RI. ” 20% warga DKI ini etnis ras malanesia yakni dari NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua,” Ujar kordinator aksi Sandri Rumanama, (17/7) Terpantau, aksi yang berjalan kurang lebih 3 jam di depan KPU-RI dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan masa melakukan orasi silah berganti dan membakar ban bekas di depan jalan. Masa juga berteriak agar KPU-RI tidak mengasahkan hasil pleno rekapitulasi ulang jakarta utara ksrena dianggap cacat. “Jangan sampai disahkan masa KPU mengsahkan hasil proses yang inskonstitusional”. Teriak masa Dari pihak KPU-RI menerima perwakilan masa dan berdiskusi setekah itu massa melakukan longmarch menuju BAWASLU-RI. ” Jangan mengakali dan mengjabari hak kami, kami sial mati demi harga diri kami”. Ucap roger perwakilan masyarakat papua dalam orasinya di Bawaslu-RI Masa menuntuk agar BAWASLU memberikan rekomendasi untuk menganulir proses rekapitulasi ulang yang dianggap cacat hukum di KPU Jakarta Uatara. “Bawaslu kami berharap jangan menutup mata atas persoalan ini, prosesnya tidak konstitusional, tidak sesuai dengan amar putusan Mahkama Konstitusi”. Tutur Kordinator Lapangan Sandri Rumanama.(Bar/Adegun)

Read More
Hukum Kriminal Nasional Politik Umum

IJW Endus Ada Keterlibatan Oknum Aparat Pembakaran Satu Keluarga Wartawan Rico di Karo, Sumut

Sumut||Pewartanasional.com||Karo. Hasil investigasi jaringan Indonesian Journalist Watch (IJW) di Kabupaten, Karo, Sumatera Utara, diduga ada keterlibatan oknum aparat dalam kasus pembakaran Wartawan Rico Sempurna Pasaribu (47) bersama Isteri, Anak dan Cucu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Investigasi IJW di Kabupaten Karo, saat ini memang marak pelanggaran hukum, antara lain Peredaran Narkoba, Judi Togel, Joker Karo (Judi Leng) dan Ikan-Ikan. Kemudian Penebangan kayu hutan lindung deleng Sibuaten dekat Hutan Siosar Wilayah Tanah Karo. Disebutkan IJW menduga pembakaran rumah Wartawan Rico terkait dengan pemberitaan tentang Narkoba, Judi Togel dan Penebangan Kayu illegal itu. Karena sebelum pembakaran rumahnya yang ikut menewaskan tiga orang keluarganya, Rico disebut sempat memperoleh ancaman lewat telpon sebanyak empat Kali. “IJW menduga ada keterlibatan oknum aparat, baik TNI dan Polri. Para oknum tersebut disebut membeckingi praktek Judi, Narkoba dan penebangan kayu illegal. Itu ada upeti (setoran) mingguan yang turut mengalir keberbagai pihak antara Rp.70-100 juta per minggu. Ini sudah mafia. Gangster,” tegas Ketua Umum, HM. Jusuf Rizal,SH berdarah Batak-Madura itu kepada media di Karo, Sumatera Utara. Karena itu, lanjut pria keluarga ABRI (anak kolong) itu, hasil investigasi IJW akan disampaikan ke Presiden, Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kapolda Sumut, Pangdam Bukit Barisan, Kompolnas dan Komnas Hak Asasi Manusia guna dapat ditindaklanjuti untuk penyelidikan lebih lanjut guna diproses hukum sesuai pelanggaran hukumnya. “Kasus pembunuhan wartawan Rico dengan membakar rumahnya, merupakan yang paling sadis. Sebelumnya, ada juga wartawan yang kritis, tapi paling dihajar hingga babak belur. Dan aparat Kepolisian setempat tidak banyak bertindak,” tambah Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi kelahiran Kotanopan, Tapsel itu. IJW juga meragukan kasus ini tidak akan tuntas jika hanya ditangani di Polres Karo. Kasus ini harus ditarik dan ditangani oleh Polda Sumut mengingat diduga melibatkan oknum TNI dan Polisi setempat. Karena tidak mungkin yang sapu yang kotor membersihkan yang kotor. “IJW bersama insan pers lain akan terus mengawal kasus ini. Siapapun pelakunya harus dihukum mati. Tindakan pembakaran itu diadab, sadis dan tidak berperikemanusiaan. Semestinya jika tulisan dianggap tidak benar ada hak jawab. Bukan membunuh wartawan,” tegas Jusuf Rizal Ketua LBH LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat).(Adegun).

Read More
Powered by WordPress | WP Magazine by WP Mag Plus