CALON HUNIAN RUSUN DAN TOWER JAKARTA LEWAT TIM VERIFIKASI SIRUKIM

Jakarta, Media – Berebut rakyat Jakarta mendaftar sebagai calon hunian rusun dan tower yang dikelola oleh dinas perumahan rakyat dan pemukiman, dari manual kini lewat pendaftaran aplikasi sirukim.

Pendaftaran hunian rusun lewat APLIKASI sirukim mulai dilaksanakan tahun 2021 silam, kata Ibu Hj Meli, Sekretaris Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Pemda DKI.Jakarta, Senen (8/7).

Banyaknya gonjang-ganjing, untuk mendapat hunian rusun di Unit Pengelolaan Rumah Susun (UPRS) I hingga VIII menimbulkan berbagai tafsiran sebab penghunian rusun dan tower sebagian orang yang mampu, ungkap Ibu Sorta kepada Ibu Meli Sekdis Perumahan Rakyat dan Pemukiman Pemda DKI Jakarta.

Ibu Sorta yang tanpa pamrih itu terkenal sebagai pekerja sosial dari dulunya banyak membantu warga di bidang kependudukan dan masalah sosial lainnya.

Ibu Meli welcome konfirmasi dan silaturahmi dengan tim Devisi PELMAS Yayasan Guru Tahoe Sekolah Radja diketuai oleh Drs Risman Thomas, MAPP, Caleg DPRD DKI Jakarta.

Sekdis Perumahan itu, sangat senang menerima masukkan dari tim PELMAS yang belakangan ini banyak terjadi penjarahan di Rusun danTower, akibat kekecewaan warga yang tidak mendapat hunian rusun untuk warga yang tidak mampu, tetapi kebanyakan hunian ditempati.oleh orang yang mampu. urai Sorta sungguh.

Menurut Sekdis, saat ini sedang dibentuk tim yang akan meneliti calon penghuni rusun dan tower yang sudah terdaftar di Sirukim. Semuanya memang diperuntukkan untuk warga yang tidak mampu tetapi rekomendasi walikota dan dewan juga menjadi perhatian dinas sebab yang lebih tahu warganya.

Calon penghuni rusun dan tower, belum tentu dapat hunian sebab tim yang dibentuk akan meninjau tempat tinggal layak atau tidak seseorang dapat hunian. Tim akan berhadapan dengan calon hunian FACE TO FACE. ujar SEKDIS Ibu Meli serius.

Penjarahan unit hunian rusun di Marunda Jakarta Utara yang terjadi dalam bulan ini sangat memprihatinkan dan diduga ada oknum penghuni ikut menjarah laporan tim media yang terjun ke lokasi rusun Marunda.

Investigasi

Menurut warga hunian Rusun kepada media, sudah terjadi penjarahan berulang kali ke aset Pemda DKI Jakarta, baik sebelum Pj Gubernur Heru Budi Hartono, maupun saat Gubernur Anies Baswedan yang diselidiki oleh Tim INVESTIGASI NEGARA selama sepekan.

Tim investigasi dan Devisi PELMAS Jakarta Utara diketuai oleh Priyono Alam, SE, juga tokoh masyarakat dan tokoh PemudaJakarta Utara perlu pengamanan terpadu, katanya.

Menurut Priyono, pengamatan rusun yang ada di wilayah Marunda seharusnya tim Sekuriti terpadu dari TNI, POLRI dan Satpol PP yang dipimpin oleh Pejabat Eselon dan bukan non eselon. Pjbt Eselon bisa mengatur dan menganggarkan operasionalnya secara kewenangan dan terpadu.

Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) kesatu hingga delapan di kota Jakarta, rentan penjarahan oleh tangan jahi. Hal tersebut diduga kecewa calon penghuni untuk menempati hunian yang sudah memenuhi persyaratan tetapi tidak digubris oleh pengelola sehingga menjadi “waiting list”

Mereka kesal, menunggu dan menunggu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan ada yang menunggu sampai 2-3 tahun.

“Jika ada uang pelicin yang dikoordinir oleh warga luar rusun dan tower tampaknya bekerjasama dengan oknum setelah disepakati sesegera mendapat hunian rusun maupun tower,”
ungkap Syamsudin yang berucap kepada LIN baru baru ini.

Syamsudin yang berani berceloteh, tidak perlu aturan aturan, katanya dan peraturan itu jika perlu dilanggar. Jika tidak ada pelicin maka untuk menghuni rusun dan tower pasti berbelit belit dan menunggu cukup lama untuk mendapat kannya.

Apa yang diucapkan oleh Syamsudin ternyata ada benarnya, saat penyidikan warga yang memanfaatkan karyawan (UPRS) berkoalisi untuk penghuni yang mau menempati hunian dengan pelicin yang mampu siap kucuran dana berkisar 35-45 juta.

Sebagian besar hunian rusun UPRS di Jakarta tampaknya dihuni oleh warga yang mampu, makanya tim terpadu dibentuk oleh Dinas Perumahan Rakyat Pemda DKI Jakarta, tutup Sekdis Ibu Meli. Prio