RAPIM DAN MUNAS GOLKAR, SIAPKAN PENGGANTI AIRLANGGA

Acara golkar tayangan video. PFI.Ist

RAPIM DAN MUNAS GOLKAR, SIAPKAN PENGGANTI AIRLANGGA

Jakarta, Media – Sidang pleno partai Golongan Karya (GOLKAR) diselenggarakan di kantor DPP GOLKAR Slipi Jakarta Barat, Selasa lalu (13/8), menetapkan Rapat Pimpinan (RAPIM) dan Munas untuk menentukan calon pengganti Airlangga Hartato.

Ketua umum DPP Golkar DR ( HC) Ir. H Airlangga Hartato yang mundur dari Parpol berlambang Pohon Beringin Sabtu lalu (10/8) itu terkait berbagai isu dan gonjang ganjing yang melelahkannya.

Rapat Pleno juga sepakat menentukan Plt ketua Umum DPP Golkar tertunjuk dan disepakati Agus Gumilang Karta Sasmita dan selanjutnya membentuk Rapim dan munas yang akan diselenggarakan Selasa (20/8), ungkap kader Golkar, Priono, SE.

Pantauan tayangan media di video yang beredar diduga setingan terlihat Anies dikerumuni oleh pengurus dan anggota GOLKAR.

Terdengan suara, yel yel. Go Anies suara hiruk pikuk ketika Anies berada di tengah anggota golkar yang mengalungkan selendang berlambang pohon beringin itu.

Rapim akan dilaksanakan tgl 20 Agustus 2024 dan tidak ada statemen apapun tentang pencalonan Anies Baswedan, ujar Priono serius.

Kader GOLKAR 1979 Risman Thomas, mengungkapkan, Anies tampak mulai dilirik untuk bisa maju calon gubernur Jakarta.

Dukungan dan lirikan mengalir dari pengurus dan anggota Golkar saat Anies Baswedan, menghadiri acara Golkar. Ketua umum DPP Golkar Airlangga Hartato mundur, Sabtu (10/8) lalu.

Rapat Pleno saat itu untuk memilih Plt Ketum Golkar, terpilih Agus Gumilang Karta Sasmita, berlangsung di kantor DPP Golkar Slipi Jakarta Barat, selasa (13/8).

Relawan golkar, Go Anies, maju anies sorak sorak sorai di acara pleno dan terlirik Anies untuk maju calon gubernur DKI Jakarta, tidak aksn terganjal jika parpol papan atas ingin menyelamatka anak cucu cicit di bumi Indonesia yang kita cintai.

” Anies udah layak melaniutkan kepemimpinan provinsi DKI Jakarta sebab Ia sebagai putera bangsa terbaik, pintar dan pandai, ” ungkap Risman yang pernah bertugas di DIRJEN SOSPOL Depdagri, kini Kesbang dan Pol.

” He is the best, and the best than the other candidate, ” lanjut, Risman Thomas gembira. Risman juga aktif sebagai Dosen Administrasi Negara, di STIA LAN, dan dosen IIP ketika dipimpin Riyass Rasyid dan dosen bahasa Inggris, Kebenca naan dan Jurnalis di STIBA.

Risman yang pernah aktif sebagai kader Golkar 1979 dan terbukti dengan Piagam Penghargaan dari ketua umum DPP GOLKAR almarhum Sudharmono dan Sekjend Kartasasmita serta aktif menjadi tim khusus DPP Persatuan Fotografi Indonesia ( PFI) di bawah pembinaan mantan Menko Polkam Soedomo di tahun 1990 an.

KNPI

Kader Golkar di tahun 1980 aktif di KNPI, AMPI sebagai langkah awal 1990 an hijrah ke tanah jawa, menapaki ibukota Jakarta. Pengurus GOLKAR Jakarta di tahun 2002 silam.

Saat itu, Risman Thomas, PNS kini menjadi ASN, dilarang berpolitik sehingga Ia mundur dan aktif di organisasi Kosgoro, keluarga besar MKGR, Soksi sebagai Kader GOLKAR.

Setelah Purna bakti aktif kembali ke politik caleg DPRD Jakarta 2019 dan 2024, dan juga sebagai wartawan nasional selama 20 tahun di LKBN Antara.

Di akhir masa sisa umurnya, Risman berkata kepada ketua SOKSI Priono, berkeinginan memberi pembinaan kepada remaja dan mileneal yang tergabung di komunitas Karang Taruna, Osis Pelajar dan Mahasiswa serta remaja Mesjid.

Hal ini untuk membantu mereka bekerja di luar negeri, di negara yang krisis tenaga kerja, seperti Jepang, Korea dan lainnya, ungkapnya sungguh.

Sebagai kader PPM dan putera pejuang LVRI pernah ikut berbagai pelatihan dan keterampilan yang pernah Ia lakoni ketika dibina oleh Ayahanda, ungkap Prioyono ketua SOKSI Jakarta Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Internasional Nasional Olahraga Umum

HAKORDIA | DPC ORMAS BIDIK Kabupaten Sumedang siap menjadi Penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan suara dalam melawan korupsi

Sumedang _ Pewartanasional.com | DPC ORMAS BIDIK SUMEDANG ,Sejarah Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati pada 9 Desember ini dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran untuk mengakhiri dampak buruk korupsi dan untuk menumbuhkan kesadaran publik terkait bahaya laten korupsi. Peringatan Hakordia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatukan pandangan negara-negara bahwa korupsi merupakan musuh bersama karena dampak buruk yang ditimbulkannya dan merupakan bentuk komitmen dunia dalam melawan korupsi, serta untuk meningkatkan kesadaran dan peran Konvensi dalam memberantas dan mencegahnya. PBB menyoroti pentingnya hubungan antikorupsi dan perdamaian, keamanan dan pembangunan.   Pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media, dan warga negara di seluruh dunia bergabung untuk memerangi kejahatan tindakan korupsi. Melalui Hakordia, negara-negara ingin menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah menjadi kejahatan yang luar biasa, sekaligus untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai dan melakukan pemberantasan korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi dan menyetujui Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), berperan aktif dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia setiap tahun.     Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (BIDIK) adalah Bentuk Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai fungsi Sosial Kontrol, ORMAS BIDIK mempunyai Misi yaitu mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dari segala macam bentuk tindak pidana korupsi sesuai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.   Bagi ORMAS BIDIK, penetapan Hari Antikorupsi Sedunia untuk menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik. Penetapan Hari Antikorupsi Sedunia ini pun dirasa krusial untuk menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik. Hal yang tak kalah penting, penetapan Hari Antikorupsi Sedunia juga sebagai langlah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberantas dan mencegah praktik korupsi.   Dalam peringati Hakordia, ORMAS BIDIK siap menjadi media aspirasi masyarakat dalam menyampaikan suara dalam melawan korupsi, serta menjadi eskalator untuk suara-suara masyarakat lainnya yang memberikan makna bahwa perjuangan melawan korupsi ada, masih ada dan akan terus ada suara masyarakat dalam melawan korupsi. Red

Read More
Artikel Daerah Hukum Nasional Olahraga Umum

Polemik Isu pemberitaan, Kades Cikahuripan menyikapi dengan bijak dan siap berikan klarifikasi

Pewartanasional.com, Sumedang– Isu tak sedap menyoroti Kepala desa Cikahuripan Cimanggung Sumedang. Melalui berita yang beredar di Media Online, seolah – olah kepala desa Cikahuirpan Vr melakukan Mark Up anggaran Tahun 2023. Padahal Fakta di lapangan dengan data berbeda jauh dan perlu ada klarifikasi tentang muatan isi Berita. Jum’at (6/12/2024) “Kepala desa Cikahuripan dan tokoh masyarakat, membantah isi berita tersebut, yang secara kebetulan mengetahui kegiatan realisasi anggaran tahun 2023. Tahap satu, Dua dan Tiga. Seperti keterangan kepala desa Vr bahwa anggaran SAB senilai 114 lebih tersebut, betul tahun 2023. Tapi untuk wilayah di 4 Rw, 01,7,05 dan Rw 11 sebesar 114.906.800. Ini rinciannya, anggaran tahap Satu sebesar 72.453.400, tahap Dua 108.680. 100 dan tahap Tiga 114.906.800. Di bagi 4 Rw, Menurut pengakuan Vr terkait pembangunan TPT yang dianggap anggarannya tidak diterapkan. Padahal kita alihkan lokasinya, karena hasil pertimbangan bersama, “Pada awal pengajuan, rencana pembangunan TPT di titik A, karena lokasi titik B masuk skala prioritas, Maka pembangunanya kita pindahkan terang kepala desa, dan sebelum kegiatan berlangsung terlebih dahulu kami sudah melakukan musyawarah dengan tokoh setempat, Terkait bantuan Kambing dan bantuan ke Teras Hijau. Itu perlu kami jelaskan dengan data dan saksi serta orang yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Baik ketua Bumdes beserta pengurusnya. Siap kami hadirkan untuk memberikan kesaksian dan memberikan penjelasan, Lebih lanjut kata  Vr Kami ingin memberikan hak jawab dan koreksi serta hak sanggah kami  di Media Online Satunews.id. “Isi rilis berita tersebut perlu ada klarifikasi, dan harus diluruskan. Demi menjaga nama baik kami selaku kepala desa, Berita tersebut sudah menjadi Opini masyarakat beranggapan jelek terhadap kinerja kepala desa. Dengan kerendahan hati supaya sipemberita bisa memberikan ruang secara terbuka melalui konprensi Pers untuk meluruskan isi berita, Pungkasnya Tentunya sesuai UU Pers No.40 tahun 1999 yang tercantum di pasal 15 ayat (2) UU Pers berkaitan dengan Hak jawab. Serta sesuai kode etik jurnalistik di pasal 10 menyatakan bahwa wartawan berhak segera mencabut dan meralat berita dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat dengan disertai permintaan maaf kepada pembaca dan pemirsa. Adapun Pers yang tidak melayani hak jawab ataupun hak koreksi bisa dikenakan pidana ataupun denda paling banyak 500 juta.   Yudi / Red

Read More
Umum

PEMANTAU INDEPENDEN PILKADA OLEH KB APTSI DIAKUI KPUD JAKARTA

Sekjend KB APTSI tanda tangani surat mitra KPUD Jakarta. PEMANTAU INDEPENDEN PILKADA OLEH KB APTSI DIAKUI KPUD JAKARTA Jakarta, Media – Sejumlah 200 dari target 2000 calon pemantau Independen Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta sudah mengikuti training dan diakui oleh KPUD DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia ( KB APTSI). Menurut Pejabat KPUD Wahyu Dinata, KB APTSI sudah memenuhi syarat dan ter Akreditasi untuk menjadi Mitra KPUD DKI Jakarta. Kerjasama KB APTSI sebagai Mitra dengan KPUD, sudah dikoordinasikan dan disepakati oleh unsur terkait yang sudah dibahas dalam rapat secara berkelanjutan sejak 4 bulan silam. KB APTSI tergabung dari berbagai alumni Perguruan Tinggi dan organisasi Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia ( KB APTSI) Jakarta, adalah perkumpulan Cendekiawan berasal dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di tanah air. Mereka membentuk wadah ini untuk menjadi mata dan telinga masyarakat, serta memantau aktivitas birokrasi yang selama ini diduga lamban dan cenderung ke pelanggaran Adneg, kata Sekjend KB APTSI Dra Hj Febrianas Aziz di kantor KPUD Kramat Jakarta Pusat, Senen (26/11) ” Jika bisa mudah ya harus dipersulit dan jika sulit ya harus dipermudah. Itulah yang terjadi di berbagai instansi pemerintahan karena secara umum ASN masih belum menguasai Adneg secara makro. Hanya ” Clerical Work”, ungkapan Presiden Prabowo Subianto setiap memberi.pengarahan kepada calon pejabat negara dan pejabat pemerintah. “Inilah fungsi dan peran organisasi KB APTSI, yang bekerja Independen untuk mendukung program pemerintah yang bertugas demi kepentingan nasional, “ungkap wakil dari ketua umum KB APTSI, Drs H Hendra Zon. Akt.MM.rt

Read More