Caleg DPRD, Drs H Risman Thomas, MAP, Balon Gubernur. PFI.

Caleg DPRD, Drs H Risman Thomas, MAP, Balon Gubernur. PFI.

Jakarta, SP – Heboh Parpol bisa raihan suara 7,5 persen (Thearshold) pada Pilpres 2024 lalu bisa megusulkan calon gubernur, bupati dan walikota dengan ditetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70 / PUU – XXII/ tahun 2024 yang sebelumnya 20 persen

Ketetapan MAHKAMAH KONSTITUSI itu merombak rencana dan sistem parpol yang siap mengusungkan kadernya maju untuk menjadi gubernur, bupati dan walikota.

Dewan Guru Besar Uiversitas Indonesia Profesor Harkristuti Harkrisnowo dengan anggota guru besar 60 orang menyatakan keputusan MK Selasa (20/8) tidak bisa diganggu gugat oleh anggotaDewan, DPR RI.

Salah seorang caleg DPRD DKI Jakarta Drs Risman Thomas, MAP, MM, menyambut gembira ketetapan MK, sebab penyimpangan oleh pejabat negara tampaknya terjadi pada pelanggaran Hukum Adiministrasi Negara (HAN) di berbagai pengelolaan Adminisrtasi negara.

Untuk Risman mendukung kepputusan MK Nomor 60 dan 70 tahun 2024 tentang PILKADA serentak di Indonedia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Drs Risman Thomas,Map, Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Adminisrtasi Lebaga Administrasi Negara ( STIA LAN) Republik Indonesia.

Pelanggaran HAN sudah terjadi sejak lama sebagaimana ungkapan alm Adam Malik, ” SEMUA BISA DIATUR” .

Mantan wakil Presiden RI ke-2 itu, pada masa sebelum reformasi penyelenggara negara memang menerapkan sistem ADNEG secara konsekwen.

Dengan terbuka peluang Parpol bisa mengusulkan calon gubernur, bupati dan walikota sejak diumumkan keputusan MK tanggal 20 Agus 2024 terjadi kehebohan di jajaran Parpol, terutama yang menjadi wakil rakyat di lembaga Legislatifanggota dewan.

Oleh karena itu Saya Risman Thomas siap.maju mendampingi calon gubernur, bupati dan walikota di daerah yang diusulkan oleh Parpol yang ada, tertutama partai yang berkoalisi pada Pemilu lalu.

Golkar

Risman Thomas, panggilan akrab Mister Thomas, kader golkar di era tahun 1980 -an saat ketua umum Soedharmono SH dan Sekjend Ir Sarwono Kusumaatmaja.

Hal ini terbukti adanya PIAGAM Golkar, piagam GERINDRA, KTA Gerindra dan Penghargaan dari Soedomo mantan Menko Polkam tampak di ruang Pustakanya di Rusunuwa Tower Daan Mogot Jakarta Barat.

Selain itu Risman pernah menjadi pengurus Golkar DKI Jakarta tahun 2000 -an. PNS saat itu dilarang ikut parpol, Ia mundur, katanya kepada koran KONTRAS dan Media On Line Seputar Indonesia yang mengkonfirmasikan kesiapannya maju untuk calon gubernur, atau bupati dan walikota.

Ia membenarkan sudah mempersiapkan diri sejak purna bakti dari Pemda DKI Jakarta, mendampingi Caleg DPR RI dari Partai GERINDRA Bambang Sudiyono sebagai tim sukses di PILPRES 2019 DAPIL X Jawa Barat.

Bambang Sudiyono Caleg DPR RI Partai Gerindra Dapil X kabupaten Ciamis, Banjar, Pangandaran dan Kuningan, Risman selaku tim sukses selama 2 tahun menapaki lorong kampung kampung dan desa desa.

Ia berkeliling mensosialisasi, dan mengkampanyekan caleg GERINDRA Bambang Sudiyono untuk dewan perwakilan rakyat sebagai uji coba.

Pengalaman yang dilakoni Risman selama bergerilya di tiga kabupaten dan satu kota di Dapil X Jawa Barat dijadikan bekal maju untuk gubernur, bupati dan walikota di Jakarta, Depok, Bogor dan Cimahi Jawa Barat, ungkapnya serius.

Sebagai uji coba saat Pilpres 2019 silam sebagai tim sukses Bambang Sudiyono di Dapil X Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Kuningan dan Kota Banjar Jawa Barat, tidak seberat dan sesulit Jakarta jika dibandngkan Daerah Pemilihan ( Dapil X) Jawa Barat.

Mantan ASN Dirjen Sospol Depdagri, biografi Risman, Sang pengajar Training of English Foreign English Laguge ( TOEFL) bagi CPNS, Ia juga aktif sebagai wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional ( LKBN) Antara selama 20 tahun sejak tahun 1987-2005.

Saat ditanya media, Apakah Sdr sudah siap maju dengan program dan Visi – Misi untuk menjadi gubernur, wakil gubernur atau bupati dan walikota ?

Tentu saja siap, saya sudah
melakoni maju Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai UMMAT Pilpres 2024 dan wilayah konstuante di Dapil-IX kecamatan Cengkareng, Tambora dan Kalideres Jakarta Barat.

Risman sebagai tim sukses Bambang Sudiyono Caleg DPR RI Pilpres 2019 dari Partai Gerindra Dapil X kabupaten Ciamis, Banjar, kuningan dan Pangandaran yang ditapakinya selama 2 tahun berkeliling kampanye dari desa ke desa sebagai uji coba untuk maju di Jakarta, Depok, Bogor dan Cimahi Jawa Barat.

Sebagai uji coba saat Pilpres 2019 silam sebagai tim sukses Bambang Sudiyono di Dapil X Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Kuningan dan Kota Banjar Jawa Barat, Risman sukses bisa meraih suara sekitar 30 ribuan, ujar tim wartawan Priangan Timur koordinator Media Warta Indonesia ( MWI)

Mantan ASN Dirjen Sospol Depdagri, Risman juga aktif sebagai wartawan LKBN Antara selama 20 tahun 1987-2004, mulai dari kota Solok, wilayah Sumbar dan berlanjut ke kota Jakarta masa gubernur Sutiyoso.

Saat ditanya media, Apakah Sdr sudah siap maju dengan program dan Visi – Misii untuk maju sebagai gubernur, wakil gubernur atau bupati dan walikota ?

Tentu saja siap, saya sudah
melakoni maju Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai UMMAT Dapil 9 kecamatan Cengkareng, Tambora dan Kalideres Jakarta Barat.

Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai UMMAT tanpa mahar dan menjadi Caleg DHUAFA sejak Februari, tergusur dari Dapil 8 Jakarta Selatan ke Dapil 9 Jakarta Barat.

Menurur Risman, Siapa pun bisa maju sebagai gubernur, bupati dan walikota, bukan karena dukungan uang tetapi kepercayaan dan amanah masyarakat banyak lewat pencoblosan yang memilih kita sebagai pimpinannya. pilihan yang harus dipertanggung dunia akhirat, tuturnya.

Pertemuan dengan tim pendukung untuk maju calon gubernur, bupati dan walikota, tim dan sponsor sudah siap, ujarnya kepada media di kantor Dewan Pers Nusantara, Lembaga Investigasi Negara Jakarta.

Risman yang memaparkan, usulan program : Membangun Sistem dan Mekanisme kerjasama operasional One Way One Strategy untuk pemenangan calon gubernur, bupati dan walikota pendukungnya bersama Gerakan Selamatkan Ekonomi Rakyat, tuturnya kepada koordiator petani di Garut.

” Kami, ………? Para petani padi, jagung, kedelai, tebu, sawit, karet, tembakau, kakau, kopi, lada, cengkeh, dan asosiasi mitra petani / pekerja dan pengusaha mitra petani siap mendukung Mister Thomas, ” ungkap Bambang Sudiyono serius:

Mendukung penuh gerakan selamatkan ekonomi rakyat dari program Risman untuk menuju terpilih pasangan Risman, ungkap koordinator petani Masikin di Jakarta baru baru ini.tim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Internasional Nasional Olahraga Umum

HAKORDIA | DPC ORMAS BIDIK Kabupaten Sumedang siap menjadi Penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan suara dalam melawan korupsi

Sumedang _ Pewartanasional.com | DPC ORMAS BIDIK SUMEDANG ,Sejarah Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati pada 9 Desember ini dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran untuk mengakhiri dampak buruk korupsi dan untuk menumbuhkan kesadaran publik terkait bahaya laten korupsi. Peringatan Hakordia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatukan pandangan negara-negara bahwa korupsi merupakan musuh bersama karena dampak buruk yang ditimbulkannya dan merupakan bentuk komitmen dunia dalam melawan korupsi, serta untuk meningkatkan kesadaran dan peran Konvensi dalam memberantas dan mencegahnya. PBB menyoroti pentingnya hubungan antikorupsi dan perdamaian, keamanan dan pembangunan.   Pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media, dan warga negara di seluruh dunia bergabung untuk memerangi kejahatan tindakan korupsi. Melalui Hakordia, negara-negara ingin menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah menjadi kejahatan yang luar biasa, sekaligus untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai dan melakukan pemberantasan korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi dan menyetujui Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), berperan aktif dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia setiap tahun.     Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (BIDIK) adalah Bentuk Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai fungsi Sosial Kontrol, ORMAS BIDIK mempunyai Misi yaitu mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dari segala macam bentuk tindak pidana korupsi sesuai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.   Bagi ORMAS BIDIK, penetapan Hari Antikorupsi Sedunia untuk menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik. Penetapan Hari Antikorupsi Sedunia ini pun dirasa krusial untuk menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik. Hal yang tak kalah penting, penetapan Hari Antikorupsi Sedunia juga sebagai langlah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberantas dan mencegah praktik korupsi.   Dalam peringati Hakordia, ORMAS BIDIK siap menjadi media aspirasi masyarakat dalam menyampaikan suara dalam melawan korupsi, serta menjadi eskalator untuk suara-suara masyarakat lainnya yang memberikan makna bahwa perjuangan melawan korupsi ada, masih ada dan akan terus ada suara masyarakat dalam melawan korupsi. Red

Read More
Artikel Daerah Hukum Nasional Olahraga Umum

Polemik Isu pemberitaan, Kades Cikahuripan menyikapi dengan bijak dan siap berikan klarifikasi

Pewartanasional.com, Sumedang– Isu tak sedap menyoroti Kepala desa Cikahuripan Cimanggung Sumedang. Melalui berita yang beredar di Media Online, seolah – olah kepala desa Cikahuirpan Vr melakukan Mark Up anggaran Tahun 2023. Padahal Fakta di lapangan dengan data berbeda jauh dan perlu ada klarifikasi tentang muatan isi Berita. Jum’at (6/12/2024) “Kepala desa Cikahuripan dan tokoh masyarakat, membantah isi berita tersebut, yang secara kebetulan mengetahui kegiatan realisasi anggaran tahun 2023. Tahap satu, Dua dan Tiga. Seperti keterangan kepala desa Vr bahwa anggaran SAB senilai 114 lebih tersebut, betul tahun 2023. Tapi untuk wilayah di 4 Rw, 01,7,05 dan Rw 11 sebesar 114.906.800. Ini rinciannya, anggaran tahap Satu sebesar 72.453.400, tahap Dua 108.680. 100 dan tahap Tiga 114.906.800. Di bagi 4 Rw, Menurut pengakuan Vr terkait pembangunan TPT yang dianggap anggarannya tidak diterapkan. Padahal kita alihkan lokasinya, karena hasil pertimbangan bersama, “Pada awal pengajuan, rencana pembangunan TPT di titik A, karena lokasi titik B masuk skala prioritas, Maka pembangunanya kita pindahkan terang kepala desa, dan sebelum kegiatan berlangsung terlebih dahulu kami sudah melakukan musyawarah dengan tokoh setempat, Terkait bantuan Kambing dan bantuan ke Teras Hijau. Itu perlu kami jelaskan dengan data dan saksi serta orang yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Baik ketua Bumdes beserta pengurusnya. Siap kami hadirkan untuk memberikan kesaksian dan memberikan penjelasan, Lebih lanjut kata  Vr Kami ingin memberikan hak jawab dan koreksi serta hak sanggah kami  di Media Online Satunews.id. “Isi rilis berita tersebut perlu ada klarifikasi, dan harus diluruskan. Demi menjaga nama baik kami selaku kepala desa, Berita tersebut sudah menjadi Opini masyarakat beranggapan jelek terhadap kinerja kepala desa. Dengan kerendahan hati supaya sipemberita bisa memberikan ruang secara terbuka melalui konprensi Pers untuk meluruskan isi berita, Pungkasnya Tentunya sesuai UU Pers No.40 tahun 1999 yang tercantum di pasal 15 ayat (2) UU Pers berkaitan dengan Hak jawab. Serta sesuai kode etik jurnalistik di pasal 10 menyatakan bahwa wartawan berhak segera mencabut dan meralat berita dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat dengan disertai permintaan maaf kepada pembaca dan pemirsa. Adapun Pers yang tidak melayani hak jawab ataupun hak koreksi bisa dikenakan pidana ataupun denda paling banyak 500 juta.   Yudi / Red

Read More
Umum

PEMANTAU INDEPENDEN PILKADA OLEH KB APTSI DIAKUI KPUD JAKARTA

Sekjend KB APTSI tanda tangani surat mitra KPUD Jakarta. PEMANTAU INDEPENDEN PILKADA OLEH KB APTSI DIAKUI KPUD JAKARTA Jakarta, Media – Sejumlah 200 dari target 2000 calon pemantau Independen Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta sudah mengikuti training dan diakui oleh KPUD DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia ( KB APTSI). Menurut Pejabat KPUD Wahyu Dinata, KB APTSI sudah memenuhi syarat dan ter Akreditasi untuk menjadi Mitra KPUD DKI Jakarta. Kerjasama KB APTSI sebagai Mitra dengan KPUD, sudah dikoordinasikan dan disepakati oleh unsur terkait yang sudah dibahas dalam rapat secara berkelanjutan sejak 4 bulan silam. KB APTSI tergabung dari berbagai alumni Perguruan Tinggi dan organisasi Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia ( KB APTSI) Jakarta, adalah perkumpulan Cendekiawan berasal dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di tanah air. Mereka membentuk wadah ini untuk menjadi mata dan telinga masyarakat, serta memantau aktivitas birokrasi yang selama ini diduga lamban dan cenderung ke pelanggaran Adneg, kata Sekjend KB APTSI Dra Hj Febrianas Aziz di kantor KPUD Kramat Jakarta Pusat, Senen (26/11) ” Jika bisa mudah ya harus dipersulit dan jika sulit ya harus dipermudah. Itulah yang terjadi di berbagai instansi pemerintahan karena secara umum ASN masih belum menguasai Adneg secara makro. Hanya ” Clerical Work”, ungkapan Presiden Prabowo Subianto setiap memberi.pengarahan kepada calon pejabat negara dan pejabat pemerintah. “Inilah fungsi dan peran organisasi KB APTSI, yang bekerja Independen untuk mendukung program pemerintah yang bertugas demi kepentingan nasional, “ungkap wakil dari ketua umum KB APTSI, Drs H Hendra Zon. Akt.MM.rt

Read More