PEMANTAU INDEPENDEN PILKADA OLEH KB APTSI DIAKUI KPUD JAKARTA

Sekjend KB APTSI tanda tangani surat mitra KPUD Jakarta.

PEMANTAU INDEPENDEN PILKADA OLEH KB APTSI DIAKUI KPUD JAKARTA

Jakarta, Media – Sejumlah 200 dari target 2000 calon pemantau Independen Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta sudah mengikuti training dan diakui oleh KPUD DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia ( KB APTSI).

Menurut Pejabat KPUD Wahyu Dinata, KB APTSI sudah memenuhi syarat dan ter Akreditasi untuk menjadi Mitra KPUD DKI Jakarta.

Kerjasama KB APTSI sebagai Mitra dengan KPUD, sudah dikoordinasikan dan disepakati oleh unsur terkait yang sudah dibahas dalam rapat secara berkelanjutan sejak 4 bulan silam.

KB APTSI tergabung dari berbagai alumni Perguruan Tinggi dan organisasi Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia ( KB APTSI) Jakarta, adalah perkumpulan Cendekiawan berasal dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di tanah air.

Mereka membentuk wadah ini untuk menjadi mata dan telinga masyarakat, serta memantau aktivitas birokrasi yang selama ini diduga lamban dan cenderung ke pelanggaran Adneg, kata Sekjend KB APTSI Dra Hj Febrianas Aziz di kantor KPUD Kramat Jakarta Pusat, Senen (26/11)

” Jika bisa mudah ya harus dipersulit dan jika sulit ya harus dipermudah. Itulah yang terjadi di berbagai instansi pemerintahan karena secara umum ASN masih belum menguasai Adneg secara makro. Hanya ” Clerical Work”, ungkapan Presiden Prabowo Subianto setiap memberi.pengarahan kepada calon pejabat negara dan pejabat pemerintah.

“Inilah fungsi dan peran organisasi KB APTSI, yang bekerja Independen untuk mendukung program pemerintah yang bertugas demi kepentingan nasional, “ungkap wakil dari ketua umum KB APTSI, Drs H Hendra Zon. Akt.MM.rt

Leave a Reply Cancel reply

HAKORDIA | DPC ORMAS BIDIK Kabupaten Sumedang siap menjadi Penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan suara dalam melawan korupsi

Sumedang _ Pewartanasional.com | DPC ORMAS BIDIK SUMEDANG ,Sejarah Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati pada 9 Desember ini dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran untuk mengakhiri dampak buruk korupsi dan untuk menumbuhkan kesadaran publik terkait bahaya laten korupsi. Peringatan Hakordia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatukan pandangan negara-negara bahwa korupsi merupakan musuh bersama karena dampak buruk yang ditimbulkannya dan merupakan bentuk komitmen dunia dalam melawan korupsi, serta untuk meningkatkan kesadaran dan peran Konvensi dalam memberantas dan mencegahnya. PBB menyoroti pentingnya hubungan antikorupsi dan perdamaian, keamanan dan pembangunan. Pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media, dan warga negara di seluruh dunia bergabung untuk memerangi kejahatan tindakan korupsi. Melalui Hakordia, negara-negara ingin menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah menjadi kejahatan yang luar biasa, sekaligus untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai dan melakukan pemberantasan korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi dan menyetujui Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), berperan aktif dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia setiap tahun. Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (BIDIK) adalah Bentuk Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai fungsi Sosial Kontrol, ORMAS BIDIK mempunyai Misi yaitu mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dari segala macam bentuk tindak pidana korupsi sesuai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi ORMAS BIDIK, penetapan Hari Antikorupsi Sedunia untuk menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik. Penetapan Hari Antikorupsi Sedunia ini pun dirasa krusial untuk menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik. Hal yang tak kalah penting, penetapan Hari Antikorupsi Sedunia juga sebagai langlah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberantas dan mencegah praktik korupsi. Dalam peringati Hakordia, ORMAS BIDIK siap menjadi media aspirasi masyarakat dalam menyampaikan suara dalam melawan korupsi, serta menjadi eskalator untuk suara-suara masyarakat lainnya yang memberikan makna bahwa perjuangan melawan korupsi ada, masih ada dan akan terus ada suara masyarakat dalam melawan korupsi. Red

Artikel Daerah Hukum Nasional Olahraga Umum

Polemik Isu pemberitaan, Kades Cikahuripan menyikapi dengan bijak dan siap berikan klarifikasi

Pewartanasional.com, Sumedang– Isu tak sedap menyoroti Kepala desa Cikahuripan Cimanggung Sumedang. Melalui berita yang beredar di Media Online, seolah – olah kepala desa Cikahuirpan Vr melakukan Mark Up anggaran Tahun 2023. Padahal Fakta di lapangan dengan data berbeda jauh dan perlu ada klarifikasi tentang muatan isi Berita. Jum’at (6/12/2024) “Kepala desa Cikahuripan dan tokoh masyarakat, membantah isi berita tersebut, yang secara kebetulan mengetahui kegiatan realisasi anggaran tahun 2023. Tahap satu, Dua dan Tiga. Seperti keterangan kepala desa Vr bahwa anggaran SAB senilai 114 lebih tersebut, betul tahun 2023. Tapi untuk wilayah di 4 Rw, 01,7,05 dan Rw 11 sebesar 114.906.800. Ini rinciannya, anggaran tahap Satu sebesar 72.453.400, tahap Dua 108.680. 100 dan tahap Tiga 114.906.800. Di bagi 4 Rw, Menurut pengakuan Vr terkait pembangunan TPT yang dianggap anggarannya tidak diterapkan. Padahal kita alihkan lokasinya, karena hasil pertimbangan bersama, “Pada awal pengajuan, rencana pembangunan TPT di titik A, karena lokasi titik B masuk skala prioritas, Maka pembangunanya kita pindahkan terang kepala desa, dan sebelum kegiatan berlangsung terlebih dahulu kami sudah melakukan musyawarah dengan tokoh setempat, Terkait bantuan Kambing dan bantuan ke Teras Hijau. Itu perlu kami jelaskan dengan data dan saksi serta orang yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Baik ketua Bumdes beserta pengurusnya. Siap kami hadirkan untuk memberikan kesaksian dan memberikan penjelasan, Lebih lanjut kata Vr Kami ingin memberikan hak jawab dan koreksi serta hak sanggah kami di Media Online Satunews.id. “Isi rilis berita tersebut perlu ada klarifikasi, dan harus diluruskan. Demi menjaga nama baik kami selaku kepala desa, Berita tersebut sudah menjadi Opini masyarakat beranggapan jelek terhadap kinerja kepala desa. Dengan kerendahan hati supaya sipemberita bisa memberikan ruang secara terbuka melalui konprensi Pers untuk meluruskan isi berita, Pungkasnya Tentunya sesuai UU Pers No.40 tahun 1999 yang tercantum di pasal 15 ayat (2) UU Pers berkaitan dengan Hak jawab. Serta sesuai kode etik jurnalistik di pasal 10 menyatakan bahwa wartawan berhak segera mencabut dan meralat berita dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat dengan disertai permintaan maaf kepada pembaca dan pemirsa. Adapun Pers yang tidak melayani hak jawab ataupun hak koreksi bisa dikenakan pidana ataupun denda paling banyak 500 juta. Yudi / Red

Umum

TANGGUNG JAWAB MENDIDIK DAN DILEMA HUKUM DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN

November 25, 2024

Refleksi Hari Guru Nasional: TANGGUNG JAWAB MENDIDIK DAN DILEMA HUKUM DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN Oleh: Kartono, Dosen Magister Hukum Universitas Pamulang Antara Tanggung Jawab Mendidik dan Dilema Hukum dalam Menegakkan Disiplin yang harus terpatri dan wajib diaplikasikan oleh masyarakat di tanah air untuk kepentingan nasional supaya keselamatan terhadap generasi muda ke depan. Kartono mengungkapkan hal tersebut terkait hari “Guru Nasional” ke 30 tahun 2024 katanya kepada Media dalam wawancara di Tangsel, Senen (25/11). Menyikafi refleksi ini, seharusnya hari guru nasional, menjadi momen untuk merayakan dedikasi dan perjuangan para pendidik yang berperan penting dalam mencetak generasi penerus bangsa, kata Kartono. Namun, peringatan ini juga menjadi pengingat akan berbagai tantangan yang dihadapi guru, terutama terkait dengan upaya mendisiplinkan siswa di tengah ancaman kriminalisasi tindakan yang dilakukan demi kebaikan anak didik. Hak Mendisiplinkan (Tuchtrecht): Pilar dalam Pendidikan. Secara historis, guru diakui memiliki tuchtrecht, yaitu hak mendisiplinkan siswa sebagai bagian dari tugas mereka dalam mendidik. Hak ini bertujuan bukan untuk menghukum, tetapi untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab siswa. Dalam kerangka pendidikan, tuchtrecht esensi dari fungsi pembentukan moral, yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membangun manusia berkarakter. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, implementasi hak mendisiplinkan ini kerap menjadi polemik. Banyak kasus menunjukkan bahwa tindakan disiplin yang diberikan oleh guru malah berujung pada laporan hukum oleh siswa atau orang tua. ” Guru yang sebelumnya dipandang sebagai figur otoritas moral kini sering kali berada dalam posisi rentan, di mana niat mendidik justru dianggap sebagai tindakan melawan hukum, ujar Kartono sungguh. Kasus Kriminalisasi Guru: Dilema Profesi Mulia. Beberapa kasus mencuat ke permukaan, di mana guru dilaporkan ke pihak berwajib karena memberikan sanksi disiplin, seperti menegur keras, memberi hukuman fisik ringan, atau meminta siswa melakukan tugas tertentu sebagai bentuk konsekuensi. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar: sejauh mana guru dapat menegakkan disiplin tanpa melanggar batas hukum dan etika? Tentu saja, tindakan mendisiplinkan yang dilakukan guru harus proporsional, edukatif, dan tidak melanggar hak asasi siswa. Namun, kecenderungan sebagian masyarakat untuk melaporkan guru ke ranah pidana tanpa mediasi lebih dulu sering kali menciptakan efek jera yang tidak sehat bagi para pendidik. Guru menjadi ragu untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh keyakinan, khawatir tindakan mereka dapat disalahartikan dan berbuntut panjang. Mencari Titik Temu: Melindungi Guru dan Siswa. Refleksi ini mendorong kita untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak siswa dan menjaga kewibawaan guru sebagai pendidik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: Perumusan Kebijakan yang Jelas: Pemerintah dan institusi pendidikan perlu memperkuat regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam menjalankan tugasnya, termasuk hak mendisiplinkan siswa selama dilakukan secara proporsional dan dalam kerangka pendidikan. Pendidikan bagi Orang Tua dan Masyarakat: Orang tua perlu memahami bahwa tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru adalah bagian dari proses pendidikan, bukan bentuk kekerasan. Perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya disiplin dalam pembentukan karakter anak. Penguatan Mediasi: Sebelum membawa kasus disiplin ke ranah hukum, perlu ada mekanisme mediasi yang melibatkan sekolah, orang tua, dan pihak terkait untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif. Pelatihan Bagi Guru: Guru juga perlu diberikan pelatihan untuk menghadapi situasi-situasi sulit dalam mendisiplinkan siswa, sehingga mereka dapat bertindak secara bijaksana dan tidak melampaui batas kewenangan. Pada Hari Guru Nasional ini, marilah kita merenungkan pentingnya peran guru sebagai pendidik yang membentuk moral dan karakter bangsa. Kriminalisasi guru yang menjalankan tuchtrecht harus menjadi perhatian serius bagi kita semua. Guru bukanlah musuh bagi siswa, melainkan mitra bagi orang tua dalam mencetak generasi penerus yang tangguh dan berintegritas. Sebagai masyarakat, tugas kita memberikan dukungan kepada para guru untuk menjalankan tugasnya dengan rasa aman, dihormati, dan dilindungi. Karena hanya dengan menghormati mereka, kita dapat memastikan masa depan bangsa yang lebih cerah. SELAMAT HARI GURU (Kartono)