Gunernur dan wagub Daerah Khusus Jakarta. PFi.
SEKBER PENA SUKSESKAN SEBELAS PROGRAM GUBERNUR JAKARTA
Jakarta, Media – Jajaran Sekber Media Pewarta Nasional (Pena), Media Warta Indonesia (MWI) Seputar Indonesia dan Minakonews Sumbar serta koran KONTRAS mendukung 11 program pasangan Pramono Anung, dan Rano Karno gubernur Daerah Khusus Jakarta.
Pelantikan gubernur terpilih Pilkada 2024 telah dilantik oleh Bapak Probowo Presiden RI-VIII di Istana Negara, Kamis (20/2) dan sudah menjadi kepala daerah resmi definitif di masing masing daerah provinsi di tanah air.
Sekretaris Bersama (Sekber) beberapa Media Streaming, majalah dan koran KONTRAS terbitan Jakarta, Drs Risman Thomas MM, mengatakan program kerja gubernur terpilih daerah khusus Jakarta periode 2025-2030. Mari kita kawal 5 tahun ke depan.
Sejak diberlakukan Plt gubernur yang dipimpin oleh Heru Budi Hartono dan Teguh Setyabudi tampaknya kebijakan birokrasi cenderung lemah sebab kebanya kan disposisi Plt gubernur diabaikan oleh pejabat eselon, ungkap pengamat kebijakan publik Agus C baru baru ini.
Sebelas program Pramono-Rano yang disampaikan di 100 hari kerja.Pertama yaitu merealisasikan penyelesaian masalah pemukiman masyarakat kampung bayam di kawasan JIS jakarta utara.
Kedua penerima kartu pintar gratis destinasi wisata dapat diurus di kecamatan. Ketiga memberi sarapan gratis untuk siswa. Keempat peningkatan kebudayaan melalui Benyamin S Award.
Selanjutnya kelima peningkatan jumlah tenaga kerja melalui agenda job fair setiap tiga bulan.
Keenam melakukan kontrak pertanian dan ketujuh mekanisme pendaftaran sebagai petugas PPSU atau pasukan orange di Jakarta.
Berikutnya program ke delapan membuka akses taman kota selama 24 jam, dan program kesembilan melanjutkan bantuan operasional tempat ibadah.
Program gubernur Daerah Khusus Jakarta ke -10 yakni; menyediakan bank sampah dan program ke -11 gratis menaiki transportasi publik yaitu Trans Jakarta, LRT dan MRT.
Gratis menaiki transportasi bagi pedagang UMKM, TNI/Polri, Disabilitas, pengurus tempat ibadah dan penghuni Rusun.
Penghuni rusunawa dikagetkan dalam pekan ini oleh statement pejabat yang mengungkapkan penghuni hanya bisa menempati selambat lambatnya 5 tahun.
Disisi lain tampaknya pribumi cenderung tersingkir yang ingin menghuni rusunawa karena administrasi dan manajemen oleh UPRS masih berbelit belit kecuali ada pelicin, ungkap Agus C, pengamat kebijakan publik Daerah Khusus Jakarta.(Tim)
