SAMPAH JADI BAHAN ENERGI DI JAKARTA –

JUDUL: SAMPAH JADI BAHAN ENERGI DI JAKARTA – Belajar dari Inggris Tutup TPA, GMPI Siap Jadi Mitra Pemda DKI Atasi Darurat Sampah 500 Ton/Hari

Jakarta, Media – Pengalaman Inggris dalam menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan mengubah sampah menjadi bahan bakar merupakan hal yang persis dibutuhkan Jakarta hari ini dan mendatang.

“Tim Darurat Sampah Jakarta yang diinisiasi organisasi pemberdayaan masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (GMPI) berminat sebagai mitra Pemda DKI Jakarta dalam upaya mengatasi sampah,” ujar Sekjen GMPI Drs. Risman Thomas, MAP, MM.

Drs. Risman Thomas, MAP, MM (Sekjen GMPI, Alumni FIES 1983, Ketua PFI 1986, Purna Bhakti Pemda DKI Jakarta 30 Tahun Pembina IV/a, Putra LVRI, Wartawan LKBN Antara 1985-2006, Foto 2016 Apel Siaga Banjir Mapolda bersama Mendagri Tito Karnavian) setelah purna bakti tetap mengabdi di bidang sosial kemasyarakatan dan pendidikan informal.

Sejak ditutupnya TPA Bantar Gebang Agustus 2026 dan sebelumnya saya mengikuti sosialisasi Instruksi Gubernur No.5 Tahun 2026 tentang pemilahan sampah Organik, Anorganik, Residu yang disampaikan Anggota Dewan Yuke Yurike di Kelurahan Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan Juli 2026 silam.

“Sosialisasi fokus pemilahan organik dan anorganik pernah saya laksanakan dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta saat itu tahun 2014 tetapi belum menyentuh Bahan Bakar dari sampah, RDF (Refuse Derived Fuel),” kata Risman.

Sebenarnya GMPI pada tahun 2016 sudah mempelajari sampah organik, anorganik dan menjadi bahan bakar dari sampah disebut RDF. Saat ditutup Bantar Gebang awal Agustus, Tim GMPI mengobservasi sampah pemukiman di UPRS V Pesakih Jakarta Barat.

Dari sana timbul ide mengumpulkan sampah yang bisa diolah menjadi Bahan Bakar dari sampah (RDF). Tiga unsur yang harus dikaji yaitu *Legislator, Operator dan Investor.* Jajaran GMPI menginformasikan salah seorang Investor minta dibantu untuk mengatasi Darurat Sampah di Jakarta.

Pada tanggal 7 September 2026 Tim GMPI bersurat ke Gubernur Pramono Anung melalui Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Tim GMPI membutuhkan lahan Pemda yang jadi lahan tidur di beberapa tempat. “Kami butuh lahan, dikontrak ok, dibeli ok, untuk masa 20-30 tahun,” kata Sekjen Risman Thomas serius.

Aktif komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat wilayah Jagakarsa, salah seorang tokoh masyarakat Bapak Herman juga Ketua RW mempersiapkan limbah sampah berkisar 300 + 500 ton/hari setiap hari.

Sebagai pilot proyek sampah di wilayah Jagakarsa bisa ditampung hingga 500 ton/hari* dengan melibatkan wilayah Pasar Minggu dan Cilandak Jakarta Selatan. Dari ketiga unsur yang dibutuhkan, unsur Investor siap, operator siap dengan limbah sampah.

Menurut Risman kita butuh lahan dari Pemda dan Perizinan Limbah sampah yang akan ditampung secara gelondongan dan diolah GMPI dengan tim pekerja 30 pemilah dan 8 tim intiyang menyelesaikan Legislator, Operator dan Investor.

Sayang seribu sayang instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup maupun surat ke Gubernur Pramono Anung belum ada jawaban dan tanggapan, sebab yang kami butuhkan lahan tidur yang tidak digunakan dan perizinan dari Pemda DKI Jakarta.

“Kami dari tim GMPI sudah mendapat arahan dari Investor dan kerjasama dengan perusahaan Jerman. Kita harapkan bermitra dan mendukung Pemda DKI Jakarta dalam upaya menuntaskan darurat sampah di Jakarta, khususnya di lokasi pilot proyek Jagakarsa,” ungkap Herman selaku Ketua Legislator maupun Operator.

Sekjen GMPI Risman yang kekeh memonitor surat ke Gubernur Pramono maupun pejabat LH Provinsi sampai saat ini diam seribu kata dan tampaknya belum nyambung.

“Kami siap menampung limbah sampah di 5 wilayah untuk *RDF 40%, Organik 30% dan Anorganik 30% dari produk sampah 8.000 ton/hari* di lima wilayah kota adm Jakarta. Dana untuk bayar lahan untuk tampung limbah sampah disiapkan. Kontrak lahan 5 tahun ditentukan Pemda DKI Jakarta. Masa 20-30 tahun lahan bisa dibayar,” kontan kata Risman sungguh.

PFi – GMPI Jaya Forever – Dari FIES, PFI untuk Indonesia Emas 2045 – Untuk Anak Cucu Cicit dan Bangsa yang dilema parah akibat korupsi dengan