Belanja Pusat Capai Rp2.343,6 Triliun, Defisit APBN 1,47 Persen
Kemenkeu mencatat belanja pemerintah pusat Rp2.343,6 triliun hingga Oktober 2026, tumbuh 24,7 persen. Defisit APBN Rp379,3 triliun atau 1,47 persen PDB.
- Belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.343,6 triliun, tumbuh 24,7 persen secara tahunan.
- Defisit APBN tercatat Rp379,3 triliun atau 1,47 persen dari PDB.
- Menkeu memperkirakan penyerapan belanja kementerian dan lembaga akan menguat pada Desember.
JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.343,6 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka itu tumbuh 24,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan setara 74,4 persen dari target belanja pemerintah pusat dalam APBN 2026.
Data tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Rincian Belanja Pemerintah Pusat
Berdasarkan paparan Kemenkeu, realisasi belanja menurut jenisnya adalah sebagai berikut:
- Belanja barang Rp543,3 triliun, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp173,21 triliun.
- Belanja pegawai Rp320,4 triliun.
- Belanja modal Rp248,6 triliun.
- Bantuan sosial reguler Rp124,9 triliun, naik 6,5 persen secara tahunan.
- Pensiun PNS, TNI, dan Polri Rp159,8 triliun.
- Subsidi dan kompensasi energi serta nonenergi Rp415,8 triliun.
Adapun transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp653,2 triliun, sekitar 90 persen dari pagu terbaru Rp726,3 triliun.
Baca jugaBantuan Alat Tulis 8 Juta Murid SD, Baru 57 Persen Sekolah Belanja
Pendapatan Negara dan Defisit
Secara keseluruhan, belanja negara terealisasi Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN 2026, tumbuh 15,6 persen. Sementara itu, pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target, tumbuh 23,9 persen.
Dengan selisih tersebut, APBN mencatat defisit Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Suahasil menilai kondisi APBN tetap solid dan defisit terkendali.
“Beberapa belanja kementerian/lembaga ini akan mengalami akselerasi penyerapan di bulan Desember,” kata Suahasil Nazara.
Penyerapan Diperkirakan Menguat di Akhir Tahun
Suahasil menjelaskan percepatan serapan itu lazim terjadi karena kontrak dan pekerjaan sejumlah kementerian dan lembaga sudah berjalan, sehingga pembayaran biasanya menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Bagi masyarakat, besaran belanja ini menentukan seberapa cepat program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, subsidi energi, hingga makan bergizi gratis, benar-benar sampai ke penerima.
