Kapolri: Belum Ada Tersangka dalam Kasus Makar Terkait Penyadapan
Kapolri menyatakan belum ada tersangka dalam dugaan makar terkait penyadapan ilegal. Polri telah mengirim SPDP ke Kejaksaan pada 12 November 2026.
- Kapolri menyatakan belum ada tersangka dalam dugaan kasus makar yang terkait penyadapan ilegal.
- Polri telah mengirim SPDP kasus makar ke Kejaksaan tertanggal 12 November 2026.
- Dalam perkara penyadapan ilegal, Bareskrim sebelumnya telah menetapkan empat tersangka.
JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyatakan belum ada tersangka dalam penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11).
Ketika ditanya wartawan mengenai penetapan tersangka, Kapolri menjawab singkat bahwa prosesnya masih berjalan.
Belum, belum. Masih dalam proses.
SPDP Sudah Dikirim ke Kejaksaan
Menurut Antara yang merujuk pada situs publik Kejaksaan RI, Polri mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026. Pasal yang tercantum meliputi Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), dan Pasal 20 huruf a, b, c, dan d KUHP 2023, serta UU Nomor 1 Tahun 2026. Antara mencatat dua pasal terkait makar adalah Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1).
Baca jugaIrjen Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat dalam Kasus Penyadapan
Penyidik Kumpulkan Alat Bukti
Kapolri menyebut penyidik masih menguatkan alat bukti, termasuk perangkat elektronik yang diamankan. Tim khusus penyidik dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin. Antara melaporkan, dalam perkara penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Perlu Dicatat
Pencantuman pasal dalam SPDP merupakan tahap awal penyidikan dan tidak sama dengan penetapan tersangka. Setiap pihak yang diperiksa tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.



