Jumpa Pers, MUI. Foto 026

Jkt, (26/10) Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin menyoroti pernyataan Menteri Agama, Fachrul Razi yang ingin memberantas paham radikalisme.

” Arahan Presiden kepada Menteri Agama nampaknya untuk mengatasi radikalis me sangat tendensius,” ujar Din dalam keterangannya kepada Pers di Jakarta.

“Tadi diberitakan dewan pertimbangan MUI mengkritisi kalau menteri agama baru memberantas radikalisme, waduh sebut saja itu kementerian antiradikalisme,” kata Din Syamsudin di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Rabu (23/10)

Menurutnya, radikalisme memang harus ditolak terutama pada bentuk tindakan nyata ingin memotong akar (radikalisme) dari NKRI yang berdasarkan Pancasila.

Namun demikian, mantan Ketua Umum PP Muham madiyah ini menilai bahwa dalam hal arahan Presiden kepada Menag Fachrul,  nampaknya tidak bersikap adil dan bijaksana.

Sebab, jelas Din Syamsudin, radikalisme, yang ingin mengubah akar kehidupan kebangsaan (Pancasila) tidak hanya bermotif keaga maan, tapi juga bersifat politik dan ekonomi.

Seharusnya, tugas Kementerian Agama, bukan memberantas hal semacam itu. Namun, Kemenag memiliki peranan untuk membangun bangsa.

“Kementerian Agama itu membangun moralitas bangsa, mengembangkan keberagamaan ke arah yang positif konstruktif bagi bangsa menjaga kerukunan. dan untuk meningkatkan kerukunan kualitas keagamaan, itu fungsi – fungsinya sudah ada sejak kelahiranya,” ujarnya.

Din Syamsudin meminta fungsi Kemenag jangan disalahfungsikan, sebab radikalisme tidak hanya di seputaran keagaaman.

“Jangan dibelokkan, antiradikalisme tidak hanya
radikalisme keagamaan, kenapa tidak boleh sebut radikalisme ekonomi, yang melakukan kekerasan pemodal, yang menimbul kan kesenjangan, itu namanya radikalisme ekonomi, kenapa tidak radikalisme politik,” ujar Din Syamsudinn.(SY. 026)
—————–