Kita enggak terlalu berbeda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak, di kita kena PPN, di mereka enggak kenaJakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  Rini Soemarno mengatakan yang membedakan harga avtur Indonesia dengan Singapura adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  atas penggunaan bahan bakar untuk pesawat terbang itu. 

"Kita enggak terlalu berbeda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak, di kita kena PPN, di mereka enggak kena," kata Rini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta,  Rabu. 

Ia menyebutkan, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar melakukan kajian terhadap pengenaan PPN atas penggunaan avtur. 

"Kami sudah lihat 'cost structure', saya sudah mendetailkan lagi, karena sekarang juga sudah ada surat dari Kementerian ESDM mengenai formula BBM," katanya. 

Ia menyebutkan formula base cost dari avtur  saat ini sudah disamakan dengan Singapura dan negara-negara lain.

"Nah ini saya sekarang lihat di semua titik kita, base structure udah seperti yang mengikuti formula ESDM atau bagaimana sehingga kalau itu kita bisa turun, akan turun sampai berapa persen," katanya.  

Dalam kesempatan itu,  Rini juga menjelaskan bahwa investasi infrastruktur terkait BBM di Angkasa Pura I dan Angkasa Puta II, semua dilakukan oleh PT Pertamina. 

"Infrastruktur di dalam, infrastruktur penyimpanan, itu semua investasinya oleh Pertamina," tegasnya. 

Ketika ditanya lagi langkah apa yang perlu dilakukan sehingga tarif penerbangan di Indonesia bisa bersaing dan sehat,  Rini mengatakan harus dilihat hitungan struktur biayanya seperti apa. 

"Kita enggak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya di pajak. Di kita kena PPN, di mereka enggak kena," kata Menteri BUMN.

Baca juga: Menkeu upayakan PPN avtur setara negara lain
Baca juga: Maskapai diminta langsung turunkan tarif, begitu harga avtur turun

Pewarta: Agus Salim
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

By User

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

PRESIDEN, BANTUAN BEASISWA KEPADA PELAJAR, HARUS TEPAT SASARAN Jakarta, MEDIA – Bapak Presiden Prabowo Subianto mendorong agar program bantuan BEASISWA pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa harus tepat sasaran dan tidak memberikan bantuan langsung secara perseorangan, harus terpadu. Sebab itu bantuan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya. “Presiden menyarankan agar pelajar dan mahasiswa tidak mampu terus berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah, seperti dinas pendidikan atau lembaga penyalur beasiswa setempat,” ungkap Asisten Deputi Pengaduan masyarakat sekretariat negara 1.Serly adalah DEFINISI “Tepat Sasaran” itu sendiri! – Anak Pahlawan TNI-AD gugur tugas – Yatim sejak umur 1 tahun (2009) – Mahasiswi UNPAD berprestasi – Jurusan Kelautan (prodi strategis maritim Indonesia) – Semester 3 – butuh Rp 4.500.000 untuk kos & praktikum – bukan untuk gaya hidup! 2. Sudah sesuai arahan Presiden: Tidak minta bantuan langsung perseorangan ke Presiden, tapi terpadu via GMPI, FAMM, Dinas Pendidikan, dan sekarang via DPR RI! 3. Ini bukti GMPI patuh instruksi Presiden: Kita sudah koordinasi dengan Dinsos, Baznas, Camat, Lurah, RT/RW, Pemda Jabar, Pangdam Siliwangi – seperti arahan Asisten Deputi Sekretariat Negara! Di Surat MendesaK 1 Halaman ke 4 Wakil Ketua DPR RI yang sebelumnya tambahkan paragraf emas ini di bawah foto Presiden: “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto (seperti kliping KONTRAS terlampir), bantuan beasiswa harus tepat sasaran dan terpadu. Ananda Serly Rahma Dewi, NIM 230210250081, adalah contoh paling tepat sasaran: puteri almarhum pejuang TNI-AD, yatim sejak 1 tahun, mahasiswi Kelautan UNPAD Jatinangor yang butuh uluran untuk kos Rp 4.500.000 agar bisa lanjut praktikum kelautan demi cita-cita maritim Indonesia.” PFi