Polda Jateng Bongkar 7 Kasus Tambang Ilegal, 8 Tersangka

SEMARANG – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mengungkap tujuh kasus penambangan tanpa izin di sejumlah kabupaten. Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dan belasan kendaraan serta alat berat disita sebagai barang bukti, berdasarkan keterangan polisi yang dilansir Jatengnews.id dan Harianjogja.com.

Pengungkapan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026) malam. Menurut Harianjogja, perkara tersebut ditangani sepanjang 14 Oktober hingga 13 November 2026.

Lokasi dan Barang Bukti

Jatengnews menyebut kasus berasal dari Sukoharjo, Kabupaten Semarang (Getasan), Jepara (Kalinyamatan), Cilacap, dan Kendal (Kaliwungu). Harianjogja menambahkan dua kasus yang ditangani Ditreskrimsus di Boyolali dan Banyumas, sehingga totalnya tujuh perkara di tujuh daerah.

Barang bukti yang disita berupa 14 dump truk dan 10 alat berat. Harianjogja merinci alat berat itu sebagai ekskavator. Khusus di Getasan, polisi menyita lima dump truk dan satu ekskavator. Harianjogja juga melaporkan nilai kekayaan alam yang diselamatkan sebesar Rp30.975.642.600, angka yang tidak disebut Jatengnews.

Penindakan terhadap pertambangan ilegal akan terus berlanjut, kata Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan.

Modus Penambangan

Para pelaku menambang tanah urug, pasir, dan batu tanpa izin yang sah. Sebagian tetap beroperasi setelah izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi mereka berakhir. Penggalian dilakukan dengan ekskavator pada malam hari dan secara manual pada siang hari, lalu hasilnya diangkut dump truk untuk dijual.

Di Getasan, penyelidikan bermula dari informasi masyarakat yang diterima Satreskrim Polres Semarang pada 19 Oktober 2026, menurut Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo. Seorang tersangka di sana berinisial MDF (24).

Baca jugaPolisi Kudus Ungkap Penyelewengan 4.000 Liter Solar Subsidi

Ancaman Pidana

Para tersangka dijerat Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2025. Ancamannya penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Untuk material di Boyolali dan Banyumas, Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus AKBP Maradona Armin Mappaseng menjelaskan bahwa hasil galian dibeli perorangan untuk mengurug kebun atau dijual eceran. Penyidikan masih berkembang. Perlu dicatat, kedua media memberi cakupan wilayah dan periode yang sedikit berbeda, sehingga angka akhir dapat berubah bila polisi merilis data resmi.