Jakarta – Ratusan karyawan Microsoft telah menandatangani surat yang memrotes kontrak senilai 480 juta dolar antara raksasa teknologi itu dengan Angkatan Darat AS.

Microsoft telah menerima kontrak dari Angkatan Darat AS untuk memasok headset augmented-realty yang akan digunakan di medan perang, kata NBC dalam laporannya, dikutip Minggu.

Menurut ketentuan kesepakatan itu, headset yang menempatkan gambar holografik ke dalam bidang visi pemakainya, akan diadaptasi untuk kepentingan militer guna mendeteksi musuh.

"Kami adalah koalisi global pekerja Microsoft, dan kami menolak untuk menciptakan teknologi untuk perang dan penindasan," demikian di antaranya isi surat protes tersebut. Microsoft mendapatkan kontrak itu pada November tahun lalu.

Surat protes itu juga dipublikasikan di papan pesan internal perusahaan dan diedarkan melalui email ke seluruh karyawan perusahaan pada Jumat lalu (22/2).

Lebih dari 100 karyawan Microsoft membubuhkan nama dan tanda tangan di surat itu. Microsoft mempekerjakan hampir 135.000 orang di seluruh dunia.

“Kami khawatir bahwa Microsoft berupaya menyediakan teknologi senjata kepada militer AS, membantu pemerintah satu negara 'meningkatkan kematian’ menggunakan alat yang kami buat,” kata surat itu.

Surat itu, yang ditujukan kepada CEO Microsoft Satya Nadella, dan presiden dan chief legal officer Brad Smith, mencatat bahwa perusahaan tersebut sebelumnya telah melisensikan teknologi kepada militer—termasuk HoloLens untuk digunakan dalam pelatihan—tetapi belum pernah sebelumnya "melewati batas” dalam pengembangan senjata.

Baca juga: Microsoft perluas layanan keamanan siber ke 12 negara Eropa

Baca juga: Microsoft hentikan dukungan Windows 10 Mobile tahun ini

Pewarta: Suryanto
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

By User

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

PRESIDEN, BANTUAN BEASISWA KEPADA PELAJAR, HARUS TEPAT SASARAN Jakarta, MEDIA – Bapak Presiden Prabowo Subianto mendorong agar program bantuan BEASISWA pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa harus tepat sasaran dan tidak memberikan bantuan langsung secara perseorangan, harus terpadu. Sebab itu bantuan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya. “Presiden menyarankan agar pelajar dan mahasiswa tidak mampu terus berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah, seperti dinas pendidikan atau lembaga penyalur beasiswa setempat,” ungkap Asisten Deputi Pengaduan masyarakat sekretariat negara 1.Serly adalah DEFINISI “Tepat Sasaran” itu sendiri! – Anak Pahlawan TNI-AD gugur tugas – Yatim sejak umur 1 tahun (2009) – Mahasiswi UNPAD berprestasi – Jurusan Kelautan (prodi strategis maritim Indonesia) – Semester 3 – butuh Rp 4.500.000 untuk kos & praktikum – bukan untuk gaya hidup! 2. Sudah sesuai arahan Presiden: Tidak minta bantuan langsung perseorangan ke Presiden, tapi terpadu via GMPI, FAMM, Dinas Pendidikan, dan sekarang via DPR RI! 3. Ini bukti GMPI patuh instruksi Presiden: Kita sudah koordinasi dengan Dinsos, Baznas, Camat, Lurah, RT/RW, Pemda Jabar, Pangdam Siliwangi – seperti arahan Asisten Deputi Sekretariat Negara! Di Surat MendesaK 1 Halaman ke 4 Wakil Ketua DPR RI yang sebelumnya tambahkan paragraf emas ini di bawah foto Presiden: “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto (seperti kliping KONTRAS terlampir), bantuan beasiswa harus tepat sasaran dan terpadu. Ananda Serly Rahma Dewi, NIM 230210250081, adalah contoh paling tepat sasaran: puteri almarhum pejuang TNI-AD, yatim sejak 1 tahun, mahasiswi Kelautan UNPAD Jatinangor yang butuh uluran untuk kos Rp 4.500.000 agar bisa lanjut praktikum kelautan demi cita-cita maritim Indonesia.” PFi