ARYA : OPTIMIS CALEG PARTAI UMMAT DOMINASI V BESAR LEGISLATIF 2024 KARENA DUKUNG ANIES.

Jakarta, Pewartanasional.com | Dengan tegar dan yakin, Badan Pemenangan Pemilu Daerah (BPPD) Jakarta Pusat, sekretaris Arya Sanjaya optimis caleg partai Ummat dominasi V besar legislatif 2024, karena mendukung Anies Baswedan Presiden RI 2024.

Keoptimisannya, diungkap kepada bakal Caleg yang dijaring dan dinteview. Arya aktivis meyakini calon legislatif dari partai UMMAT, mendominasi, meraih bangku di DPR, DPRD provinsi dan kabupaten / kota di tanah air.

“Ungkapan yang meyakini tersebut, dijelaskan oleh Arya sebah berkolabo rasi sebagian besar anggota parpol lain, yang melompat mencaleg ke partai UMMAT dan mendukung Anies Presiden RI VIII dan tidak memberat kan anggota dan simpatisannya,” ujarnya kepada media di Jakarta Rabu (29/3)

Menurut H.Risman, caleg sebagai Pemuda Pelopor sebelum Reformasi, terpanggil, bergabung dengan Parpol apa saja yang bisa mengaplikasikan visi dan missinya, melalui program yang dilakoninya sebagai putera pejuang Pemuda Panca Marga (PPM).

Pendidikan Informal yang diraihnya dari LVRI yang dipimpin oleh alm ayahanda Mister Jonni di kota Pekanbaru 1977, menggiringnya dengan nasi bungkus, masuk ke Balai Kota Pemda DKI Jakarta sebagai PNS sekarang disebut Aparat Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut diungkapkan sepintas oleh Risman kepada panitia BPPD Partai Ummat, dan ia mantan pejabat yang pernah dipercaya dua periode sebagai pembina, penilai dan pengawas RT/RW se DKI Jakarta ketika gubernur Bapak Joko Widodo, sekarang Presiden RI.

Sebagai pramuwisata, guru bahasa Inggris, aktif di berbagai LSM dan ormas,serta paguyuban, mulai dari kota batusangkar, Solok, Padang Sumbar dan merangkak ke Jakarta, hingga masuk ke Balai Kota menjadi pegawai Pemda DKI Jakarta.

“Sebagai aparat, Risman tetap menyelenggarakan “Informal education” program dari Dirjen Penmas, Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (Diklusepora) Kemendikbud RI hingga Purna Bakti di tahun 2018,” demikian BPPD Partai UMMAT

“Penjaringan Balon Daftar Caleg Sementara (DCS)hingga menjadi Daftar Caleg Tetap (DCT) di Partai UMMAT dengan syarat menjadi anggota adanya KTA bakal caleg. Isi formulir disiapkan oleh sekretaris dan Riwayat Hidup (CV). Kemudian menyusul, KTP, PHOTO, Ijazah SMA, Pendidikan terakhir, dilegalisir dan tidak cacat fisik,” ujar Arya serius.

Kontribusi Bacaleg Partai Ummat secara bersama-sama bergotong royong secara kekeluargaan secara musyawarah & mufakat sesuai Surat Keputusan DPP pada PASAL 19, menjelaskan kontribusi
Kontribusi Bacaleg dibebankan secara bersama sama yaitu :

(1) Beban kebutuhan Partai dan Bacaleg dalam Rangka Melaksanakan melaksanakan program pemenangan di daerah pemilihan, dibagi secara proposional Bacaleg DPR RI, Bacaleg DPRD Provinsi, Bacaleg DPRD Kabupaten Kota melalui musyawarah mufakat.

(2) Kontribusi Kebutuhan terhadap pemenangan, sebagaimana diatur ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk in cash (dalam bentuk dana, dan atau in kind (dalam bentuk barang)

Syarat berikutnya, sebagai tokoh atau mempunyai massa di tengah masyarakat dan aktif di berbagai kegiatan sosial, edukasi dan pengajian sesuai dengan Ikon Partai Ummat “Tegakkan Keadilan dan Lawan Kezaliman”

Sekretaris Arya Sanjaya, menjelaskan alamat Office BPPD Partai UMMAT di Jl Bungur Raya no 24 Jakarta Pusat akan mempermudah pergerakan saat musim Pemilu nanti karena sangat strategis dan mudah dilalui, jika dibandingkan dengan kantor DPD di daerah Roxy Jalan.Setia kawan yg sangat sulit aksesnya baik untuk motor/mobil

Arya menegaskan lagi, hasil Rapat dengan BPPW saat mendaftarkan 5 Bacaleg Dapil Jakpus, sebagai Tim Adhoc Bakal calon legislatif yang disortir oleh tim BPPD harus netral, katanya sungguh.

Kemudian didaftarkan ke BPPW untuk diinterview, hal ini sebagai sistem dan mekanisme di Parpol untuk lolos menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) partai UMMAT,

Si Bungsu Baru Lahir, partai ummat terakhir lolos peserta Pemilu 2024, demikian Arya dikutif media di sekretariat BPPD jalan Raya Bungur 24 Jakarta Pusat seusai menjaring Galeg putera pejuang pemuda pelopor Drs H Risman Thomas, Map,MM .(Red/Iw)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah Hukum Nasional Politik Terkini Umum

Karna Sobahi,Mantan Bupati Majalengka,menyatakan bahwa konstruksi Pasar Sigasong secara aturan sudah ditempuh melalui prosedur, mekanisme, dan tahapan yang sesuai.

BANDUNG_ Pewartanasional.com |  Mantan Bupati Majalengka, Karna Sobahi, menyatakan bahwa konstruksi Pasar Sigasong secara aturan sudah ditempuh melalui prosedur, mekanisme, dan tahapan yang sesuai.   Hal ini disampaikan Karna Sobahi, pada awak media beberapa saat setelah pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Jawa Barat selesai dilakukan, Kamis (25/07/2024).   ” Hari ini saya diberi kesempatan oleh Kejati untuk menjelaskan 14 keputusan saya saat menjabat Bupati, yaitu satu tentang Perbup dan 13 tentang Keputusan Bupati mengenai Pasar Sigasong, ” ucapnya.   Saya sampaikan rincian dari mulai siapa yang merumuskan, mengkaji, membuat nota dinas, membuat disposisi, dan yang maraf surat itu sampai ke meja Bupati. Karena semuanya dilalui dengan mekanisme seperti itu.   Selanjutnya, untuk memastikan Perbup dan Surat Keputusan Bupati itu benar dan tidak ada yang menyimpang, saya meminta bantuan Irsus empat Kemendagri, yaitu Pak Arsan Latif yang saat ini menjadi tersangka.   Sehingga, mekanisme yang dijalankan di Majalengka pada saat itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.   ” Dimana semua tahapan telah melalui kajian terlebih dahulu, mulai dari pemrakarsa, kemudian ke Kabag PU, lanjut ke Asda satu, dan terakhir ke Sekda. Sehingga muaranya itu ada di sekda semuanya, ” jelas mantan Bupati Majalengka tersebut.   Artinya, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati terkait Pasar Cigasong yang saya keluarkan pada saat itu telah dikaji secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk ditandatangani.   Terkait masalah ada pemberian dana ke Pemda, Karna Sobahi pun menolaknya dan minta untuk dikembalikan di sertai bukti rekaman video penyerahannya.   ” Saya pernah didatangi seseorang yang mau memberikan dana ke Pemda, tapi masih direkening kuasa direksi. Saya dengan tegas bilang, JANGAN, ” imbuhnya.   Segera kembalikan, dan tolong pada saat mengembalikan, ada rekaman video saat penyerahannya kembali, alhamdulillah bukti itu semua ada.   Beliau pun mengungkapkan keheranannya mengapa Pasar Cigasong bisa menjadi ramai.   ” Kerugian negara sepeserpun tidak ada, tanah sejengkalpun tidak dirugikan, dan Pasar Cigasong tidak jadi. Artinya tidak ada sepeserpun uang dari APBD yang digunakan untuk Pasar Cigasong, ” ungkapnya.   Karna Sobahi memohon pihak Kejati untuk mempertimbangkan kembali atas hukuman yang diberikan kepada anaknya, yaitu Irfan.   ” Saya memohon, atas nama pribadi, keluarga, dan ayahnya Irfan kepada pihak Kejati Jawa Barat untuk meninjau kembali putusan terhadap Irfan, karena anak saya sebelum dijatuhi vonis sudah dihukum duluan dan sekarang sudah 4 bulan, ” harapnya.   Beliau memastikan akan selalu kooperatif dan hadir untuk menjadi saksi dalam persidangan, baik untuk saksi Arsan, Andi, dan juga Maya.   ” Saya sudah disumpah, saya akan hadir di pengadilan untuk menjadi saksi walaupun pada waktu kampanye nanti, ” tegasnya.   Pada intinya, saya sangat menghargai proses hukum ini. Dan saya apresiasi atas penyidik Kejati Jabar yang telah bekerja bagus dan profesional, bahkan memberikan didikan kepada saya, ” pungkas Karna Sobahi, mantan Bupati Majalengka yang pada Pilkada Tahun 2024 ini akan kembali mencalonkan diri menjadi Bupati Majalengka untuk periode 2024-2029. ( Yudi )

Read More
Nasional Politik Terkini Umum

Masyarakat Timur Demo Minta KPU Batalkan Hasil Rekapitulasi Ulang Jakarta Utara

DKI||Pewartanasional.com||Jakarta. Masyarakat Indonesia timur yang tergabung dalam aksi penyelemat demokrasi hari ini menggeruduk KPU soal rekapitulasi ulang pemilihan anggota DPRD DKI, KPU Kota Jakarta Utara Terkait Putusan MK Nomor 09-01-1411/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dinilai mereka hal ini cacat formil dan tidak sesuai dengan amar putusan Mahakam Konstutusi. Aksi yang dihadiri oleh ribuan warga masyarakat ini memblokade jalan imam bonjol dan meminta agar perwakilan mereka diterima oleh pihak KPU RI. ” 20% warga DKI ini etnis ras malanesia yakni dari NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua,” Ujar kordinator aksi Sandri Rumanama, (17/7) Terpantau, aksi yang berjalan kurang lebih 3 jam di depan KPU-RI dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan masa melakukan orasi silah berganti dan membakar ban bekas di depan jalan. Masa juga berteriak agar KPU-RI tidak mengasahkan hasil pleno rekapitulasi ulang jakarta utara ksrena dianggap cacat. “Jangan sampai disahkan masa KPU mengsahkan hasil proses yang inskonstitusional”. Teriak masa Dari pihak KPU-RI menerima perwakilan masa dan berdiskusi setekah itu massa melakukan longmarch menuju BAWASLU-RI. ” Jangan mengakali dan mengjabari hak kami, kami sial mati demi harga diri kami”. Ucap roger perwakilan masyarakat papua dalam orasinya di Bawaslu-RI Masa menuntuk agar BAWASLU memberikan rekomendasi untuk menganulir proses rekapitulasi ulang yang dianggap cacat hukum di KPU Jakarta Uatara. “Bawaslu kami berharap jangan menutup mata atas persoalan ini, prosesnya tidak konstitusional, tidak sesuai dengan amar putusan Mahkama Konstitusi”. Tutur Kordinator Lapangan Sandri Rumanama.(Bar/Adegun)

Read More
Hukum Kriminal Nasional Politik Umum

IJW Endus Ada Keterlibatan Oknum Aparat Pembakaran Satu Keluarga Wartawan Rico di Karo, Sumut

Sumut||Pewartanasional.com||Karo. Hasil investigasi jaringan Indonesian Journalist Watch (IJW) di Kabupaten, Karo, Sumatera Utara, diduga ada keterlibatan oknum aparat dalam kasus pembakaran Wartawan Rico Sempurna Pasaribu (47) bersama Isteri, Anak dan Cucu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Investigasi IJW di Kabupaten Karo, saat ini memang marak pelanggaran hukum, antara lain Peredaran Narkoba, Judi Togel, Joker Karo (Judi Leng) dan Ikan-Ikan. Kemudian Penebangan kayu hutan lindung deleng Sibuaten dekat Hutan Siosar Wilayah Tanah Karo. Disebutkan IJW menduga pembakaran rumah Wartawan Rico terkait dengan pemberitaan tentang Narkoba, Judi Togel dan Penebangan Kayu illegal itu. Karena sebelum pembakaran rumahnya yang ikut menewaskan tiga orang keluarganya, Rico disebut sempat memperoleh ancaman lewat telpon sebanyak empat Kali. “IJW menduga ada keterlibatan oknum aparat, baik TNI dan Polri. Para oknum tersebut disebut membeckingi praktek Judi, Narkoba dan penebangan kayu illegal. Itu ada upeti (setoran) mingguan yang turut mengalir keberbagai pihak antara Rp.70-100 juta per minggu. Ini sudah mafia. Gangster,” tegas Ketua Umum, HM. Jusuf Rizal,SH berdarah Batak-Madura itu kepada media di Karo, Sumatera Utara. Karena itu, lanjut pria keluarga ABRI (anak kolong) itu, hasil investigasi IJW akan disampaikan ke Presiden, Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kapolda Sumut, Pangdam Bukit Barisan, Kompolnas dan Komnas Hak Asasi Manusia guna dapat ditindaklanjuti untuk penyelidikan lebih lanjut guna diproses hukum sesuai pelanggaran hukumnya. “Kasus pembunuhan wartawan Rico dengan membakar rumahnya, merupakan yang paling sadis. Sebelumnya, ada juga wartawan yang kritis, tapi paling dihajar hingga babak belur. Dan aparat Kepolisian setempat tidak banyak bertindak,” tambah Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi kelahiran Kotanopan, Tapsel itu. IJW juga meragukan kasus ini tidak akan tuntas jika hanya ditangani di Polres Karo. Kasus ini harus ditarik dan ditangani oleh Polda Sumut mengingat diduga melibatkan oknum TNI dan Polisi setempat. Karena tidak mungkin yang sapu yang kotor membersihkan yang kotor. “IJW bersama insan pers lain akan terus mengawal kasus ini. Siapapun pelakunya harus dihukum mati. Tindakan pembakaran itu diadab, sadis dan tidak berperikemanusiaan. Semestinya jika tulisan dianggap tidak benar ada hak jawab. Bukan membunuh wartawan,” tegas Jusuf Rizal Ketua LBH LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat).(Adegun).

Read More
Powered by WordPress | WP Magazine by WP Mag Plus