Pemprov Bali Salurkan Rp5 Miliar Lebih untuk Bencana Buleleng
Pemprov Bali telah menyalurkan lebih dari Rp5 miliar untuk penanganan dampak bencana di Buleleng, termasuk bedah 50 rumah senilai Rp75 juta per unit.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menyalurkan bantuan lebih dari Rp5 miliar untuk penanganan dampak bencana di Kabupaten Buleleng hingga November 2026. Angka itu disampaikan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta saat menyerahkan bantuan di Kantor Camat Kubutambahan, Buleleng, Sabtu (7/11/2026).
Bantuan tersebut bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) provinsi dan menyasar warga yang terdampak bencana alam maupun kebakaran, termasuk program bedah rumah tidak layak huni (RTLH).
Rincian Bantuan Bencana untuk Buleleng
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari media lokal Bali, bantuan yang telah dan sedang disalurkan meliputi:
- Bedah rumah 50 unit di Kecamatan Kubutambahan dan Tejakula, masing-masing senilai Rp75 juta, dengan total pagu Rp3,75 miliar. Menurut Bupati Buleleng, rinciannya 35 unit di Kubutambahan dan 15 unit di Tejakula;
- perbaikan 24 unit rumah warga terdampak;
- penguatan ekonomi bagi 14 penerima;
- perbaikan tiga tempat suci, salah satunya Pura Alit Desa Adat Penarukan yang rusak akibat kebakaran.
Selain itu, skema bantuan kedaruratan provinsi mencakup perbaikan rumah terbakar hingga Rp50 juta dan penggantian perahu nelayan yang rusak akibat cuaca ekstrem hingga Rp20 juta.
Wagub Tinjau Langsung Penerima
Usai penyerahan bantuan, Giri Prasta bersama Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Gede Supriatna meninjau rumah warga penerima bantuan di Kecamatan Kubutambahan. Kunjungan itu disebut sebagai upaya memastikan bantuan tepat sasaran.
Giri Prasta menekankan pentingnya koordinasi antarlevel pemerintahan. “Sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat harus berjalan dengan baik,” ujarnya, seperti dikutip Kilasbali.
Cara Warga Mengajukan Bantuan
Wagub juga menjelaskan alur pelaporan bagi warga yang tertimpa musibah. Warga diminta melapor ke aparat desa atau perbekel, yang kemudian meneruskan laporan ke camat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten. Merujuk Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2025, penanganan bantuan disebut tidak boleh melebihi satu bulan.
Untuk program bedah rumah, Bupati Sutjidra menyebut setiap pengajuan diverifikasi secara ketat berdasarkan data desil kesejahteraan yang diajukan pemerintah kabupaten. Rumah yang dibangun juga wajib memenuhi standar, yakni dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi.
Bantu Daerah dengan APBD Terbatas
Sutjidra menilai dukungan provinsi sangat berarti bagi Buleleng. Ia menyebut, dengan keterbatasan APBD Buleleng, bantuan tersebut menjadi “angin segar” bagi upaya pengentasan RTLH yang menurutnya merupakan proses berkelanjutan. Ia berharap dukungan pendanaan dari provinsi dapat terus berlanjut dan meminta aparatur desa serta masyarakat ikut mengawal realisasi fisik di lapangan.
Buleleng merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Bali yang membentang di pesisir utara pulau. Kawasan ini kerap menghadapi risiko angin kencang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di perairan, terutama saat memasuki musim hujan seperti saat ini. Kedua sumber yang dirujuk tidak merinci satu peristiwa bencana tertentu maupun jumlah total warga terdampak; bantuan yang disalurkan merupakan akumulasi penanganan berbagai musibah.
Sumber:
