Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun Penjara
Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis eks Ketua Ombudsman Hery Susanto 5 tahun penjara dalam kasus suap terkait tambang nikel. Hery membantah.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto. Dalam sidang putusan pada Kamis, 5 November 2026, Hery dinyatakan terbukti menerima suap terkait laporan hasil pemeriksaan Ombudsman yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan nikel. Hery membantah menerima suap dan menyatakan keberatan atas putusan tersebut.
Rincian Vonis Hery Susanto
Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan sejumlah hukuman tambahan. Berdasarkan pemberitaan Okezone dan AFU.id, rinciannya sebagai berikut:
- Pidana penjara selama 5 tahun.
- Denda Rp300 juta, yang dapat diganti dengan 100 hari kurungan apabila tidak dibayar.
- Uang pengganti sebesar Rp3.875.000.000. Sebuah rumah di kawasan Pulo Gebang Permai, Cakung, Jakarta Timur, diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti tersebut.
Menurut Okezone, majelis menyatakan Hery terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
Vonis ini sedikit lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Hery dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan, denda Rp300 juta, dan uang pengganti sekitar Rp4,15 miliar.
Pokok Perkara
Perkara ini berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman terhadap sejumlah persoalan perizinan di sektor pertambangan dan kehutanan. AFU.id melaporkan, suap diberikan untuk memengaruhi laporan hasil pemeriksaan Ombudsman, dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp4,8 miliar dalam bentuk uang dan barang.
Sejumlah perusahaan disebut dalam pemberitaan perkara ini, antara lain terkait penetapan kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas persetujuan penggunaan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta penolakan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi operasi produksi yang kemudian dinyatakan sebagai maladministrasi.
Perlu dicatat, pemberitaan sejumlah media menyebut angka yang berbeda terkait nilai suap. Selisih antara nilai yang disebut diterima dan besaran uang pengganti yang dijatuhkan hakim belum dijelaskan secara rinci dalam laporan yang tersedia.
Hery Membantah, Pertimbangkan Banding
Usai persidangan, Hery menyatakan tidak menerima uang yang didakwakan sebagai suap. Ia juga menyangkal kepemilikan rumah yang diperhitungkan sebagai uang pengganti. “Yang pasti kalau rumah itu kan bukan milik saya,” kata Hery, sebagaimana dikutip AFU.id.
Penasihat hukum Hery, Alex Candra, menilai pertimbangan majelis hakim mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hery disebut akan mempertimbangkan upaya banding. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan mengenai sikap jaksa atas putusan tersebut.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini menjadi sorotan publik sejak April 2026. Saat itu, Hery ditahan Kejaksaan Agung hanya beberapa hari setelah dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 oleh Presiden Prabowo Subianto. Perbuatan yang dipersoalkan terjadi ketika Hery masih menjabat sebagai anggota Ombudsman.
Perkara ini menjadi ironi bagi Ombudsman, lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan mencegah maladministrasi. Kepercayaan publik terhadap rekomendasi dan laporan hasil pemeriksaan lembaga pengawas sangat bergantung pada integritas para pimpinannya.
Putusan ini juga menambah daftar perkara yang bersinggungan dengan tata kelola pertambangan nikel, sektor yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi fokus penegak hukum, termasuk penyidikan Kejaksaan Agung terkait pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Putusan terhadap Hery belum berkekuatan hukum tetap selama masih terbuka peluang upaya hukum banding.
Sumber:
