RUU Perampasan Aset: Pasal 6A Pastikan Pelaku Tetap Dipidana

JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati Pasal 6A dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pasal baru usulan pemerintah itu menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak meniadakan tanggung jawab pidana pelaku kejahatan.

Kesepakatan tersebut menambah daftar ketentuan yang rampung dibahas dalam beberapa hari terakhir. DPR dan pemerintah tampak memacu pembahasan agar RUU ini bisa disahkan sebelum akhir tahun.

Isi Pasal 6A RUU Perampasan Aset

Rumusan Pasal 6A dibacakan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra. Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra kemudian meminta persetujuan anggota dan mengetuk palu tanda kesepakatan.

Pasal ini berkaitan erat dengan mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa didahului putusan pidana, yang telah disetujui sebelumnya lewat Pasal 3 huruf b. Mekanisme itu dapat ditempuh antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Lewat Pasal 6A, perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menjadi jalan keluar bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum.

Menurut Soedeson, ketentuan tersebut “tidak menghapus pertanggungjawaban pidana”, seperti dikutip Harian Jogja. Artinya, negara tetap dapat memproses pidana pelaku meskipun asetnya lebih dulu dirampas melalui jalur perdata.

Baca jugaMembedah Dakwaan Samin Tan, Batu Bara PT AKT Rp17,7 Triliun

Aturan Berita Acara Penyitaan

Dalam rapat yang sama, pemerintah juga mengusulkan rumusan soal penyerahan berita acara penyitaan. Berdasarkan pemaparan Dhahana yang dilaporkan Kontan, salinan berita acara diusulkan diberikan kepada:

• pihak yang memiliki atau menguasai aset;
• ahli waris atau keluarga;
• kepala desa atau lurah;
• lembaga berwenang, bila pihak terkait tidak diketahui keberadaannya.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan pelibatan kepala desa dan lurah dimaksudkan agar proses penyitaan berlangsung transparan. Rapat juga menyetujui ketentuan perpanjangan penyitaan, yakni satu kali dengan jangka waktu paling lama tujuh hari.

Nama Baru dan Target Pengesahan

Pembahasan intensif dimulai setelah pemerintah menyerahkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi III pada Kamis (5/11/2026). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Pada rapat itu pula, DPR dan pemerintah sepakat mengubah judul RUU menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa korupsi menjadi sasaran utama regulasi tersebut.

Soal waktu pengesahan, terdapat dua target yang beredar. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyebut RUU akan diputuskan selambat-lambatnya 15 Desember 2026. Adapun Ketua Komisi III Habiburokhman berharap RUU dapat disahkan pada November ini dan menyatakan siap menggelar rapat hingga larut malam. “Kita berharap bisa cepat, kalau bisa hari ini lembur, besok lembur, Kamis lembur,” kata Habiburokhman.

Mengapa RUU Ini Ditunggu

RUU Perampasan Aset telah lama didorong oleh kalangan antikorupsi. Selama ini, pemulihan kerugian negara umumnya bergantung pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga aset hasil kejahatan sulit dijangkau bila pelaku buron atau meninggal dunia.

Dengan mekanisme non-conviction based, negara memiliki jalur tambahan untuk mengejar aset tersebut. Meski demikian, pengaturan rinci seperti perlindungan hak pihak ketiga dan pengawasan terhadap aparat yang menyita aset tetap menjadi bagian krusial yang akan menentukan efektivitas undang-undang ini kelak.