Menkomdigi: Aturan Publisher Rights Dipertahankan
Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan pemerintah mempertahankan Perpres Publisher Rights di tengah perlawanan perusahaan platform digital global.
- Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan pemerintah berupaya mempertahankan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights.
- Ia menyebut perusahaan teknologi besar dunia melawan kebijakan tersebut.
- Meutya menegaskan perlunya kendali atas algoritma distribusi informasi yang ditentukan sendiri.
JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan pemerintah berupaya mempertahankan penerapan aturan hak penerbit (publisher rights) untuk melindungi industri pers nasional dari dominasi platform digital. Pernyataan itu disampaikan dalam peluncuran media baru Swara Indonesia Raya di Jakarta, Jumat (13/11/2026), sebagaimana dilaporkan Antara.
Regulasi Tetap Ditegakkan
Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Menurut Meutya, aturan itu masih ditegakkan meski ada permintaan dari sejumlah negara agar tidak diberlakukan. Antara tidak merinci negara maupun pihak yang meminta.
Meutya juga menyinggung pembahasan kebijakan terkait perusahaan teknologi besar di DPR. Ia mengatakan pembahasan baru berlangsung satu-dua kali rapat dan perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan. Nama RUU maupun isi pembahasannya tidak dijelaskan dalam laporan tersebut.
Kita harus punya kendali terhadap algoritma yang kita tentukan sendiri.
Algoritma dan Peran Manusia
Meutya menilai algoritma distribusi informasi semestinya mempertimbangkan kepentingan publik, nilai kemanusiaan, kultur masyarakat, dan hukum nasional. Ia juga berpendapat kecerdasan buatan (AI) belum sepenuhnya dapat menggantikan pertimbangan manusia dalam menilai dampak sebuah pemberitaan.
Baca jugaGitHub Sempat Diblokir 4 Jam, Komdigi Akui Salah Sasaran IP
Konektivitas dan Perlindungan Anak
Dalam kesempatan yang sama, Meutya menyebut 98,5 persen penduduk Indonesia telah terhubung dengan jaringan konektivitas. Angka itu merupakan klaim menteri dan tidak disertai rujukan data dalam laporan Antara. Ia menekankan pembangunan konektivitas harus berjalan seiring pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat, termasuk anak-anak, dari kejahatan siber yang menurutnya terus bertambah.
Meutya menyebut kehadiran media baru seperti Swara Indonesia Raya sebagai tanda bahwa ruang bagi industri jurnalistik di Indonesia masih terbuka.
