Motor Listrik Dibidik untuk Ojol dan Kendaraan Dinas Mulai 2027
Pemerintah memprioritaskan motor listrik bagi kurir, ojol, armada perusahaan, dan kendaraan dinas mulai 2027. Skema insentif disebut masih dibahas.
- Pemerintah mengarahkan sepeda motor listrik untuk kurir, ojek daring, armada perusahaan, dan kendaraan dinas mulai 2027 hingga 2030.
- Kementerian ESDM kembali menyiapkan program konversi motor listrik pada 2027 dengan pagu Rp635,24 miliar.
- Skema insentif disebut masih dibahas, sementara asosiasi pengemudi mengkhawatirkan beban biaya.
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan percepatan penggunaan sepeda motor listrik yang dimulai pada 2027. Sasaran awalnya mencakup kurir, pengemudi ojek daring, armada perusahaan, kendaraan dinas, dan masyarakat di kota besar, menurut pemberitaan Katadata dan sejumlah media ekonomi.
Tahapan sasaran 2027–2035
Pada tahap pertama, 2027 hingga 2030, pemerintah memprioritaskan kelompok pengguna yang aktif berkendara setiap hari, seperti kurir dan pengemudi ojek daring. Tahap berikutnya, 2031 hingga 2035, perluasan diarahkan ke seluruh provinsi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menyiapkan kembali program konversi motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik pada 2027. Pagu anggarannya Rp635,24 miliar, tetapi jumlah unit belum dirinci. Satu sumber menyebut konversi 63.000 unit pada 2027 dengan target lebih besar pada 2029.
Pemerintah memprioritaskan motor listrik bagi kurir, ojek daring, armada perusahaan, dan kendaraan dinas.
Insentif belum final
Informasi mengenai insentif belum seragam. Satu laporan menyebut subsidi Rp5 juta per unit dengan prioritas pengemudi ojek daring dan kurir logistik, tetapi pemberitaan Oktober 2026 menyatakan skema insentif kendaraan listrik masih dibahas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut insentif akan dikaitkan dengan program mobil dan motor nasional.
Kekhawatiran pengemudi
Asosiasi pengemudi daring menilai rencana ini berpotensi menambah beban finansial mitra pengemudi, misalnya biaya sewa kendaraan listrik yang dikeluhkan sekitar Rp70.000 per hari. Mereka meminta transisi tidak dipaksakan tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi pengemudi.
Rincian pengadaan kendaraan dinas listrik, seperti jumlah unit dan aturan teknisnya, belum ditemukan dalam sumber yang tersedia. Kepastian kebijakan akan bergantung pada aturan turunan dan anggaran 2027.



