PBB: Penculikan di Port-au-Prince Meningkat, 1.167 Tewas
Laporan BINUH mencatat penculikan di Port-au-Prince naik pada Juli–September 2026, dengan 1.167 korban tewas dan lonjakan eksekusi di luar hukum oleh polisi.
- Laporan triwulanan BINUH mencatat 1.167 orang tewas dan 459 luka-luka di Haiti pada Juli–September 2026.
- Penculikan di Port-au-Prince meningkat dibanding triwulan sebelumnya; anak-anak 10 persen korban.
- Kasus eksekusi di luar hukum yang melibatkan polisi naik menjadi 44 dari 14 kasus.
PORT-AU-PRINCE – Kantor Terpadu PBB di Haiti (BINUH) melaporkan penculikan di ibu kota Haiti, Port-au-Prince, meningkat pada triwulan ketiga 2026 dibanding triwulan sebelumnya. Laporan hak asasi manusia itu terbit Rabu (11/11/2026), sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.
Korban jiwa dan kekerasan seksual
Menurut laporan tersebut, sedikitnya 1.167 orang tewas dan 459 lainnya luka-luka antara Juli dan September. Hampir seluruhnya menjadi tanggung jawab kelompok bersenjata dan pasukan keamanan, sedangkan kelompok swadaya serta warga yang tidak terorganisasi bertanggung jawab atas sekitar 5 persen.
BINUH juga mendokumentasikan sedikitnya 344 korban kekerasan seksual yang dilakukan geng pada periode yang sama. Anak-anak tercatat 10 persen dari korban penculikan di Port-au-Prince. Sumber yang dirujuk tidak menyebut jumlah total kasus penculikan.
Operasi melawan geng harus dijalankan sesuai sepenuhnya dengan hukum hak asasi manusia internasional.
Sorotan pada aparat keamanan
Laporan mencatat 44 kasus eksekusi di luar hukum dan percobaannya yang melibatkan anggota Kepolisian Nasional Haiti. Angka itu naik sekitar tiga kali lipat dari 14 kasus pada triwulan kedua.
BINUH meminta pemerintah Haiti menyelidiki kejahatan massal, kekerasan seksual, dan kejahatan finansial, serta memastikan operasi terhadap geng sesuai standar HAM internasional.
Konteks keamanan
Laporan terbit ketika otoritas Haiti mengintensifkan kampanye keamanan, dengan dukungan pasukan El Salvador yang baru dikerahkan. Pemerintah berupaya memulihkan stabilitas menjelang pemilu yang baru saja ditunda. Geng masih disebut menguasai sebagian besar ibu kota dan wilayah sekitarnya.
PBB sebelumnya mengingatkan bahwa angka penculikan kemungkinan lebih rendah dari kenyataan karena banyak keluarga korban memilih bernegosiasi langsung dengan pelaku tanpa melapor.



