Kemendikdasmen Catat 377 Dugaan Pelanggaran TKA SMA/SMK

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK 2026 gelombang pertama dan kedua. Temuan itu disampaikan Kepala BKPDM Kemendikdasmen Toni Toharudin dalam taklimat media di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Merespons temuan tersebut, Kemendikdasmen memperketat pengawasan melalui surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama di seluruh provinsi.

Rincian Dugaan Pelanggaran TKA

Berdasarkan rekap yang dilaporkan ANTARA, sebanyak 308 dugaan pelanggaran terjadi pada gelombang pertama dan 69 pada gelombang kedua. Dari jumlah itu, 14 kasus masuk kategori pelanggaran berat dan sedang didalami Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.

“Di dalam rekap gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran,” kata Toni Toharudin, seperti dikutip ANTARA.

Salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan adalah proktor atau pengawas yang menyiarkan langsung maupun mengunggah dokumentasi suasana ruang ujian ke media sosial. Tindakan itu tetap dihitung sebagai pelanggaran meskipun unggahan tidak memperlihatkan isi soal.

Kemendikdasmen belum mengumumkan sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar. Toni menyebut laporan-laporan yang masuk telah atau sedang didalami.

Baca jugaTKA SMA Gelombang II Rampung, Diikuti 1,59 Juta Murid

Isi Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026

Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 tentang Kepatuhan Tata Tertib Tes Kemampuan Akademik SMA/SMK Sederajat ditetapkan pada 2 November 2026. Edaran ini ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kepala kantor wilayah Kemenag provinsi, serta kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

Edaran tersebut memuat empat poin utama, yakni:

• penyelenggaraan TKA wajib berpedoman pada Keputusan Mendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan TKA dan Asesmen Nasional;
• seluruh unsur, mulai dari satuan pendidikan, proktor, teknisi, penyelia, pengawas ruang, hingga peserta, wajib mematuhi pedoman dan tata tertib sesuai tugas masing-masing;
• setiap pihak wajib menjaga integritas, kredibilitas, objektivitas, keamanan, dan kelancaran TKA serta Asesmen Nasional;
• setiap dugaan pelanggaran wajib dilaporkan melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.

Toni berharap TKA dapat berlangsung dengan jujur dan gembira dengan tetap menjaga objektivitas dan kredibilitas TKA sebagai asesmen terstandar.

Pengawasan Melibatkan Lembaga Lain

Dalam pengawasan TKA, Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI. Ombudsman turut memantau pelaksanaan tes di 34 provinsi.

Keterlibatan BSSN dan Komdigi dinilai relevan karena TKA berbasis komputer, sehingga keamanan sistem dan potensi kebocoran lewat media digital menjadi perhatian utama.

Mengapa Integritas TKA Krusial

TKA menjadi asesmen terstandar nasional yang hasilnya dapat dipakai sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi ke jenjang berikutnya. Karena itu, kebocoran informasi atau kecurangan berpotensi merugikan peserta yang mengikuti tes secara jujur.

Bagi sekolah dan pengawas, temuan ini menjadi pengingat bahwa hal yang tampak sepele, seperti mengunggah foto ruang ujian, termasuk pelanggaran tata tertib. Orang tua dan murid pun diimbau melaporkan dugaan kecurangan melalui kanal resmi yang disediakan penyelenggara.