MA Latih 614 Hakim dan Aparatur Hadapi Bukti Digital Rekayasa AI
Mahkamah Agung menggelar pelatihan kecerdasan artifisial 9–13 November 2026 bagi 614 hakim dan aparatur untuk mengantisipasi manipulasi bukti digital.
- Mahkamah Agung menggelar pelatihan kecerdasan artifisial gelombang ketiga secara daring pada 9–13 November 2026.
- Pesertanya 614 hakim dan aparatur dari peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta MA.
- Tantangan utama yang disorot adalah manipulasi bukti digital dan bias algoritma.
JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) membekali ratusan hakim dan aparatur peradilan dengan pemahaman tentang kecerdasan artifisial (AI), terutama untuk mengantisipasi manipulasi bukti digital di persidangan. Pelatihan bertajuk “Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika, dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 3” berlangsung secara daring pada 9–13 November 2026.
Pelatihan diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan di bawah Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA. Pesertanya 614 orang dari empat lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, ditambah aparatur MA.
Waspadai Manipulasi Bukti Digital
Plt. Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Darmoko Yuti Witanto mengatakan pelatihan itu dimaksudkan meningkatkan kapasitas hakim dan aparatur dalam menghadapi AI, mulai dari potensi penyalahgunaan, batas etika, hingga pemanfaatan yang bertanggung jawab.
Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan manipulasi bukti digital dan bias algoritma.
Kutipan itu disampaikan Darmoko sebagaimana dimuat Dandapala. Menurut dia, hakim juga harus mampu mengenali keterbatasan teknologi agar penggunaan AI tidak menimbulkan persoalan baru.
Penilaian Tetap di Tangan Hakim
Dandapala melaporkan, materi pelatihan mencakup pembuktian perkara digital, risiko AI dalam peradilan, etika yudisial, AI generatif, serta tata kelola AI. Disebutkan pula bahwa penilaian fakta, pembuktian, dan putusan tetap menjadi tanggung jawab hakim, bukan algoritma.
Isu serupa muncul pada rangkaian pelatihan sebelumnya. Dalam pemberitaan MARINews dan Dandapala, narasumber mengingatkan agar pemeriksaan bukti digital tidak semata-mata diserahkan pada hasil perangkat berbasis algoritma. Guru Besar Wisnu Jatmiko, misalnya, menyarankan MA menyusun prosedur baku pembuktian digital dan menyediakan perangkat penapisan metadata.
Baru Langkah Awal
Dandapala mencatat pelatihan ini baru langkah awal. Untuk jangka panjang, peradilan memerlukan pedoman, pengawasan, dan tata kelola penggunaan AI yang jelas. Rangkaian pelatihan ini telah berlangsung dalam beberapa gelombang sejak September 2026. Jumlah peserta tiap gelombang dilaporkan berbeda-beda di sejumlah media, sehingga angka 614 di atas merujuk pada gelombang ketiga.
