Irjen Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat dalam Kasus Penyadapan
Sidang etik Polri menjatuhkan PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden. Tiga tersangka lain menunggu sidang pekan ini.
- Sidang etik Polri pada Selasa (10/11/2026) menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta.
- Sidang berlangsung tertutup sekitar 10 jam di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan.
- Sidang etik tiga tersangka lain dijadwalkan pekan ini setelah pemeriksaan penyidik Bareskrim selesai.
JAKARTA – Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menyatakan Irjen Ahrie Sonta terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri. Putusan itu terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang kini ditangani Bareskrim.
Sidang digelar tertutup pada Selasa (10/11/2026) di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan. Menurut pemberitaan Justisio, sidang berlangsung sekitar 10 jam, dari pukul 09.00 hingga 20.10 WIB.
Majelis dan dasar putusan
Majelis sidang diketuai Komjen Rudi Darmoko, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, dengan Irjen Roma Hutujulu sebagai wakil ketua. Tiga jenderal bintang dua lain, yakni Irjen Jayadi, Irjen M. Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi, duduk sebagai anggota.
Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis menetapkan perbuatan Ahrie sebagai perbuatan tercela. Putusan merujuk pada Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut perbuatan yang dinilai majelis terjadi saat Ahrie menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim. Ia diduga memakai akses perangkat Polri untuk penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Menurut laporan RCTI+, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi.
Bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu.
Pernyataan itu disampaikan Johnny kepada wartawan, Rabu (11/11/2026). Ia menyebut Ahrie telah menerima putusan dan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Forum dan tenggat banding belum dijelaskan dalam pemberitaan yang dihimpun.
Baca jugaPrabowo Temui 10 Mantan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan
Status tersangka lain
Bareskrim menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Ahrie Sonta. Menurut RCTI+, keempatnya disangka melanggar Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP baru serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Ketiga nama pertama masih berstatus tersangka dan belum diputus bersalah oleh pengadilan.
- Listyo Sigit Prabowo dan Eko Hadi Santoso dilaporkan ditahan di Rutan Mako Brimob.
- Slamet Uliandi belum ditahan dengan alasan kesehatan.
- Sidang etik ketiganya belum digelar karena penyidik Bareskrim masih melakukan pemeriksaan.
Jadwal sidang berikutnya
Johnny mengatakan sidang etik tersangka lain dijadwalkan pekan depan dari tanggal pernyataannya, yakni pekan ini, tanpa menyebut tanggal pasti. Sebuah laporan Justisio juga memuat judul tentang sidang etik Irjen Eko Hadi yang digelar Selasa (17/11), tetapi isinya belum terverifikasi.
Perlu dicatat, sidang etik bersifat terpisah dari proses pidana. Putusan etik menentukan status keanggotaan di Polri, sedangkan pembuktian unsur pidana tetap berjalan di Bareskrim dan pengadilan.



