Kamis, 19 November 2026

Jurnalisme warga, lugas dan berimbang

Terkini
Terkini

Denda Pajak Kendaraan di Jakarta Dihapus hingga Akhir 2026

Pemprov DKI Jakarta disebut memperpanjang penghapusan denda PKB dan BBNKB hingga akhir 2026. Simak cakupan program dan hal yang perlu dicek warga.

Denda Pajak Kendaraan di Jakarta Dihapus hingga Akhir 2026
Ilustrasi: denda pajak kendaraan Jakarta
Poin penting

  • Pemprov DKI Jakarta disebut memperpanjang penghapusan denda PKB dan BBNKB hingga akhir 2026.
  • Program semula berlaku 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda Nomor e-0018 Tahun 2026.
  • Pembebasan denda diberikan secara jabatan, sehingga wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan.

– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang program penghapusan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor hingga akhir 2026. Pemilik kendaraan yang menunggak pajak masih dapat membayar pokok pajaknya saja tanpa dikenai denda, menurut laporan DDTC News dan Otodriver pada awal November 2026.

Cakupan pemutihan denda pajak kendaraan

Program ini menghapus denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dasarnya adalah Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor e-0018 Tahun 2026, yang awalnya berlaku sejak 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Iklan

Pembebasan denda dilakukan secara jabatan. Artinya, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus; denda otomatis menjadi nol saat pembayaran diproses.

Pemilik kendaraan cukup membayar pokok pajaknya, sementara denda keterlambatan dihapuskan.

Perpanjangan hingga Desember

DDTC News pada 3 November 2026 melaporkan Pemprov DKI memperpanjang penghapusan denda PKB dan BBNKB sampai akhir tahun. Otodriver sehari sebelumnya juga menyebut program berlaku sampai Desember 2026 dan pembayaran dapat dilakukan secara daring.

Sejumlah artikel yang terbit lebih awal, termasuk dari detikOto pada Agustus, masih menyebut program berakhir 31 Agustus. Informasi perpanjangan itu bersumber dari pemberitaan, bukan dokumen resmi yang dapat kami lihat langsung.

Yang perlu dilakukan warga

  • Cek status pajak kendaraan melalui kanal resmi Bapenda DKI Jakarta.
  • Pastikan batas waktu program berlaku untuk kendaraan Anda sebelum membayar.
  • Manfaatkan pembayaran daring bila tersedia untuk menghindari antrean.

Warga disarankan mengonfirmasi ketentuan terbaru langsung ke Bapenda DKI Jakarta atau akun media sosial resminya sebelum mengandalkan masa berlaku perpanjangan.

Bagikan berita ini
Redaksi Pewarta Nasional

Tim redaksi Pewartanasional.com. Menyajikan berita nasional dan daerah yang diverifikasi dari sumber kredibel.