Kamis, 19 November 2026

Jurnalisme warga, lugas dan berimbang

Terkini
Terkini

Komdigi Tangani 26.869 Konten Pornografi Anak, Platform Diminta Taat

Kemkomdigi menangani 26.869 konten pornografi anak sejak Oktober 2024. Menkomdigi Meutya Hafid meminta platform mengikuti hukum Indonesia dan memperkuat…

Komdigi Tangani 26.869 Konten Pornografi Anak, Platform Diminta Taat
Ilustrasi: konten pornografi anak
Poin penting

  • Kemkomdigi menangani 26.869 konten pornografi anak pada Oktober 2024 hingga November 2026.
  • Menkomdigi menegaskan penindakan harus mencakup pelacakan pelaku, pembongkaran jaringan, dan perlindungan korban.
  • Platform digital diminta mengikuti hukum Indonesia dan berinvestasi pada teknologi moderasi konten.

– Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menangani 26.869 konten pornografi anak sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, pemberantasan tidak boleh berhenti pada penghapusan konten, seperti disampaikannya pada Rabu (18/11/2026).

Tidak berhenti pada penghapusan

Menurut Meutya, penanganan harus mencakup pelacakan pelaku, pembongkaran jaringan distribusi, dan perlindungan korban. Ia menyebut konten seksual dapat beredar melalui media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung. Meutya juga menyoroti penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat konten seksual dengan karakter atau objek digital.

Iklan

“Mereka harus mau berinvestasi di teknologi moderasi konten,” tegas Meutya.

Platform wajib mengikuti hukum nasional

Meutya mengingatkan perusahaan platform agar tidak hanya berpegang pada pedoman komunitas atau standar internasional. Menurut dia, mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Ia mengakui adanya perbedaan penafsiran kategori pornografi antara pemerintah dan platform, tetapi menegaskan konten seksual yang tampil terbuka di media sosial harus ditangani sesuai hukum Indonesia.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP TUNAS. Aturan itu mengatur tanggung jawab penyelenggara platform terkait layanan yang sesuai usia dan tingkat risiko bagi anak.

Baca jugaKomdigi Minta Perusahaan Perkuat Tim Siaga Siber Hadapi Agen AI

Kolaborasi dan kasus yang pernah diungkap

Meutya menilai pengawasan harus lebih adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perusahaan platform.

“Kompleksitas ini memerlukan upskilling dan upgrading dari kita semua,” ujarnya, merujuk pada peningkatan kapasitas Kemkomdigi dan kepolisian.

Artikel sumber mencatat dua kasus yang pernah diungkap kepolisian. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memakai media sosial dan Telegram. Pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim mengungkap siaran langsung bermuatan pornografi di TikTok dan Tevi, dengan enam orang diamankan sebagai tersangka.

Masyarakat yang menemukan konten eksploitasi anak dapat melaporkannya melalui kanal aduan resmi pemerintah atau kepada kepolisian.

Sumber

  1. IDX Channel
Bagikan berita ini
Redaksi Pewarta Nasional

Tim redaksi Pewartanasional.com. Menyajikan berita nasional dan daerah yang diverifikasi dari sumber kredibel.