Aturan Takedown 4 Jam Komdigi: Apa yang Diatur dan Dikritik
Kepmen Komdigi 127/2026 mewajibkan platform memutus akses konten berisiko tinggi dalam empat jam. Komdigi menegaskan kritik dan karya jurnalistik bukan sasaran.
- Kepmen Komdigi 127/2026 mewajibkan platform memutus akses konten tertentu dalam empat jam setelah perintah.
- Komdigi menyatakan aturan hanya berlaku untuk konten disinformasi dan ujaran kebencian yang mendesak serta berisiko tinggi.
- Komdigi menegaskan kritik dan konten jurnalistik bukan sasaran takedown.
JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjelaskan cakupan aturan penurunan konten dalam empat jam yang tertuang dalam Keputusan Menteri Komdigi Nomor 127 Tahun 2026. Penjelasan itu muncul setelah aturan tersebut menuai sorotan publik dan kritik dari kalangan pers.
Apa yang diatur
Menurut pemberitaan Viva dan CNBC Indonesia, platform digital wajib memutus akses terhadap konten tertentu paling lambat empat jam setelah menerima perintah. Kepmen Nomor 128 Tahun 2026 melengkapinya dengan mekanisme pengawasan dan kriteria konten.
Komdigi menyebut batas empat jam itu tidak berlaku untuk semua konten. Aturan tersebut diperuntukkan bagi disinformasi dan ujaran kebencian yang bersifat mendesak serta berisiko tinggi.
Ada tahap sebelum penurunan
Komdigi menyatakan platform lebih dahulu diberi waktu 1 x 24 jam untuk menanggapi sebelum konten diperintahkan turun, sebagaimana dilaporkan Jawa Pos. Pemilik konten dan platform juga disebut memiliki mekanisme keberatan bila terjadi dugaan kesalahan moderasi.
Komdigi memastikan kritik dan konten jurnalistik bukan sasaran takedown.
Pernyataan itu disampaikan Komdigi, sebagaimana dikutip CNN Indonesia. Namun, sebagian pihak tetap meminta kejelasan batasan konten yang dianggap mendesak, karena ukuran tersebut menentukan siapa yang terkena perintah empat jam.
Baca jugaKomdigi Tangani 26.869 Konten Pornografi Anak, Platform Diminta Taat
Kritik dan hal yang perlu dicermati
Menurut sejumlah laporan, aturan ini ramai dikritik, dan Aliansi Jurnalis Independen disebut telah meminta pencabutan Kepmen 127. Redaksi belum memverifikasi seluruh tuntutan itu ke pihak pengkritik.
Satu media menyebut konten judi online dan pornografi dapat diturunkan langsung tanpa tahapan panjang. Klaim itu baru bersumber dari satu laporan, sehingga pembaca disarankan merujuk pada teks resmi keputusan menteri.
Dampak bagi pengguna
Bagi pengguna media sosial, aturan ini berarti konten yang masuk kategori berisiko tinggi dapat hilang dari platform jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Pengguna yang kontennya diturunkan dapat memakai jalur keberatan yang disediakan, sementara platform dituntut memiliki sistem respons yang siaga sepanjang waktu.



