Pakar Adneg dan Hukum Juju Purwanto – Risman Thomas.Foto/Ist.
KABINET KE TUJUH GAGAL REBUT NKRI
Jakarta, Pena – Kabinet ke tujuh gagal merebut NKRI yang dibentuk oleh Presiden Jokowi berdasarkan dokumen PKI yang tidak disampaikan oleh Gerwani ke kepemimpinannya pada Pemberon takan G 30/S PKI di Lubuk Pakam Binjai Sumut tahun 1965.
Bahkan, Gerwani tersebut bunuh diri setelah membaca dokumen dari PKI yang menyebutkan pada Presiden ke tujuh INDONESIA harus dikuasai sehingga NKRI menjadi Indocina.
Hal itu diungkapkan oleh H.Zulkarnain kepada wartawan nasional Drs Risman Thomas, MAPP, saat mendirikan Media On Line, dan memper kenalkan koran / Tabloid KONTRAS di kota Priangan Timur, Tasikmalaya Jawa Barat, 5 tahun silam.
Risman yang menguraikan dokumen yang diucapkan oleh Zulkarnain (96), saat itu Ia sebagai Jawara, yang mengganyang PKI, menemukan wanita Gerwani bunuh diri sambil memeluk Dokumen dari Petinggi Pemberontakan saat itu.
Zulkarnain, menguraikan bahwa pada Presiden ke tujuh, INDONESIA harus dikuasai dan dipimpin oleh yang berideologi komunis.
Memang Pada Presiden pertama PKI gagal, merebut kekuasaan negara, dan Pemberontakan PKI di tahun 1965 dipatahkan oleh alm Bapak Soeharto, sehingga beliau didukung rakyat menjadi Presiden kedua.
Presiden ketiga Indonesia dipimpin oleh BJ.Habibie, embrio faham komunis diam seribu bahasa, dan Presiden keempat, dipimpin oleh alm KH.Gusdur, tampaknya faham dari komunis mulai, mendekat ke kepemimpinan Gusdur sebab Gusdur, memberlakukan keturunan dapat memiliki Hak Milik atas lahan di tanah air.
Pada masa Presiden Gusdur ini, nampaknya ideologi komunis mulai bangkit, dan turunnya Gusdur dari tahta kepresidenan terjebak buloget, dilanjutkan oleh Ibu Megawati, presiden kelima dan pada masa inilah PDI yang diketuai oleh Suryadi di tahun 1990 an. diacak acak oleh pengikut yang pro kepada Ibu Megawati dan mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
PDIP berkibar mulai reformasi di tahun 1998 hingga sekarang, mendukung SBY menjadi Presiden keenam selama dua periode.
Pada kepemimpinan SBY, Presiden keenam tersebut, faham komunis yang didengungkan dalam dokumen PKI di tahun 1965 itu, diaplikasikan selama Presiden Sby memimpin NKRI, Jokowi dipersiapkan untuk menggantikannya.
” Ternyata konsep faham komunis tersebut, terwujud Jokowi terpilih berpasangan dengan Yusuf Kalla, presiden ketujuh, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto – Hatta, ” ungkap Zulkarnain saat itu.
Jokowi terpilih presiden, pada periode kedua berpasangan dengan KH, Ma’aruf Amin. mengalahkan pasangan Prabowo dan Sandi Uno.
Selama periode kedua ini, kepemimpinan 2019-2024 sistem administrasi negara mulai dilanggar oleh Kabinet Gotong Royong, lewat amandemen UUD 1945 sebanyak tiga kali.
Alumni STIA LAN Drs H Risman Thomas, MAPP, mengungkapkan Siapapun presiden ke depan negara yang kita cintai tetap seperti ini ?
Putera Pejuang LVRI itu. mengungkapkan, “Sistem Administrasi Negara, dikembalikan seperti Sirih pulang ke gagangnya, pinang pulang ke tampuknya. ” ungkap Risman yang juga mantan Pjbt Pemda DKI Jakarta dan wartawan LKBN Antara.
Sistem Administrasi Negara, ada Hukum Administrasi Negara ( HAN) sebagai pedoman untuk mengembalikan UUD 1945 yang dapat dilaksanakan oleh Perwakilan Rakyat, yang menjadi pedoman sebagai Legislasi, Banggar dan Kontrol yang dilandasi Sistem Administrasi Negara.
Tapi, sayang seribu sayang kata Risman, yang juga Caleg Pemilu 2024, caleg yang tampil saat ini nampaknya cenderung ke “Caleg Bisnis” seperti yang terjadi saat ini yaitu kepemimpinan Transaksional semua dilihat “UNTUNG RUGI”, tutup Risman juga pernah bertugas di DIRJEN SOSPOL Kementerian Dalam Negeri sebagai analisa Poltik dalam.negeri bersama DR.H Happy Bone Zulkarnain, MA (Akademis) dan Alex Siagian (Voice of American) (Tim)
