9,7 Ton Pupuk Palsu Disita di Rokan Hulu, Mentan Minta Jaringan Dibongkar
Polda Riau menyita 9,7 ton pupuk palsu di Rokan Hulu dan menahan satu tersangka. Mentan Amran meminta penyidik menelusuri jaringan pemasok dan distribusinya.
- Ditreskrimsus Polda Riau menyita 9,7 ton pupuk palsu dari gudang sewaan di Rokan Hulu.
- Satu tersangka diamankan; pupuk dijual Rp160 ribu per karung 50 kg dengan keuntungan sekitar Rp80 ribu per karung.
- Menteri Pertanian meminta penyidik menelusuri jaringan pemasok dan distribusi, tidak berhenti pada satu tersangka.
JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan akan memperkuat perlindungan petani setelah Polda Riau mengungkap peredaran pupuk palsu di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Sabtu (21/11/2026), sebagaimana dilaporkan Antara.
Gudang Sewaan di Tandun
Menurut laporan Antara, polisi menerima informasi masyarakat tentang dugaan peredaran pupuk palsu di Rokan Hulu. Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau kemudian menyelidiki dan menemukan aktivitas mencurigakan di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.
Penggeledahan gudang yang disewa tersangka menemukan total 9,7 ton pupuk beserta peralatan untuk mencampur dan mengemas ulang. Modus yang dilaporkan adalah mencampur pupuk bermerek AC Mahkota dengan pupuk organik bermerek Bola Dunia, lalu mengemasnya kembali seolah-olah produk tertentu. Aktivitas ini diduga berlangsung sejak 13 Oktober 2026.
Pupuk campuran itu dijual Rp160 ribu per karung berisi 50 kilogram. Tersangka disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp80 ribu per karung. Satu orang telah diamankan.
Mentan: Telusuri sampai ke Akar
Amran mengapresiasi langkah Polda Riau dan meminta penyidik tidak berhenti pada satu tersangka.
“Jangan berhenti di satu tersangka. Telusuri sampai ke akar-akarnya.”
Ia juga menegaskan bahwa kasus ini merugikan petani. “Jangan mencari keuntungan dengan cara menipu dan mengorbankan petani,” kata Amran. Menurut dia, Kementerian Pertanian akan memperkuat koordinasi dengan Polri dan aparat penegak hukum lain agar pupuk yang beredar memenuhi standar mutu, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas mafia pangan dan pertanian.
Mengapa Penting bagi Petani
Pupuk yang dicampur atau dikemas ulang tidak menjamin kandungan hara sebagaimana tertera pada kemasan. Bagi petani, hal itu berisiko menurunkan hasil panen sekaligus menambah biaya produksi. Sebelumnya, Antara juga memberitakan Mentan menyatakan proses hukum terhadap perusahaan pupuk palsu yang disebut merugikan petani hingga Rp3,2 triliun.
Petani disarankan membeli pupuk dari kios resmi dan memeriksa segel serta label kemasan. Perkembangan penyidikan, termasuk kemungkinan tersangka lain, belum diumumkan.



