Eisenkot Terima Mandat Bentuk Pemerintahan Baru Israel
Gadi Eisenkot resmi menerima mandat dari Presiden Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru Israel. Ia didukung 67 anggota Knesset, Netanyahu 46.
YERUSALEM – Gadi Eisenkot, pemimpin partai Yashar, resmi menerima mandat dari Presiden Israel Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru Israel. Mandat itu diserahkan dalam upacara di kediaman presiden di Yerusalem pada Minggu (8/11/2026) malam waktu setempat, sehari setelah Herzog mengumumkan pilihannya pada Sabtu (7/11/2026).
Penunjukan tersebut menjadi pukulan bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang gagal memperoleh dukungan mayoritas parlemen dalam konsultasi pascapemilu. Sebelum mengumumkan keputusannya, Herzog lebih dulu memberi tahu Netanyahu. Dalam upacara penyerahan, Herzog menyebut tantangan yang dihadapi Israel sangat besar dan mengajak semua pihak bersatu, seperti dilaporkan PBS NewsHour. Eisenkot sendiri menyatakan ingin membentuk “pemerintahan darurat nasional”, menurut The Jerusalem Post.
Eisenkot Unggul 67 Berbanding 46
Penunjukan Eisenkot didasarkan pada hasil konsultasi Herzog dengan seluruh fraksi di Knesset. Faksi-faksi yang mewakili 67 dari 120 anggota parlemen merekomendasikan Eisenkot, sedangkan faksi-faksi dengan total 46 kursi merekomendasikan Netanyahu. Partai ultra-Ortodoks United Torah Judaism (UTJ), yang memiliki tujuh kursi, memilih tidak merekomendasikan siapa pun.
Angka 67 itu mencakup dukungan dari partai-partai Arab. Hal ini menjadi titik krusial, sebab Eisenkot sendiri telah menyatakan tidak berniat membentuk pemerintahan bersama partai-partai tersebut.
Pemilu Israel digelar pada 27 Oktober 2026 tanpa menghasilkan pemenang mutlak. Menurut Al Jazeera, aliansi empat partai yang dipimpin Eisenkot meraih 48 kursi, blok kanan dan religius pendukung Netanyahu 53 kursi, sementara partai-partai yang dipimpin warga Arab meraih rekor 19 kursi. Tidak satu blok pun mencapai ambang mayoritas 61 kursi.
Waktu 28 Hari dan Jalan yang Terjal
Dengan mandat di tangan, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk menyusun koalisi berkekuatan sedikitnya 61 kursi. Tenggat itu dapat diperpanjang hingga 14 hari. Al Jazeera mencatat, ia juga dapat membentuk pemerintahan minoritas selama mampu memenangi mosi kepercayaan di Knesset.
Sejumlah ganjalan membayangi upaya tersebut:
- Partai Arab. Sebagian anggota blok Eisenkot yang berhaluan keras menolak bergantung pada partai Arab. Di sisi lain, politikus Arab Ahmad Tibi memperkirakan akan lahir pemerintahan minoritas dengan dukungan eksternal dari partai Arab.
- Partai ultra-Ortodoks. Avigdor Liberman, sekutu Eisenkot, memberi sinyal terbuka terhadap mitra dari kalangan Haredi meski harus menempuh kompromi yang ia sebut “menyakitkan” terkait wajib militer. Padahal, Eisenkot menuntut kewajiban dinas militer berlaku luas. Laporan bahwa partai Shas tidak akan menghalangi kesepakatan dengan UTJ dibantah Shas sebagai kabar palsu.
- Likud. Partai Yashar membuka pintu bagi Likud dan sekutunya untuk bergabung asalkan meninggalkan unsur yang disebutnya ekstremis, tetapi tawaran itu tidak berlaku bagi Netanyahu secara pribadi.
Netanyahu Masih Menjabat
Selama pemerintahan baru belum memperoleh kepercayaan Knesset, Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri. Ia menyerukan pembentukan “pemerintahan persatuan nasional” yang melibatkan seluruh mantan sekutunya, sekaligus memperingatkan bahwa pemerintahan yang ditopang partai Arab akan merugikan Israel. Kubu Eisenkot menilai seruan itu munafik.
Bila Eisenkot gagal dalam tenggat yang tersedia, Herzog dapat menyerahkan mandat kepada anggota Knesset lain. The Times of Israel menyebut Netanyahu berpeluang mendapat giliran berikutnya, sedangkan Al Jazeera hanya menyebut Herzog akan menunjuk kandidat lain. Jika tidak ada yang berhasil, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu.
Siapa Gadi Eisenkot?
Eisenkot adalah mantan Kepala Staf Umum militer Israel. Setelah perang Gaza pecah pada Oktober 2023, ia sempat duduk sebagai pengamat dalam kabinet perang Netanyahu sebelum kemudian menjadi salah satu penantang utamanya.
Bagi kawasan, termasuk negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, pergantian kepemimpinan di Israel akan dicermati terutama dampaknya terhadap situasi kemanusiaan di Gaza dan arah kebijakan terhadap Palestina. Hingga kini, Eisenkot belum memaparkan program pemerintahannya secara rinci, sehingga arah kebijakan tersebut masih harus ditunggu.
Sumber:
