Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres ke MPR
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke Ketua MPR. Paripurna DPR soal HMP dibatalkan; MPR siapkan pemilihan pengganti.
- Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Ketua MPR Ahmad Muzani, Kamis (12/11/2026).
- Rapat paripurna DPR yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB untuk membahas usulan hak menyatakan pendapat dibatalkan.
- MPR harus menggelar sidang pemilihan wakil presiden baru paling lambat 60 hari.
JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri itu membuat rapat paripurna DPR yang semula akan membahas usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran dibatalkan.
Menurut laporan CNN Indonesia dan detikNews, Gibran tiba di gedung MPR/DPR sekitar pukul 11.15 WIB dan langsung menuju ruang kerja Ketua MPR Ahmad Muzani. Detik melaporkan, pada pagi harinya Gibran lebih dulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Surat Disampaikan ke MPR dan Presiden
Muzani mengatakan Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut Muzani, surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran, kata laporan detik, meminta agar surat tersebut segera diproses.
Isi lengkap surat belum dipublikasikan dalam pemberitaan yang dirujuk. Hingga laporan ini disusun, belum ditemukan pernyataan resmi Istana mengenai pengunduran diri tersebut.
Surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Paripurna HMP Dibatalkan
Sehari sebelumnya, usulan HMP yang diteken 120 anggota DPR dari delapan fraksi diterima pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sempat menyebut usulan itu akan dibawa ke rapat paripurna. Namun sekitar tiga jam sebelum rapat dimulai, paripurna dinyatakan batal. Anggota DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin membenarkan pembatalan tersebut.
CNN Indonesia menulis, keputusan pembatalan diambil berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah pada 12 November 2026. Fraksi-fraksi pengusul sebelumnya menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden karena persoalan dokumen ijazah. Nasib usulan HMP setelah pembatalan ini belum dijelaskan dalam laporan yang ada.
Baca juga120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP terhadap Gibran
Mekanisme Pengganti Wapres
Detik merangkum aturan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, yakni Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46–47 UU MD3. Ketentuan itu mencakup tahapan berikut:
- MPR menggelar sidang paripurna pemilihan wakil presiden paling lambat 60 hari.
- Presiden mengusulkan dua calon kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang.
- MPR memilih satu dari dua calon; yang meraih suara terbanyak ditetapkan, lalu dilantik.
Muzani menyebut MPR akan mengirim surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon tersebut. Kapan hitungan 60 hari dimulai belum dijelaskan dalam laporan yang dirujuk.
