120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP terhadap Gibran

JAKARTA – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan yang berkaitan dengan polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran itu diserahkan kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan tersebut telah memenuhi syarat dan akan diteruskan ke rapat paripurna. Menurut jadwal, paripurna digelar Kamis (12/11/2026).

“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan, seperti dikutip CNN Indonesia.

Rincian Pengusul HMP terhadap Gibran

Berdasarkan data yang dilaporkan CNN Indonesia dan ANTARA, pengusul berasal dari seluruh fraksi di DPR dengan rincian sebagai berikut:

• Fraksi PKS: 28 anggota
• Fraksi NasDem: 19 anggota
• Fraksi PKB: 18 anggota
• Fraksi Demokrat: 18 anggota
• Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota
• Fraksi Partai Golkar: 11 anggota
• Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota
• Fraksi PAN: 1 anggota

Langkah ini merupakan perkembangan signifikan dari wacana pemakzulan yang sebelumnya bergulir di parlemen. Pada awal November, pimpinan DPR masih menunda sikap atas usulan hak angket terkait isu serupa.

Baca jugaDPR Tunda Sikap atas Usulan Angket Pemakzulan Gibran

Pemicu: Putusan MA soal Suket Ijazah

Usulan HMP muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan yang diunggah lengkap pada Rabu dini hari, sebagaimana dilaporkan ANTARA, MA membatalkan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2019 tentang penyetaraan ijazah SMA Gibran dan memerintahkan pencabutannya.

Majelis hakim menilai tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri. Putusan ini membalikkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang sebelumnya menolak gugatan tersebut.

Majelis hakim menilai tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri.

Anggota Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, seperti dikutip VIVA, menyebut 11 anggota fraksinya menandatangani usulan dan berharap proses berlanjut sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Menurut Doli, putusan Mahkamah Konstitusi dan MA yang linier membuat urusan di wilayah hukum dianggap sudah selesai.

Respons Gibran dan Istana

Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar 2,5 jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu Gibran menyatakan niat mengundurkan diri. Hingga Rabu, belum ada laporan mengenai pengunduran diri secara formal.

Gibran sendiri menyebut akan tetap menempuh jalur hukum di PTUN dan berkoordinasi terkait peninjauan kembali di MA. Namun, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah bahwa Presiden menganjurkan perlawanan hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menilai putusan MK dan MA sudah bersifat final.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan proses politik di DPR tetap berjalan meski Wapres berencana menempuh upaya hukum. Istana, menurut ANTARA, menyatakan menghormati langkah DPR menggunakan HMP.

Tahapan Selanjutnya

Sesuai mekanisme yang dijelaskan CNN Indonesia, HMP dapat diproses setelah diusulkan sedikitnya 25 anggota DPR. Usulan dibahas di Badan Musyawarah sebelum dibacakan dalam rapat paripurna. Untuk menjadi sikap resmi DPR, HMP harus disetujui dalam paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga jumlah anggota.

Bila disetujui, pendapat DPR diteruskan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. Jika MK membenarkan pendapat tersebut, DPR dapat meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang istimewa. Dengan demikian, paripurna Kamis menjadi titik penentu awal apakah proses pemakzulan berlanjut.