RUSUNAWA TOWER IDOLA RAKYAT JAKARTA

Rusunawa Tower yang megah di Jakarta. Pfi/Ist.

RUSUNAWA TOWER IDOLA RAKYAT JAKARTA

Jakarta, Media – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pemda DKI Jakarta, bertugas mengayomi warga calon penghuni Rusunawa / Tower yang menjadi idola rakyat Jakarta dilaksanakan oleh Unit Pengelola Rumah Susun ( UPRS).

Ada 8 UPRS di 5 wilayah kota, kota Administrasi Jakarta, Jakarta pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Setiap UPRS sebagai pengelola terdapat Blok dan Tower antara 4-6 tower.

Sistem yang disyaratkan kepada calon penghuni harus memiliki PM1 yang diterbitkan oleh kelurahan. Setelah warga memperoleh PM1, terus mendaftarkan lewat aplikasi SIRUKIM Dinas PRKP.

Sistem ini tampaknya terkendala oleh yang memiliki capital yang mapan. Penghuni rusun dan tower sebagian besar dihuni oleh yang mampu, hal ini agaknya dibuktikan dengan ada penghuni tower memiliki kenderaan dan sepeda moto lebih dari satu.

Ketentuan penghuni Rusunawa Tower tidak boeh memiliki kenderaan dan sepeda motor, boleh satu, tetapi kenyataan yang menghuni orang kaya dan.mampu. memiliki ada 2,3 dan 4, motor maupun kendaraan.

Seseorang asal dapat menghuni tower mereka berani bayar masuk ke tower dengan kucuran dana sampai 50 juta lewat oknum dari luar, bukan internal dari UPRS, ujar Ibu Hj Ferbian Aziz, tokoh Betawi, Kamis (25/7)

Kebanyakan untuk bisa mendapat rusunawa tower, siapa ada ” Kepeng” itu yang dulu, sehingga kebijakan Dinas PRKP, merubah sistem. Sekarang kewenangan untuk bisa dapat hunian tower ditentukan dari Dinas PRKP, ujar Arja Kepala UPRS Jakarta Barat.

Hal tersebut untuk mencegah, calon penghuni yang lewat oknum alias membayar lewat belakang, kini terhenti sejak setahun lalu.

” Kami salut dengan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemda DKI Jakarta. ” ujar Hendra, Caleg DPRD DKI Jakarta saat ber audensi dengan gubernur diwakili Askesra Sekda DKI Jakarta.

Verifikasi

Pemindahan Proses Verifikasi Calon Penghuni Rusun dari UPRS ke Dinas Suatu Kemunduran Pelayanan, ujar Yani calon penghuni yang sudah mendaftar SIRUKIM setahun lebih.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) merubah Kebijakan soal Verifikasi calon penghuni rumah susun sewa (Rusunawa) yang semula dilakukan di masing masing UPRS, kini sudah dipindahkan ke Dinas PRKP di Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat.

Kebijakan ini membuat calon penghuni Rusunawa merasa lama sekali menunggu kepastian kapan mendapatkan rusun nya.

Hal ini disebabkan karena dari sebagian warga yang telah mendaftar lewat sirukim lebih dahulu dan dinyatakan lengkap persyaratanya,akan diajukan dulu ke Dinas untuk dilakukan Verifikasi.

Sedangkan kapan pelaksanaan Verifikasinya tidak jelas tenggang waktunya?

Sementara sambil menunggu hasil Verifikasi dari Dinas, masing masing UPRS tidak membuka Sirukim (ditutup) hal ini membuat calon penghuni berikutnya tidak dapat mendaftar lewat Sirukim, warga hrs menunggunya sampai berbulan-bulan tanpa ada kejelasan kapan Sirukim itu akan dibuka ?

Model pelayanan seperti ini semakin menjauh dari harapan dan tuntutan masyarakat calon penghuni rusun yang mendambakan adanya “Pelayanan Prima” atau yang biasa disebut “Excellent service” ,yaitu suatu pelayanan yang menggambarkan komitmen dari penyedia jasa service untuk memberikan pelayanan terbaik yang sesuai atau bahkan melebihi harapan yang dilayani.

Di saat instansi – instansi pemerintah sedang berlomba-lomba menerapkan sistem Pelayanan Prima, DPRKP justru menerapkan kebijakan yang menurut kami blunder, dengan menerapkan pelayanan yang lama, tidak ada kejelasan tenggang waktunya dan bertele-tele.

“Kami berharap Kepala DPRKP berkenan mengembalikan proses Verifikasi yang lebih cepat dan memberikan kepastian kepada calon penghuni.

Dan semestinya dengan adanya Sirukim lebih mempermudah proses pendaftaran, bukan malah sebaliknya , sulit mendaftar, karena tidak ada kejelasan kapan itu sirukim dibuka hingga sekarang menunggu dan menunggu.

Ini perlu kerjasama dengan suatu lembaga yang kompeten dan mapan agar calon hunian betul betul yang layak memperoleh rusunawa dan Tower, ungkap Pejabat Biro Dikmental Sekda Provinsi DKI Jakarta. Joni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Internasional Nasional Olahraga Umum

HAKORDIA | DPC ORMAS BIDIK Kabupaten Sumedang siap menjadi Penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan suara dalam melawan korupsi

Sumedang _ Pewartanasional.com | DPC ORMAS BIDIK SUMEDANG ,Sejarah Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati pada 9 Desember ini dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran untuk mengakhiri dampak buruk korupsi dan untuk menumbuhkan kesadaran publik terkait bahaya laten korupsi. Peringatan Hakordia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatukan pandangan negara-negara bahwa korupsi merupakan musuh bersama karena dampak buruk yang ditimbulkannya dan merupakan bentuk komitmen dunia dalam melawan korupsi, serta untuk meningkatkan kesadaran dan peran Konvensi dalam memberantas dan mencegahnya. PBB menyoroti pentingnya hubungan antikorupsi dan perdamaian, keamanan dan pembangunan.   Pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media, dan warga negara di seluruh dunia bergabung untuk memerangi kejahatan tindakan korupsi. Melalui Hakordia, negara-negara ingin menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah menjadi kejahatan yang luar biasa, sekaligus untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai dan melakukan pemberantasan korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi dan menyetujui Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), berperan aktif dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia setiap tahun.     Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (BIDIK) adalah Bentuk Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai fungsi Sosial Kontrol, ORMAS BIDIK mempunyai Misi yaitu mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dari segala macam bentuk tindak pidana korupsi sesuai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.   Bagi ORMAS BIDIK, penetapan Hari Antikorupsi Sedunia untuk menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik. Penetapan Hari Antikorupsi Sedunia ini pun dirasa krusial untuk menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik. Hal yang tak kalah penting, penetapan Hari Antikorupsi Sedunia juga sebagai langlah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberantas dan mencegah praktik korupsi.   Dalam peringati Hakordia, ORMAS BIDIK siap menjadi media aspirasi masyarakat dalam menyampaikan suara dalam melawan korupsi, serta menjadi eskalator untuk suara-suara masyarakat lainnya yang memberikan makna bahwa perjuangan melawan korupsi ada, masih ada dan akan terus ada suara masyarakat dalam melawan korupsi. Red

Read More
Artikel Daerah Hukum Nasional Olahraga Umum

Polemik Isu pemberitaan, Kades Cikahuripan menyikapi dengan bijak dan siap berikan klarifikasi

Pewartanasional.com, Sumedang– Isu tak sedap menyoroti Kepala desa Cikahuripan Cimanggung Sumedang. Melalui berita yang beredar di Media Online, seolah – olah kepala desa Cikahuirpan Vr melakukan Mark Up anggaran Tahun 2023. Padahal Fakta di lapangan dengan data berbeda jauh dan perlu ada klarifikasi tentang muatan isi Berita. Jum’at (6/12/2024) “Kepala desa Cikahuripan dan tokoh masyarakat, membantah isi berita tersebut, yang secara kebetulan mengetahui kegiatan realisasi anggaran tahun 2023. Tahap satu, Dua dan Tiga. Seperti keterangan kepala desa Vr bahwa anggaran SAB senilai 114 lebih tersebut, betul tahun 2023. Tapi untuk wilayah di 4 Rw, 01,7,05 dan Rw 11 sebesar 114.906.800. Ini rinciannya, anggaran tahap Satu sebesar 72.453.400, tahap Dua 108.680. 100 dan tahap Tiga 114.906.800. Di bagi 4 Rw, Menurut pengakuan Vr terkait pembangunan TPT yang dianggap anggarannya tidak diterapkan. Padahal kita alihkan lokasinya, karena hasil pertimbangan bersama, “Pada awal pengajuan, rencana pembangunan TPT di titik A, karena lokasi titik B masuk skala prioritas, Maka pembangunanya kita pindahkan terang kepala desa, dan sebelum kegiatan berlangsung terlebih dahulu kami sudah melakukan musyawarah dengan tokoh setempat, Terkait bantuan Kambing dan bantuan ke Teras Hijau. Itu perlu kami jelaskan dengan data dan saksi serta orang yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Baik ketua Bumdes beserta pengurusnya. Siap kami hadirkan untuk memberikan kesaksian dan memberikan penjelasan, Lebih lanjut kata  Vr Kami ingin memberikan hak jawab dan koreksi serta hak sanggah kami  di Media Online Satunews.id. “Isi rilis berita tersebut perlu ada klarifikasi, dan harus diluruskan. Demi menjaga nama baik kami selaku kepala desa, Berita tersebut sudah menjadi Opini masyarakat beranggapan jelek terhadap kinerja kepala desa. Dengan kerendahan hati supaya sipemberita bisa memberikan ruang secara terbuka melalui konprensi Pers untuk meluruskan isi berita, Pungkasnya Tentunya sesuai UU Pers No.40 tahun 1999 yang tercantum di pasal 15 ayat (2) UU Pers berkaitan dengan Hak jawab. Serta sesuai kode etik jurnalistik di pasal 10 menyatakan bahwa wartawan berhak segera mencabut dan meralat berita dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat dengan disertai permintaan maaf kepada pembaca dan pemirsa. Adapun Pers yang tidak melayani hak jawab ataupun hak koreksi bisa dikenakan pidana ataupun denda paling banyak 500 juta.   Yudi / Red

Read More
Umum

PEMANTAU INDEPENDEN PILKADA OLEH KB APTSI DIAKUI KPUD JAKARTA

Sekjend KB APTSI tanda tangani surat mitra KPUD Jakarta. PEMANTAU INDEPENDEN PILKADA OLEH KB APTSI DIAKUI KPUD JAKARTA Jakarta, Media – Sejumlah 200 dari target 2000 calon pemantau Independen Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta sudah mengikuti training dan diakui oleh KPUD DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia ( KB APTSI). Menurut Pejabat KPUD Wahyu Dinata, KB APTSI sudah memenuhi syarat dan ter Akreditasi untuk menjadi Mitra KPUD DKI Jakarta. Kerjasama KB APTSI sebagai Mitra dengan KPUD, sudah dikoordinasikan dan disepakati oleh unsur terkait yang sudah dibahas dalam rapat secara berkelanjutan sejak 4 bulan silam. KB APTSI tergabung dari berbagai alumni Perguruan Tinggi dan organisasi Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia ( KB APTSI) Jakarta, adalah perkumpulan Cendekiawan berasal dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di tanah air. Mereka membentuk wadah ini untuk menjadi mata dan telinga masyarakat, serta memantau aktivitas birokrasi yang selama ini diduga lamban dan cenderung ke pelanggaran Adneg, kata Sekjend KB APTSI Dra Hj Febrianas Aziz di kantor KPUD Kramat Jakarta Pusat, Senen (26/11) ” Jika bisa mudah ya harus dipersulit dan jika sulit ya harus dipermudah. Itulah yang terjadi di berbagai instansi pemerintahan karena secara umum ASN masih belum menguasai Adneg secara makro. Hanya ” Clerical Work”, ungkapan Presiden Prabowo Subianto setiap memberi.pengarahan kepada calon pejabat negara dan pejabat pemerintah. “Inilah fungsi dan peran organisasi KB APTSI, yang bekerja Independen untuk mendukung program pemerintah yang bertugas demi kepentingan nasional, “ungkap wakil dari ketua umum KB APTSI, Drs H Hendra Zon. Akt.MM.rt

Read More
Powered by WordPress | WP Magazine by WP Mag Plus