26 Orang Mahasiswa Unand laksanakan KKN di nagari Sulit Air Sumbar

Tatap muka Pjbt Nagari dan Mahasiswa KKN

26 Orang Mahasiswa Unand laksanakan KKN di nagari Sulit Air Sumbar

Sulit Air, (Pena) – Sebanyak 26 orang mahasiswa dari Universitas Andalas (UNAND) Padang, melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok.

KKN merupakan suatu kegiatan wajib yang dilakukan oleh Mahasiswa yang menempuh perkuliahan di suatu kampus atau Universitas, lama kegiatan dan tempat kegiatan KKN di tentukan oleh pihak Kampus.

Dalam laporannya Ketua pelaksana KKN Unand : Muhammad Iqbal dari Program studi Biomedis
Mengatakan bahwa, untuk tahun ini sebanyak 26 orang mahasiswa yang terdiri dari berbagai prodi, akan mengikuti KKN di Nagari Sulit Air selama 40 Hari.

Selama itu Mahasiswa akan membuat program kegiatan yang berfungsi untuk membantu program Nagari dan memberikan solusi kepada masyarakat, hal ini disampaikan di ruang Rapat Kantor Wali Nagari, baru baru ini.

Iqbal mengatakan ada 2 bentuk program yang akan dikerjakan, masing-masing akan dibagi menjadi beberapa bagian, adapun program tersebut adalah :
1. Membangun Nagari, bentuk programnya adalah :
1. 1. Sensus Penduduk Nagari Sulit Air
PJ : Joko Prastio (Ilmu Sejarah)
1. Muhammad Zacky (Ilmu Komunikasi)
2. Roni Andika Putra (Peternakan)
3. Abi Syaibah (Fisika)
4. Dellia Asdinisa Army S. (Ilmu Komunikasi)
5. Are Prety Nelda (Teknik Industri)
6. Syakila Lysandra (Ilmu Keperawatan)
7. Jihan Fahira (Kimia)
8. Syakira Azzura Syaidev (Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian)

1.2. Program Pencegahan Stunting
PJ : Angela Fortuna Sekarini (Kesehatan Masyarakat)
1. Roy Saputra (Agroekoteknologi)
2. Rahmi Dwi Putri (Kedokteran)
3. Alifa Azanisya Azzahra (Pendidikan Dokter Gigi)
4. Kemal Muhammad Hiero (Sistem Informasi)
5. Gizhella Mulyani Putri (Ilmu Administrasi Negara)
6. Vasya Azzahra Siona (Manajemen)
7. Mitra Aidil Adha (Teknik Sipil)

1.3. Festival Seni dan Olahraga
PJ : Yuharfiandri (Ilmu Hukum)
1. Ali Anwar Dalimunthe (Akuntansi)
2. Muhammad Iqbal (Biomedis)
3. Nadian (Ilmu Hukum)
4. Sherlly Dirrahmadenita (Sastra Jepang)
5. Elfy Adelliana (Peternakan)
6. Najeli Rahmatika (Agroteknologi)
7. Dhiya Ulwafi (Farmasi)
8. Syafiq Al Mushoddoq (Teknik Sipil)

2. Penerapan Iptek
2.1. Pengolahan Buah Naga (Stik Buah Naga & Kue
Bawang Kulit Buah Naga)
PJ : Muhammad Zacky (Ilmu Komunikasi)
1. Dellia Asdinisa Army S. (Ilmu Komunikasi)
2. Ali Anwar Dalimunthe (Akuntansi)
3. Yuhafriandri (Ilmu Hukum)
4. Kemal Muhammad Hiero (Sistem Informasi)
5. Gizhella Mulyanti Putri (Ilmu Administrasi Negara)
6. Muhammad Iqbal (Biomedis)
7. Nadian (Ilmu Hukum)
8. Vasya Azzahra Siona (Manajemen)

2.2. Sosialisasi pembuatan Pestisida nabati dan Pupuk
Organik Cair
PJ : Roni Andika Putra (Peternakan)
1. Elfy Adelliana (Peternakan)
2. Roy Saputra (Agroekoteknologi)
3. Najeli Rahmatika (Agroteknologi)
4. Dhiya Ulwafi (Farmasi)
5. Syakira Azzura Syaidev (Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian)
6. Joko Prastio (Ilmu Sejarah)
7. Sherlly Dirrahmadenita (Sastra Jepang)

2.3. Pemetaan Wilayah
PJ : Syafiq Al Mushoddoq (Teknik Sipil)
1. Are Prety Nelda (Teknik Industri)
2. Mitra Aidil Adha (Teknik Sipil)
3. Angela Fortuna Sekarini (Kesehatan Masyarakat)
4. Rahmi Dwi Putri (Kedokteran)
5. Alifa Azanisya Azzahra (Pendidikan Dokter Gigi)
6. Jihan Fahira (Kimia)
7. Abi Syaibah (Fisika)
8. Syakila Lysandra (Ilmu Keperawatan
Wali Nagari

Sementara sambutan dari Wali Nagari, Jumaini, mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan KKN di nagari Sulit Air, kami berharap mahasiswa dapat memberikan sesuatu sumbangsih untuk kemajuan nagari ini, dengan dilihat dari potensi daerah atau nagari Sulit Air.

Nantinya para mahasiswa tersebut akan dibagi dan di tempatkan ke dalam 13 jorong ya g dimiliki oleh nagari Sulit Air, sehingga para mahasiswa mengetahui bagaimana kondisi dan kultur yang dimiliki oleh jorong tersebut, ujar Jumaini.

Riswandi Bahaudin, selaku Camat X Koto Diatas, mengapresiasikan ide-ide, atau program KKN mahasiswa Unand tersebut, Riswandi berharap para mahasiswa tersebut betul-betul bisa membantu mencari solusi.

Seperti untuk sensus, diharapkan bisa mendata penduduk nagari, bisa menciptakan pupuk organik, dan membantu masyarakat dalam menciptakan produk, dari hasil alam yang dimiliki masyarakat Sulit Air, ujar Riswandi.

Pertemuan juga dihadiri oleh Dinkes Puskesmas Sulit Air, pengurus BPN, Pengurus LPMN, Pengurus PKK, Bundo Kanduang, dan Kepala Jorong se Sulit Air. (Hendrik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Internasional Nasional Olahraga Umum

HAKORDIA | DPC ORMAS BIDIK Kabupaten Sumedang siap menjadi Penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan suara dalam melawan korupsi

Sumedang _ Pewartanasional.com | DPC ORMAS BIDIK SUMEDANG ,Sejarah Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati pada 9 Desember ini dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran untuk mengakhiri dampak buruk korupsi dan untuk menumbuhkan kesadaran publik terkait bahaya laten korupsi. Peringatan Hakordia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatukan pandangan negara-negara bahwa korupsi merupakan musuh bersama karena dampak buruk yang ditimbulkannya dan merupakan bentuk komitmen dunia dalam melawan korupsi, serta untuk meningkatkan kesadaran dan peran Konvensi dalam memberantas dan mencegahnya. PBB menyoroti pentingnya hubungan antikorupsi dan perdamaian, keamanan dan pembangunan.   Pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media, dan warga negara di seluruh dunia bergabung untuk memerangi kejahatan tindakan korupsi. Melalui Hakordia, negara-negara ingin menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah menjadi kejahatan yang luar biasa, sekaligus untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai dan melakukan pemberantasan korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi dan menyetujui Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), berperan aktif dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia setiap tahun.     Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (BIDIK) adalah Bentuk Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai fungsi Sosial Kontrol, ORMAS BIDIK mempunyai Misi yaitu mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dari segala macam bentuk tindak pidana korupsi sesuai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.   Bagi ORMAS BIDIK, penetapan Hari Antikorupsi Sedunia untuk menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik. Penetapan Hari Antikorupsi Sedunia ini pun dirasa krusial untuk menunjukkan pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik. Hal yang tak kalah penting, penetapan Hari Antikorupsi Sedunia juga sebagai langlah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberantas dan mencegah praktik korupsi.   Dalam peringati Hakordia, ORMAS BIDIK siap menjadi media aspirasi masyarakat dalam menyampaikan suara dalam melawan korupsi, serta menjadi eskalator untuk suara-suara masyarakat lainnya yang memberikan makna bahwa perjuangan melawan korupsi ada, masih ada dan akan terus ada suara masyarakat dalam melawan korupsi. Red

Read More
Artikel Daerah Hukum Nasional Olahraga Umum

Polemik Isu pemberitaan, Kades Cikahuripan menyikapi dengan bijak dan siap berikan klarifikasi

Pewartanasional.com, Sumedang– Isu tak sedap menyoroti Kepala desa Cikahuripan Cimanggung Sumedang. Melalui berita yang beredar di Media Online, seolah – olah kepala desa Cikahuirpan Vr melakukan Mark Up anggaran Tahun 2023. Padahal Fakta di lapangan dengan data berbeda jauh dan perlu ada klarifikasi tentang muatan isi Berita. Jum’at (6/12/2024) “Kepala desa Cikahuripan dan tokoh masyarakat, membantah isi berita tersebut, yang secara kebetulan mengetahui kegiatan realisasi anggaran tahun 2023. Tahap satu, Dua dan Tiga. Seperti keterangan kepala desa Vr bahwa anggaran SAB senilai 114 lebih tersebut, betul tahun 2023. Tapi untuk wilayah di 4 Rw, 01,7,05 dan Rw 11 sebesar 114.906.800. Ini rinciannya, anggaran tahap Satu sebesar 72.453.400, tahap Dua 108.680. 100 dan tahap Tiga 114.906.800. Di bagi 4 Rw, Menurut pengakuan Vr terkait pembangunan TPT yang dianggap anggarannya tidak diterapkan. Padahal kita alihkan lokasinya, karena hasil pertimbangan bersama, “Pada awal pengajuan, rencana pembangunan TPT di titik A, karena lokasi titik B masuk skala prioritas, Maka pembangunanya kita pindahkan terang kepala desa, dan sebelum kegiatan berlangsung terlebih dahulu kami sudah melakukan musyawarah dengan tokoh setempat, Terkait bantuan Kambing dan bantuan ke Teras Hijau. Itu perlu kami jelaskan dengan data dan saksi serta orang yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Baik ketua Bumdes beserta pengurusnya. Siap kami hadirkan untuk memberikan kesaksian dan memberikan penjelasan, Lebih lanjut kata  Vr Kami ingin memberikan hak jawab dan koreksi serta hak sanggah kami  di Media Online Satunews.id. “Isi rilis berita tersebut perlu ada klarifikasi, dan harus diluruskan. Demi menjaga nama baik kami selaku kepala desa, Berita tersebut sudah menjadi Opini masyarakat beranggapan jelek terhadap kinerja kepala desa. Dengan kerendahan hati supaya sipemberita bisa memberikan ruang secara terbuka melalui konprensi Pers untuk meluruskan isi berita, Pungkasnya Tentunya sesuai UU Pers No.40 tahun 1999 yang tercantum di pasal 15 ayat (2) UU Pers berkaitan dengan Hak jawab. Serta sesuai kode etik jurnalistik di pasal 10 menyatakan bahwa wartawan berhak segera mencabut dan meralat berita dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat dengan disertai permintaan maaf kepada pembaca dan pemirsa. Adapun Pers yang tidak melayani hak jawab ataupun hak koreksi bisa dikenakan pidana ataupun denda paling banyak 500 juta.   Yudi / Red

Read More
Umum

PEMANTAU INDEPENDEN PILKADA OLEH KB APTSI DIAKUI KPUD JAKARTA

Sekjend KB APTSI tanda tangani surat mitra KPUD Jakarta. PEMANTAU INDEPENDEN PILKADA OLEH KB APTSI DIAKUI KPUD JAKARTA Jakarta, Media – Sejumlah 200 dari target 2000 calon pemantau Independen Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta sudah mengikuti training dan diakui oleh KPUD DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia ( KB APTSI). Menurut Pejabat KPUD Wahyu Dinata, KB APTSI sudah memenuhi syarat dan ter Akreditasi untuk menjadi Mitra KPUD DKI Jakarta. Kerjasama KB APTSI sebagai Mitra dengan KPUD, sudah dikoordinasikan dan disepakati oleh unsur terkait yang sudah dibahas dalam rapat secara berkelanjutan sejak 4 bulan silam. KB APTSI tergabung dari berbagai alumni Perguruan Tinggi dan organisasi Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia ( KB APTSI) Jakarta, adalah perkumpulan Cendekiawan berasal dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di tanah air. Mereka membentuk wadah ini untuk menjadi mata dan telinga masyarakat, serta memantau aktivitas birokrasi yang selama ini diduga lamban dan cenderung ke pelanggaran Adneg, kata Sekjend KB APTSI Dra Hj Febrianas Aziz di kantor KPUD Kramat Jakarta Pusat, Senen (26/11) ” Jika bisa mudah ya harus dipersulit dan jika sulit ya harus dipermudah. Itulah yang terjadi di berbagai instansi pemerintahan karena secara umum ASN masih belum menguasai Adneg secara makro. Hanya ” Clerical Work”, ungkapan Presiden Prabowo Subianto setiap memberi.pengarahan kepada calon pejabat negara dan pejabat pemerintah. “Inilah fungsi dan peran organisasi KB APTSI, yang bekerja Independen untuk mendukung program pemerintah yang bertugas demi kepentingan nasional, “ungkap wakil dari ketua umum KB APTSI, Drs H Hendra Zon. Akt.MM.rt

Read More
Powered by WordPress | WP Magazine by WP Mag Plus