MAHASISWA GELAR AKSI DI DEPAN KPU TASIKMALAYA
Tasik – Media, Puluhan, bahkan hampir ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) menggelar aksi dan unjuk rasa di depan Kantor KPU dan Bawaslu kabupatenTaikmalaya Rabu (26/2/) siang.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.30 WIB itu berlangsung di Blok Singaparna dan dikawal ketat oleh aparat gabungan TNI- Polri, serta Satpol PP.
Mahasiswa menuntut pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya.
“Pertanggungjawabkan Kerugian Negara”. Mereka berupaya merangsek masuk ke dalam kantor untuk bertemu dengan Ketua KPU dan Bawaslu, namun dihalangi oleh barisan aparat keamanan.
Ketegangan pun terjadi saat mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Gagal menembus barikade, massa aksi kemudian melakukan pembakaran ban sebagai bentuk protes.
Ketua PC PMII.TASIKMALAYA Mujib Rahman Wahid, menegaskan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap penyelenggara pemilu yang dianggap gagal menjalankan tugasnya hingga menyebabkan PSU.
“Kami datang untuk mempertanyakan kinerja KPU dan Bawaslu serta menuntut mereka mundur dari jabatannya. Keputusan PSU ini menunjukkan kegagalan mereka dalam mengelola pemilu secara profesional dan berintegritas,” ujar Mujib kepada wartawan.
Ia juga menegaskan bahwa aksi ini tidak didasari kepentingan politik pihak tertentu. Namun rakyat Tasikmalaya tidak bisa dibohongi lagi oleh ulah KPU dan Bawaslu seperti Pilkada 5 tahun silam hal serupa terjadi lagi, ujar pengamat kebijakan publik.
“Kami bergerak murni sebagai warga Kabupaten Tasikmalaya yang merasa dirugikan akibat PSU ini. Anggaran negara yang digunakan sia-sia, dan ini menjadi bentuk ketidakbecusan KPU serta Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu,” tambahnya.
Mujib menyayangkan sikap KPU dan Bawaslu yang tidak menemui massa aksi. Ia menegaskan bahwa PMII akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, bahkan siap menggelar aksi lanjutan setelah PSU selesai.
“Kami akan kembali turun ke jalan setelah PSU, karena kami ingin memastikan bahwa ada evaluasi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu. Bahkan, kami juga akan mengusut potensi kerugian negara akibat proses pemilu yang kacau ini,” tegasnya.
Selain melalui aksi demonstrasi, PMII juga berencana menindaklanjuti persoalan ini melalui jalur hukum dan kode etik. Mereka meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengevaluasi kinerja KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.
Dengan eskalasi ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu di kabupaten Tasikmalaya besar kemungkinan polemik ini belum akan mereda dalam waktu dekat. (Tim )
