Jawa Barat || pewartanasional.com || Kuasa hukum buruh PT. Natatex Prima menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan para buruh di area pabrik bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai karyawan yang hingga saat ini belum dipenuhi oleh perusahaan.
Hak-hak tersebut mencakup gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan, bahkan ada yang sudah lebih dari sembilan tahun. Mirisnya, beberapa karyawan yang telah meninggal dunia pun masih belum menerima hak-haknya.
Seperti diketahui bersama, PT. Natatex Prima telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2024, dengan nomor perkara 228/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hal ini berdampak pada kewajiban perusahaan terhadap para kreditur dan juga karyawan perusahaan.
” Kami ingin menegaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh para buruh ini semata-mata untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang belum dipenuhi. Beberapa dari mereka sudah menunggu lebih dari sembilan tahun, bahkan ada yang meninggal dunia tanpa sempat menerima apa yang menjadi haknya. Ini adalah perjuangan atas keadilan dan hak asasi manusia,” ujar Ajis Talaohu, kuasa hukum para buruh pada awak media, Sabtu (25/01/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa para buruh tidak berniat menghalang-halangi Kreditur Separatis pemegang chase yang ingin masuk ke area pabrik untuk melakukan Appraisal. Namun, mereka meminta adanya jaminan kepastian mengenai pembayaran hak-hak karyawan secara penuh.
” Karyawan sama sekali tidak menghalang-halangi Kreditur Separatis Pemegang Chase untuk masuk ke area pabrik. Tetapi kami meminta agar adanya jaminan kepastian penuh bahwa hak-hak buruh akan terpenuhi dengan seadil-adilnya, ” tegasnya.
Dimana kami melihat sesuai Daftar Piutang Tetap ( DPT) yang telah diterbitkan oleh Tim Kurator pada tanggal 23 Januari 2025, Kreditor Separatis hanya mempunyai piutang sebesar kurang lebih 30 milyar, sedangkan mereka memasukkan tagihan diangka lebih dari 80 milyar, atas DPT tersebut Kuasa Hukum Seperatis belum memberikan sikap apakah menerima atau akan melakukan upaya hukum. Hal inilah, kami meminta Pihak Separatis membuat surat pernyataan terlebih dahulu sebelum masuk kedalam Pabrik untuk melakukan Apprasial.
“Kami meminta kepada tim kurator untuk bersama-sama mengawasi dan memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dibayarkan sesuai aturan yang berlaku sesuai daftar piutang tetap yang telah dikeluarkannya,” tegasnya
Kuasa hukum juga menyerukan agar semua pihak yang terkait dapat bekerja sama demi menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan transparan. Menurutnya, perjuangan ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang menghormati hak dan martabat para karyawan yang telah berkontribusi besar terhadap perusahaan.
“Kami meminta, kreditur separatis dapat menyatakan sikapnya menerima DTT yang telah melewati mekanisme Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang di Pengadilan agar Harta Pailit ini bisa segera di Appraisal dan kemudian di lelang, Apabila tidak maka kami meminta proses ini diambil alih oleh Kurator agar hak-hak buruh terjamin”
“Bahwa kami mendapatkan informan dari kantor kpknl bandung, bahwa ada dugaan kepala KPKNL Bandung melakukan intervensi terhadap pejabat lelang agar menfasilitasi kreditur separatis untuk melaksanakan lelang secara tidak prosudural (melanggar hukum) dan/atau perbuatan curang. Maka kuat dugaan kami kepala KPKNL Bandung melakukan persekongkolan atau pemufakatan jahat dengan kreditur separatis dalam melakukan proses penjualan harta pailit yang berdampak merugikan hak-hak karyawan atau kreditor untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan melalui KPKNL.
Hal ini juga sudah kami sampaikan kepada Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang, Bapak Asep Kurnia, Doktor Iwan dan Ibu Ledi yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari ini dalam kunjungan mereka didepan Massa Buruh PT Natatex Prima sekitar pukul 16.00 WIB. ( Adebun)
